Akademisi Untirta Suwaib Amiruddin : Pemda di Banten Jangan Sembarangan Mengecualikan Informasi

 

ilutrasi

SERANG ( Kontak Banten) – Akademisi Untirta Suwaib Amiruddin meminta Pemprov Banten dan Pemkab/Pemkot tidak sembarangan menyusun Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK), sebelum dilakukan kegiatan uji konsekuensi.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diatur pengklasifikasian informasi. Terdiri dari informasi yang harus disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dan informasi publik yang dikecualikan.

“Ketika Badan Publik menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan, maka pengecualian tersebut harus didasarkan pada pengujian konsekuensi,” kata Suwaib saat menjadi narasumber diskusi tentang ‘Pers dan Layanan Informasi Publik yang Berkualitas’ yang diselenggarakan Komisi informasi (KI) Provinsi Banten di Aula Gedung Negara, Kota Serang, Selasa (19/4/2022).

Ia melanjutkan, Uji Konsekuensi Informasi merupakan proses pengujian yang wajib dilakukan oleh badan publik terhadap informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima sebelum menolak permohonan informasi publik dari pemohon informasi publik atas dasar pengecualian, karena bersifat rahasia sesuai undang-undang, kapatutan, dan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

“Di era industri 4.0 proses pengelolaan informasi itu harusnya dilaksanakan secara efisien dan mudah diakses oleh masyarakat. Itulah peran pemerintah dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Namun sayangnya hingga saat ini masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses informasi,” tuturnya.

Suwaib menegaskan, pengecualian informasi atau penyusunan DIK merupakan salah satu langkah penting, sehingga pemerintah daerah tidak gegabah dalam menetapkannya.
“DIK menjadi pedoman pada saat melayani masyarakat. Masyarakat juga memperoleh kepastian mana yang boleh dibuka dan ditutup, termasuk juga teman-teman wartawan,” bebernya.

Diakhir paparannya, Suwaib mengungkapkan bahwa tugas wartawan adalah menyampaikan aspirasi masyarakat, jembatan komunikasi serta melakukan kontrol penyelenggaraan pemerintahan.

“Sepanjang bukan informasi yang dikecualikan, badan publik tidak punya alasan menutupi informasi publik. Makanya tidak bisa badan publik mengklaim suatu informasi secara sepihak tanpa uji konsekuensi,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi Komisi Informasi Banten Nana Subana mengatakan, untuk memastikan badan publik memberikan layanan informasi publik, KI selalu komitmen menindaklanjuti sengketa informasi.

“Namun hasil evaluasi kami, di Banten ini kualitas sengketa informasi masih pada tahap uji akses, belum pada uji informasi yang dikecualikan,” katanya.

Menurut Nana,, sepanjang tahun 2021 permohonan informasi publik yang disampaikan masyarakat kepada PPID Pelaksana atau Perangkat Daerah Provinsi Banten sebanyak 200 Permohonan. Permohonan Informasi terbanyak kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebanyak 45 permohonan, Badan Pendapatan Daerah 41 permohonan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 24 permohonan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 10 permohonan sementara permohonan kepada PPID Pelaksana lainnya masih dibawah 10 permhonan informasi bahkan masih didapati PPID Pelaksana yang dalam Laporan Layanan Informasi Publiknya masih nol.Dari 200 permohonan informasi publik kepada OPD Banten terdapat 190 ditanggapi dan 10 ditolak, dengan alasana penolakan yang beragam,” katanya.

Pada proses permohonan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Banten pada tahun 2021 sebanyak 149 register. Adapun penyelesaian sengketa pada tahun 2021 terdiri dari penyelesaian melalui Ajudikasi 7 register; Mediasi 16 register; dicabut pemohon 47 register; Ditolak permohonannya 15 register, dinyatakan Gugur 9 register, dihentikan sebanyak 55 register.

“Hingga saat ini, belum ada satu pun permohonan penyelesaian sengketa informasi terkait informasi yang dikecualikan. Permohonan informasi mayoritas terkait uji akses lantaran masyarakat tidak mendapatkan layanan informasi yang diinginkannya,” pungkas Nana.