BANTEN – Dalam upaya memenuhi stok beras dalam negeri pemerintah senantiasa melakukan upaya antisipasi masa panen raya. Untuk menghindari dampak pada jatuhnya harga gabah, Kementerian Pertanian (Kementan) bersinergi dengan Perpadi, Kostraling, pelaku usaha beras dan Bulog melakukan upaya serap gabah dan stabilisasi harga di tingkat petani. Di samping itu Kementan juga memberikan dukungan bantuan berupa alat mesin panen dan pasca panen seperti combine harvester, mesin pengering (dryer) dan mesin penggilingan (RMU). Hal ini disampaikan oleh Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Kementan, Gatut Sumbogodjati pada hari Selasa (16/3/2021)
Menurut data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) potensi panen pada Maret 2021 seluas 1,63 juta hektare dan April luas 1,67 juta hektare diperlukan penanganan panen dan pasca panen, serta percepatan tanam Musim Tanam-II. Untuk itu Kementan menggerakkan serap gabah petani secara bersinergi dengan Perpadi, Kostraling, pelaku usaha beras dan Bulog setempat. “Kami bergerak semua turun ke lapangan mengamankan harga gabah, berkoordinasi dengan Bulog setempat untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan,” sebut Gatut.
Seperti di wilayah Banten, Perum Bulog wilayah DKI dan Banten siap menampung 53.000 ton beras. Menyinggung banyaknya Gabah Kering Panen (GKP) dan Gabah Kering Giling (GKG) yang mengalami harga dibawah HPP, Akhmad Kholisun selaku Kepala Wilayah Bulog DKI dan Banten menyampaikan bahwa semuanya bisa diserap oleh Perum Bulog.
“Untuk penyerapan dalam bentuk GKP kami akan bekerjasama dengan kelompok tani penerima fasilitasi dryer dari pemerintah serta pelaku usaha lainnya,” ujar Akhmad.
Selanjutnya ia sebutkan bahwa saat ini Perum Bulog wilayah Banten sudah melakukan penyerapan 1.752 setara beras. Adapun rata-rata serapan harian saat ini sebanyak 200 ton.
Akhmad meminta penyerapan beras yang dimaksud bisa berupa gabah kering giling (GKG) dan beras. Pasalnya, gabah atau beras yang bisa diterima Perum Bulog harus memenuhi kriteria kualitas yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah atau Beras.
Selain persyaratan yang ditetapkan dalam Permendag 24 Tahun 2020, secara khusus Perum Bulog mensyaratkan yang pertama untuk beras harus bebas dari hama penyakit, bau apek, asam atau bau asing lainnya, bebas dari campuran dedak dan bekatul serta bebas dari bahan kimia yang membahayakan dan merugikan konsumen. “Selain kriteria di atas, beras tersebut juga harus mempunyai pH antara 6,2 – 7,1,” sebutnya.
Sama halnya dengan beras, untuk gabah kering giling juga mensyaratkan bebas hama dan penyakit, bebas bau busuk, asam, atau bau lainnya serta bebas dari bahan kimia, kandungan butir rusak/butir kuning maksimal 3% dan butir mengapur/hijau maksimal 5%.
Senada dengan Gatut, Suwandi selaku Direktur Jenderal Tanaman Pangan menyampaikan bahwa dalam masa panen raya panen padi ini pemerintah akan senantiasa hadir di tengah petani untuk mengamankan produksi padi dari sisi kualitas dan kuantitas.
Ia ingin semua pihak menyiapkan langkah strategis guna mengamankan produksi atau stok beras nasional dan harga pada saat musim panen raya padi pada Maret-April 2021. Ia menyebut mengikuti pola musim di Indonesia, bahwa pada saat musim basah produksi padi lebih besar dari musim kering, maka diperlukan pengelolaan ketersediaan yang baik sehingga tidak ada gejolak permintaan dan gejolak harga di masyarakat. “Bulog adalah salah satu pihak yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga ketersediaan pangan khususnya beras, maka pengelolaan yang profesional menjadi kunci keberhasilannya,” sebut Suwandi.
0 comments:
Post a Comment