JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepakat mengusung tema pilkada sebagai Gerakan Perlawanan Covid-19. Tema tersebut diyakini mendorong peserta pemilihan kepala daerah beradu strategi dan bertindak menekan penyebaran virus korona.
“Ini momentum emas dalam rangka menurunkan penyebaran covid-19,” kata Mendagri Tito Karnavian, dalam keterangannya, Sabtu (1/10/2020).
Menanggapi hal tersebut, sejumlah kalangan mengapresiasi wacana Mendagri Tito Karnavian yang juga disepakati KPU tersebut. Perkumpulan dai dan mubaligh Jaringan Islam Kebangsaan (JIK) mengungkapkan, ide dan wacana Mendagri Tito Karnavian suatu hal yang menarik.
“Ide menarik dan kongkret, menjadikan Pilkada Serentak 2020 menjadi gerakan melawan covid seolah menjadi oase di padang tandus. Patut didukung bersama karena akan memacu daerah-daerah all out untuk menekan penyebaran Covid-19," kata Koordinator Nasional JIK, Irfaan Sanoesi.
Menurutnya, ide tersebut mesti dimaknai lebih dalam bagi para kontestan yang akan bertarung di kontestasi Pilkada. Pasalnya tahun ini menjadi ajang Pilkada “spesial” karena pertarungan gagasan berbuat tidak sekadar retorika, terutama untuk menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonomi di daerah masing-masih yang menjadi persoalan nyata masyarakat.
Ia menilai, penyelenggaraan Pilkada Serentak ini bisa menjadi momentum emas menekan angka penyebaran virus korona seperti yang disampaikan Mendagri Tito Karnavian.
“Dari sisi penyelenggara Pilkada saja yang jumlahnya mencapai 3,5 juta orang, jika sejak awal tahapan persiapan sampai pelaksanaan kelak menjadi agen penyuluh Gerakan Lawan Covid-19, maka kita miliki pasukan besar yang dapat mengarahkan dan memberi contoh masyarakat akan bahaya Covid-19," tuturnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Mahasiswa Muslim Besatu (MMB). Ketua Umum MMB, Khairul Anam menjelaskan, Pilkada Serentak 2020 bisa menjadi sarana edukasi politik, kesehatan dan sosial ekonomi sekaligus.
Dalam pandangan aktivis pemberdayaan masyarakat tersebut menilai bahwa Pilkada serentak menciptakan perputaran uang di masyarakat semakin lancar.
“Diasumsikan jika Pilkada Serentak se-Indonesia terdapat 270 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada. Di setiap daerah sedikitnya ada 2 kontestan. Maka seluruh Indonesia ada 540 calon kepala daerah. Dan jika mengeluarkan biaya kampanye, minimal Rp10 miliar saja, berarti akan ada dana yang beredar sebanyak Rp5,4 triliun. Bayangkan jika dibelikan alat peraga berupa masker, alat pelindung diri (APD), dan alat kesehatan lain, maka akan ada puluhan juta apd yang tersebar, itu belum termasuk dana APBD daerah-daerah pilkada dan dukungan APBN yang saya cermati totalnya sekitar Rp14 Triliun digunakan untuk pembelian alat pilkada dan pelindung Covid-19 serta insentif lebih dari 3 juta penyelenggara. Ini program padat karya riil sehingga akan dapat menstimulasi ekonomi daerah," jelas Anam.
MMB pun sangat mendorong Pilkada Serentak 2020 menjadi gerakan melawan covid serentak dari akar rumput hingga elit. Jika gerakan ini berhasil, maka Pilkada Serentak 2020 akan dikenang sebagai pesta demokrasi yang menjaga kemanusiaan.
“Rakyat akan pilih calon Kepala Daerah yang paling responsif, solutif terhadap Gerakan Lawan Covid-19 ini, semua jenis kampanye akan diarahkan untuk lawan Covid-19. Jika itu terjadi maka masa kampanye Pilkada Serentak 2020 akan jadi ajang kampanye akbar dan massif melawan Covid-19“ pungkasnya.
“Para kontestan mesti pandai memetakan problematika di daerah dengan permasalahan yang terjadi saat ini, mengintegrasikan persoalan ekonomi dengan kondisi kesehatan masyarakat di tengah pendemi. Dengan begitu, mereka akan memacu kreativitas merebut suara publik,” sambung Irfaan.
0 comments:
Post a Comment