CILEGON – DPRD Cilegon merespon adanya polemik yang
terjadi di internal pejabat Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Cilegon dalam
proses penyelesaian konflik ketenagakerjaan antara puluhan karyawan
dengan manajemen PT Selago Makmur Plantation (SMP).
Ketua Komisi II DPRD Cilegon, Faturohmi mengatakan pihaknya akan
mengambil sikap tegas atas polemik tersebut mengingat persoalan
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan PT SMP itu sempat pula ditangani
parlemen.
“Saya selaku Ketua Komisi II akan segera memanggil Kadisnaker dan
kami akan meminta kejelasan terkait persoalan yang terjadi. Keinginan
kami minggu depan sudah kami panggil, karena saat ini masih kami
koordinasikan di internal Komisi,” ujarnya, Sabtu (11/7/2020).
Politisi partai Gerindra ini bahkan menyesalkan polemik yang terjadi
antara Kepala Disnaker, Soeparman dan empat ASN Mediator itu sampai
meluas dan menjadi konsumsi publik. Terlebih di tengah kesulitan ekonomi
saat ini sebagai dampak dari pandemi Covid-19.
“Kami menyayangkan adanya hal tersebut, mengingat saat ini Cilegon
sedang banyak persoalan PHK yang terjadi dan perlu keseriusan semua
pihak untuk menangani, melakukan pembinaan, dan memediasi agar PHK dapat
diminimalisir,” katanya.
Lebih jauh, dirinya bahkan tidak segan akan mendesak Walikota
Cilegon, Edi Ariadi agar mengambil tindakan tegas terhadap kinerja ASN
di Disnaker Cilegon terlebih bila polemik itu tak kunjung selesai.
“Jika persoalan tersebut tidak juga mereda, maka kami minta walikota
Cilegon agar memberikan teguran bahkan sanksi jika diperlukan kepada
bawahannya khususnya di lingkungan Disnaker,” tegasnya.
“Kami berharap ke depan tidak ada lagi persoalan seperti yang terjadi
saat ini, karena masyarakat sangat membutuhkan optimalisasi kinerja
pemerintah, bekerjalah sesuai tupoksi masing-masing, jagalah integritas
dan menjaga disiplin,” imbuhnya.
0 comments:
Post a Comment