KIB Dicap Curi Start Banteng Belum Ngasah Tanduk

 

Sekjend PDI-P Hasto Kristiyanto. (Ist)

JAKARTA  ( Kontak Banten)– PDIP ikut mengomentari pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas Golkar, PAN, dan PPP. Mereka menilai koalisi bentukan Airlangga Hartarto cs itu, curi start. Sementara, PDIP belum mau bikin koalisi. Banteng belum ngasah tanduk nih…

Kritikan tersebut disampaikan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto di sela acara kegiatan Senam Cinta Tanah Air (Sicita) di Lapangan Banteng, Jakarta, kemarin.

Hasto yang tampil mengenakan setelan baju olahraga warna merah itu, mengingatkan, munculnya KIB jangan sampai mengganggu jalannya pemerintahan. Terlebih, saat ini sudah memasuki agenda politik 2024.

Menurut Hasto, kepentingan rakyat harus didahulukan.

“Jangan membawa kontestasi terlalu awal, yang kemudian membuang energi kita bagi perbaikan dan kemajuan bangsa dan negara pasca pandemi Covid-19. Ini yang kita dorong,” kata Hasto.

Hasto kemudian berpesan, pemerintahan Presiden Jokowi-Wakil Presiden Ma’ruf Amin berdiri atas kerja sama antar-partai politik. Kerja sama itu terbentuk mengingat mandat rakyat begitu besar kepada pemerintahan.

“Dari kerja sama parpol ini, agar apa yang jadi harapan rakyat dijawab oleh Presiden Jokowi dapat dijalankan,”

Lebih lanjut, Hasto juga membantah, pertemuan Banteng dengan sejumlah ketua umum parpol belakangan ini bisa disebut koalisi. Dia bilang, pertemuan antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan ketum parpol lain, misalnya Ketum Gerindra Prabowo Subianto, hanya sekadar silaturahmi saat hari Lebaran lalu.

“Itu belum koalisi. Koalisi itu dalam perspektif politik ditandai komitmen terhadap kerja sama berdasarkan pada platform politik, agenda-agenda pemerintahan, program-program untuk menjawab persoalan bangsa dan negara,” sebut Hasto.

Hasto sesumbar, partainya bisa maju sendiri di PIlpres tanpa berkoalisi dengan parpol lain. Wajar kalau PDIP tidak sibuk bermanuver menjelang Pilpres 2024.

“Kami tidak ikut dansa-dansa politik,” ujarnya.

Sindiran Hasto membuat Airlangga Cs kebakaran jenggot. Ketua DPP PPP, Saifullah Tamliha berdalih, terbentuknya KIB lebih awal tentu lebih efektif untuk menggodok capres dan cawapres 2024.

“Koalisi yang kami bentuk merupakan ikhtiar agar kesinambungan pembangunan infrastruktur maupun non-fisik tetap berlanjut, pasca Presiden Jokowi berakhir,” tutur Saifullah, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Terlebih, bagi PPP pembentukan KIB merupakan amanah Rapat Pimpinan Nasional II PPP beberapa waktu lalu kepada Ketum Suharso Monoarfa untuk melakukan upaya koalisi dengan parpol lainnya.

“Sehingga bisa memenuhi presidential threshold minimal 20 persen dan berkomunikasi dengan capres yang potensial,” jelas Wakil Ketua Komisi V DPR itu.

Kendati demikian, dia menyadari, Banteng memang memiliki kekhususan. Bisa maju sendiri di Pilpres tanpa cari-cari koalisi. Namun, dia mengingatkan PDIP agar menjaring capres-cawapres mumpuni membangun bangsa.

Sementara, Ketua DPP Golkar, Dave Laksono meminta, PDIP tidak perlu khawatir dengan kemunculan KIB. Sejak awal, ditegaskan Dave, koalisi ini bertujuan untuk membangun demokrasi bangsa dan menyongsong Pemilu.

“Semua mitra koalisi sepakat untuk mengawal pemerintahan Jokowi hingga selesai,” ujar Dave, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Bahkan, koalisi ini dibangun untuk menghindari polarisasi yang terjadi di dua kali Pemilu sebelumnya.

“Kita ingin terus menjaga kemajemukan bangsa agar bisa terus membina ke nusantaraan yang ada,” tekan anggota Komisi I DPR itu.

Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi menjamin, KIB tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan. Karena dua bos parpol KIB adalah pembantu presiden. Justru, KIB bertanggung jawab atas peningkatan kinerja pemerintahan.

“KIB tetap berkomitmen dan bertanggung jawab atas peningkatan kinerja pemerintah karena KIB merupakan bagian dari pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin,” tekan dia.

Bagaimana tanggapan pengamat? Direktur Eksekutif Indobarometer, M Qodari menyebut, adanya KIB menjadi tantangan untuk PDIP. Meskipun bisa maju sendiri, tapi PDIP tetap butuh partai lain. Tapi, dengan adanya KIB jumlah partai yang bisa diajak PDIP koalisi semakin menipis.

“9 partai di Parlemen dikurangi 3 sisa 6. Dari 6 itu, 2 parpol rasanya sulit koalisi dengan PDIP, yaitu Demokrat dan PKS. Tantangan memang untuk PDIP,” nilai Qodari saat dihubungi Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Group) kemarin.

PDIP pun bakal kesulitan mengajak NasDem. Hubungan keduanya dalam beberapa tahun ini sedang memanas. PKB, tambah dia, biasanya mengambil keputusan di akhir.

“Jadi yang memungkinkan hanya Gerindra, karena itu PDIP harus kerja keras,” tukasnya. (AY)

Artikel telah tayang di rm.id