Anies Soal Jakarta Raih Indeks Demokrasi Tertinggi: Rekor Selama 11 Tahun

JAKARTA-Pemprov DKI Jakarta menduduki posisi puncak untuk indeks demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2019 yakni pada level 88,29 berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) per 5 Agustus kemarin. Jumlah ini naik 3,21 poin dari tahun 2018 sebesar 85,08.

Hasil ini disambut baik Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

"Alhamdulillah ini untuk kesekian kalinya DKI Jakarta kembali dinilai sebagai provinsi paling demokratis se- Indonesia. Angka ini sekaligus memecahkan rekor angka IDI tertinggi selama 11 tahun penghitungannya," kata Anies yang dikutip Liputan6.com dari Instagramnya, Kamis (6/8).

Anies menjelaskan, penanganan itu didorong adanya perbaikan di sejumlah aspek. Untuk aspek hak politik meningkat sebanyak 8,43 poin dari 75,43 pada 2018 menjadi 83,86 pada 2019.

Lalu, untuk capaian aspek lembaga demokrasi juga mengalami kenaikan 4,07 poin dari 87,82 menjadi 91,89. Kata dia, itu terjadi karena adanya perbaikan transparansi anggaran.

"Bahkan aspek Kebebasan Berkeyakinan kita juga naik dan mendapat nilai sempurna 100. Sekalipun capaian indeks demokrasi DKI Jakarta di tahun ini sudah cukup tinggi, namun masih menyisakan beberapa pekerjaan rumah," ucapnya.

Kemudian Anies juga mengatakan pengukuran indeks demokrasi tak hanya dilakukan dari sisi kinerja pemerintah. Namun juga kinerja masyarakat sipil, lembaga legislasi, partai politik, penegakan hukum dan pengadilan.

"Oleh karena itu, capaian ini merupakan hasil usaha kita semua di Jakarta," jelaJAKARTA-Pemprov DKI Jakarta menduduki posisi puncak untuk indeks demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2019 yakni pada level 88,29 berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) per 5 Agustus kemarin. Jumlah ini naik 3,21 poin dari tahun 2018 sebesar 85,08.

Hasil ini disambut baik Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

"Alhamdulillah ini untuk kesekian kalinya DKI Jakarta kembali dinilai sebagai provinsi paling demokratis se- Indonesia. Angka ini sekaligus memecahkan rekor angka IDI tertinggi selama 11 tahun penghitungannya," kata Anies yang dikutip Liputan6.com dari Instagramnya, Kamis (6/8).

Anies menjelaskan, penanganan itu didorong adanya perbaikan di sejumlah aspek. Untuk aspek hak politik meningkat sebanyak 8,43 poin dari 75,43 pada 2018 menjadi 83,86 pada 2019.

Lalu, untuk capaian aspek lembaga demokrasi juga mengalami kenaikan 4,07 poin dari 87,82 menjadi 91,89. Kata dia, itu terjadi karena adanya perbaikan transparansi anggaran.

"Bahkan aspek Kebebasan Berkeyakinan kita juga naik dan mendapat nilai sempurna 100. Sekalipun capaian indeks demokrasi DKI Jakarta di tahun ini sudah cukup tinggi, namun masih menyisakan beberapa pekerjaan rumah," ucapnya.

Kemudian Anies juga mengatakan pengukuran indeks demokrasi tak hanya dilakukan dari sisi kinerja pemerintah. Namun juga kinerja masyarakat sipil, lembaga legislasi, partai politik, penegakan hukum dan pengadilan.

"Oleh karena itu, capaian ini merupakan hasil usaha kita semua di Jakarta," jelas dia.