 |
JAKARTA- Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengkritik Pemerintah yang baru saja mengeluarkan kebijakan vaksinasi gotong royong (VGR), sinompham, untuk individu atau vaksinansi berbayar. Kebijakan ini diambil di tengah kondisi kebingungan masyarakat bertahan hidup dan keterbatasan jumlah vaksin.
Sekjen FITRA Misbah Hasan menilai, saat ini kondisi kedaruratan masih diberlakukan oleh pemerintah, entah sampai kapan. Selain itu, target vaksinasi pemerintah belum tercapai, dan stock vasin pemerintah masih belum terdistribusi semua, setidaknya saat ini ada kurang lebih 122 Juta vaksin, yang siap pakai.
“Dari sisi anggaran pemerintah juga baru saja menambah anggaran untuk penanganan kesehatan. Pemerintah menambah anggaran sekitar Rp13,01 triliun (dari Rp172,84 triliun menjadi Rp185,85 triliun),” ujar Misbah Hasan dalam keterangan persnya yang diterima Minggu (11/7/2021).
“Anggaran PEN untuk BUMN saat ini sebesar Rp121,73 triliun,” tambahnya.
Berdasarkan hal tersebut, Misbah Hasan menegaskan Seknas FITRA menuntut. Pertama, kata Misbah, Pemerintah mencabut kebijakan VGR berbayar, karena vaksinasi merupakan hak warga yang paling asasi rakyat, hak untuk hidup.
“Harusnya bila pemerintah bisa memproduksi vaksin sendiri, segara didistribusikan secara gratis ke rakyat untuk menambah keterbatasan vaksin yang ada,” tegasnya.
Kedua, mempercepat serapan anggaran kesehatan untuk vaksinasi dan perbaikan layanan penanganan Covid-19 di Rumah Sakit dan layanan kesehatan yang ditunjuk.
“Ketiga, Anggaran PEN untuk BUMN – termasuk Kimia Farma, harusnya dialokasikan untuk memproduksi dan mendistribusikan VGR secara gratis ke masyarakat,” terangnya.
Selain itu, Misbah meminta Pemerintah dapat memastikan semua kebutuhan perawatan bagi penderita Covid-19.
0 comments:
Post a Comment