Sasaran Penerima Bansos Mesti Diperluas

 

JAKARTA – Pemerinta

h ber­harap Rancangan Undang-Un­dang (RUU) Cipta Kerja akan mengurai masih kompleksnya masalah ketenagakerjaan di Tanah Air mulai dari daya saing rendah, meningkatnya angkat­an kerja yang membutuhkan lapangan kerja baru, hingga obesitas dalam regulasi.

Sekretaris Kementerian Ko­ordinator bidang Perekono­mian, Susiwijono Moegiarso, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (2/10), menga­takan jika sudah disahkan re­gulasi tersebut diharapkan memberikan kepastian dan kecepatan perizinan investasi serta kepastian hukum.

“Pemerintah menargetkan keberadaan RUU Cipta Kerja bisa menjadi jalan bagi per­baikan drastis struktur ekonomi nasional di tengah pandemi Co­vid-19 sehingga bisa meraup angka pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,7 persen hingga 6 persen,” kata Susiwijono.

Hal itu melalui penciptaan lapangan kerja sebanyak 2,7 juta hingga tiga juta per tahun atau meningkat dari saat ini dua juta per tahun. Penciptaan lapangan kerja itu diharapkan menam­pung 9,29 juta orang yang be­lum bekerja, yang terdiri dari 7,05 juta pengangguran dan 2,24 juta angkatan kerja baru.

Selain itu juga diharapkan meningkatkan kompetensi pen­cari kerja, kesejahteraan pekerja, serta peningkatan produktivitas yang akan mendongkrak inves­tasi dan pertumbuhan ekonomi. Saat ini, produktivitas pekerja di Indonesia mencapai 74,4 per­sen, berada di bawah rata-rata negara Asean 78,2 persen.

Lebih lanjut dikatakan, in­vestasi diharapkan tumbuh di kisaran 6,6–7 persen untuk membangun usaha baru yang akan menciptakan lapangan kerja baru.

“RUU Cipta Kerja juga diha­rapkan memberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi sehing­ga kontribusinya terhadap Pro­duk Domestik Bruto (PDB) ma­sing-masing menjadi 65 persen dan 5,5 persen,” kata Susiwijono.

Tanpa pembenahan men­dasar struktur ekonomi nasio­nal, katanya, ekonomi Indonesia di masa mendatang terancam beberapa risiko, antara lain la­pangan kerja akan pindah ke negara lain yang lebih kompeti­tif dan daya saing pencari kerja relatif rendah sehingga peng­angguran semakin tinggi dan Indonesia terjebak dalam nega­ra berpendapatan menengah.

Secara umum, biaya inves­tasi di Indonesia terbilang ma­hal dan kurang kompetitif ber­dasarkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) atau per­bandingan tambahan investasi yang dibutuhkan untuk meng­hasilkan setiap satu unit hasil.

“ICOR Indonesia pada 2019 sebesar 6,77 persen, lebih bu­ruk dari 2018 pada posisi 6,44 persen, tapi di Malaysia, Fili­pina, Thailand, dan Vietnam punya ICOR di posisi ideal yak­ni tiga persen,” katanya.

Selain ICOR, regulasi Indone­sia juga terbilang rumit sehingga menjadi penghambat investasi. Hal ini terjadi baik di tingkat pe­merintah pusat maupun daerah. Dua hal tersebut menjadi peng­hambat investasi yang bersifat padat modal. Sedangkan inves­tasi yang bersifat padat karya, le­bih terkendala lagi oleh masalah ketenagakerjaan.

Jaga Keseimbangan

Pakar Ekonomi dari Univer­sitas Diponegoro Semarang, Esther Sri Astuti, menegaskan bahwa penciptaan lapangan kerja sebanyak 2,7–3 juta per tahun untuk mendorong per­tumbuhan ekonomi sulit terca­pai bila regulasi itu tidak meng­akomodasi semua stakeholders yang terlibat di dalamnya.

“RUU Cipta Kerja harus menjaga keseimbangan antara kepentingan pengusaha, buruh, dan pemerintah karena labour dan kapital merupakan pendorong pertumbuhan eko­nomi,” kata Esther.