Keras! Anggota DPRD Cilegon Minta Pemerintah Jamin Kehidupan Warga Selama PPKM Darurat

 

Muhammad Ibrohim Aswadi, Anggota DPRD Cilegon /Dok

CILEGON – Terkait kebijakan Pemerintah Pusat untuk mengadakan PPKM Jawa – Bali selama dua Minggu, yang dilakukan untuk memutus penyebaran Covid-19 ini didukung oleh Anggota Komisi II DPRD Kota Cilegon M. Ibrohim Aswadi.

Namun, dewan yang akrab disapa MIA ini meminta pemerintah juga memikirkannya bagaimana persoalan ekonomi, terutama kebutuhan masyarakat menengah kebawah untuk kebutuhan makan sehari hari.

“Oleh karenanya kami mendesak agar program ini hendaknya diikuti oleh program kebijakam turunannya yang begitu disiapkan dengan matang secara serentak, minimalnya untuk kebutuhan dasar seperti makan sehari-hari bagi masyarakat, yang sudah pasti terkena dampaknya. Ini berbicara sisi kemanusiaan,” ungkapnya.

Masyarakat harus dimanusiakan dengan diberikan bantuan secara cepat, agar mereka minimal sampai tanggal 20 Juli nanti bisa survive atau bertahan dengan kebutuhan dasar akan makanya terpenuhi.

“Percuma kebijakan PPKM diperlakukan, tapi masyarakat juga bergulat dengan kebutuhan sehari-hari yang begitu kesusahan. Oleh karenanya, Insya Alloh kami dari Komisi II akan segera memanggil beberapa OPD untuk melakukan Rapat dengar pendapat (RDP),” ujarnya.

Adapun yang akan dibahas dalam RDP nanti berkaitan dengan kondisi penanganan dan sekaligus langkah-langkah seperti apa yang akan dilakukan oleh pemkot cilegon, untuk mengatasi hal kebutuhan dasar masyarakat, yang memang masyarakat cilegon sangat membutuhkannya.

“Kan kalau tidak salah juga, dana recofusing anggaran penanggulangan covid kota Cilegon juga sudah disiapkan, kenapa tidak segera dilakukan dengan cepat untuk penanganan turunannya, baik kepada masyarakat lapisan bawah yang sangat membutuhkan. Atau kepada keluarga yang sedang isoman di rumahnya masing-masing,” ujar politis Partai Demokrat ini.

Karena dari pengamatannya, program PPKM Darurat ini super ketat melebihi kebijakan lainnya seperti PSBB yang sudah berjalan, dan ini segera utuh ada diskresi kebijakan dari Pemkot, sebagai kebijakan turunan yaitu bagaimana pemkot dapat membantu kebutuhan dasar masyarakat.

“Baik yang sedang isoman (isolasi mandiri) atau masyarakat lapisan bawah dan seterusnya,” pungkasnya