PKS: Reshuffle atau Tidak, Semua Kebijakan Harus untuk Kepentingan Rakyat

 

anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani

JAKARTA - Hingga kini, belum ada tanda-tanda reshuffle kabinet dilakukan. Padahal, rekaman video kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengancam reshuffle sudah lewat sepekan sejak diunggah Sekretariat Presiden pada 28 Juni 2020.

Terkait hal tersebut, anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menanggapi kemungkinan pergantian menteri kesehatan yang merupakan mitra kerjanya. "Persoalan intinya bukan pada pergantian menteri, tapi apa dampaknya untuk rakyat. Reshuffle atau tidak, semua kebijakan harus untuk kepentingan rakyat. Jadi bukan sekadar marah-marah, tapi sejauh mana hal itu mendorong para menteri bekerja optimal menghasilkan kebijakan pro-rakyat," kata Netty dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/7/2020).

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun mengingatkan bahwa video kemarahan Presiden Jokowi itu diunggah sekitar seminggu setelah kejadian. Menurut dia, seharusnya sebelum video itu beredar, penanganan Covid-19 sudah menunjukkan kemajuan."Nyatanya tidak ada progres signifikan. Kasus positif makin tinggi, penyerapan anggaran belum sesuai dengan kebutuhan lapangan dan penanganan dampak ikutan juga masih sengkarut. Apakah kemarahan presiden hanya dianggap angin lalu oleh para menterinya atau karena mereka tidak tahu harus melakukan apa?" tanya NettyIstri mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan ini khawatir isu pergantian kabinet hanya menambah daftar panjang lemahnya pengelolaan komunikasi publik pemerintah. "Masyarakat makin bingung dengan komunikasi yang riuh rendah, sementara angka kasus makin meningkat," imbuhnya.

Dia melanjutkan, jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan semakin banyak. Dia menambahkan, masyarakat mulai giat ke luar rumah dengan anjuran new normal. "Jika itu yang terjadi, anggapan publik bahwa pemerintah selama ini hanya sekadar berwacana tidak seratus persen salah," pungkasnya.