Minggu, 26 Juni 2022

Hanya Kepentingan Oligarki, Rizal Fadillah Serukan Hentikan Kejahatan Politik PT 20 Persen

 

Diskusi publik yang diselenggarakan oleh Komite Peduli Indonesia (KPI) dan DPD RI berjudul "Koalisi Rakyat untuk Poros Perubahan di Bandung, Jabar, Minggu (26/6)/Repro

JAKARTA ( Kontak Banten)  Rakyat Indonesia diminta untuk terus berusaha untuk menghentikan kejahatan politik yang diakibatkan oleh Presidential Threshold (PT) 20 persen yang merupakan hanya untuk kepentingan oligarki. Seruan itu disampaikan oleh Pemerhati Kebangsaan, Muhammad Rizal Fadillah di acara diskusi publik yang diselenggarakan oleh Komite Peduli Indonesia (KPI) dan DPD RI berjudul "Koalisi Rakyat untuk Poros Perubahan" di Ballroom Masjid Agung Trans Studio, Bandung, Jawa Barat maupun melalui virtual, Minggu siang (26/6).

Rizal mengatakan, sumber penyakit atas kondisi bangsa yang ada saat ini adalah "raja" yang bermasalah "Saya kira itu adalah solusi kita, bahwa enough Pak Jokowi, enough. Cukup Pak Jokowi, cukup. Jadi, rakyat atau masyarakat harus menghentikan secepatnya, tidak bertele-tele," ujar Rizal seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu malam (26/6).

Menurut Rizal, hal itu merupakan tindakan konstitusional yang termaktub dalam Pasal 7 A dan Pasal 7 B UUD 1945 yang membuka kesempatan kepada rakyat bahwa menghentikan presiden dari jabatannya sebelum selesai masa jabatannya adalah dilindungi oleh konstitusi.

"Jadi, upaya ini upaya yang legal. Rakyat harus menghentikan. Karena sudah parah sekali kerusakan yang diakibatkannya," kata Rizal.

Selanjutnya kata Rizal, ketika akan menggantikan dengan presiden berikutnya, tidak boleh lagi ada angka 20 persen, atau PT 20 persen. Bahkan, PT 20 persen menurut Rizal, merupakan kepentingan oligarki, tidak demokratis, dan kejahatan politik melalui hukum.

"Dan kita harus hentikan kejahatan politik ini. Maka upaya-upaya yang ada sekarang itu harus kita support. Upaya untuk menghapuskan presidential Threshold 20 persen, karena itu kejahatan politik," jelas Rizal.

Rizal pun menyoroti banyaknya gugatan yang dilakukan berbagai kalangan atas PT 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK). Seharusnya kata Rizal, Hakim berpedoman kepada UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

"Hakim itu tidak boleh menjadi terompet UU. Hakim itu harus menggali nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat. Pasal 5 Ayat 1 UU itu menyebut, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tapi ternyata Hakim konstitusi kita ini, terompet UU. Bukan menggali nilai-nilai keadilan," terangnya.

Oleh karena itu, Rizal setuju bahwa perubahan bisa dilakukan dengan menunjukkan tekanan publik, baik dengan poros perubahan ataupun koalisi rakyat.
Menurut Rizal, tanpa adanya tekanan masyarakat, para elite itu akan bermain demi kepentingannya sendiri. Dan hal itu, dikendalikan oleh kepentingan oligarki.

"Hapuskan 20 persen, itu adalah satu keniscayaan mutlak, sebab buat apa kita nanti mengubah, memberhentikan presiden, tanpa bisa mendorong presiden yang aspirasinya, aspirasi rakyat, bukan aspirasi oligarki lagi," pungkas Rizal

Share:

0 komentar:

Posting Komentar

KARANG TARUNA PROVINSI BANTEN

KARANG TARUNA PROVINSI BANTEN

SELAMAT HUT PROVINSI BANTEN DPRD BANTEN

SELAMAT HUT PROVINSI BANTEN DPRD BANTEN

SELAMAT HUT PROVINSI BANTEN KE 22

SELAMAT HUT PROVINSI BANTEN KE 22

TV KONTAK BANTEN LIVE

DISHUB KOTA CILEGON

DISHUB KOTA CILEGON

DINAS PENDIDIKAN HUT KOTA SERANG KE 15

DINAS PENDIDIKAN HUT KOTA SERANG KE 15

INFO DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) RI

Kanwil Departemen Agama Provinsi Banten 1 Muharam 1444 H

Kanwil Departemen Agama Provinsi Banten 1 Muharam 1444 H

SELAMAT HARI ADIYAKSA KE 62

SELAMAT HARI ADIYAKSA KE 62

Jadikan Kritik Masyarakat Sebagai INTROPEKSI

Jadikan Kritik Masyarakat Sebagai INTROPEKSI

Dinas Pendidikan Kota Serang

Dinas Pendidikan Kota Serang

ENERGI KOLOBORASI

ENERGI KOLOBORASI

Bergerak TAK TERBATAS

Bergerak TAK TERBATAS

Ucapan Kementrian Agama DEPAG BANTEN HUT RI KE 77

Ucapan Kementrian Agama DEPAG BANTEN HUT RI KE 77

KELUARGA BESAR KEJAKSAAN RI

KELUARGA BESAR KEJAKSAAN RI

SENYUM ADALAH IBADAH

SENYUM ADALAH IBADAH

Jadilah Penerus Bangsa Yang Peduli

Jadilah Penerus Bangsa Yang Peduli

PERKIM KOTA CILEGON HUT RI KE 77

PERKIM KOTA CILEGON HUT RI KE 77

Bergerak Tumbuh Bersama

Bergerak Tumbuh Bersama

Berbuat Baiklah Karena Senyum Pun Ibadah

Berbuat Baiklah Karena Senyum Pun Ibadah

SELALU BERBUAT UNTUK BANGSA

AWAS BAHAYA LATEN KORUPSI

AWAS BAHAYA LATEN KORUPSI

Kata Motifasi Koran Kontak Banten

Kata Motifasi Koran Kontak Banten

Mau Kirim Tulisan Artikel Klik aja

TV KONTAK BANTEN STRIMING

MOTO KAMI


Sekecil APAPUN Yang Anda Perbuat Akan Menjadikan Cermin Kami untuk Maju

BARCODE INFO KERJA KLIK

TV KONTAK BANTEN

Silakan Pesan Buku Catatan Kehidupan Ali

Berita Populer

Pancasila Sakti 2022

Pancasila Sakti  2022

PANCASILA ADALAH NKRI

PANCASILA ADALAH NKRI

INFO KPK

INFO KEJAKSAAN RI

Bergerak Kita Bangkit untuk Indonesia

Bergerak Kita Bangkit untuk Indonesia

BERIKAN SENYUM UNTUK MU INDONESIA

BERIKAN SENYUM UNTUK MU INDONESIA

HUT RI KE 77 Bangsa Besar Hargai Jasa Para Pahlawan

HUT RI KE 77 Bangsa Besar Hargai Jasa Para Pahlawan

BANGKIT LEBIH KUAT

BANGKIT LEBIH KUAT

AYO SELAMATKAN BUMI KITA

AYO SELAMATKAN BUMI KITA

PRAJA MUDA JIWA MUDA

Hati Nurani Tidak Ada Dalam Buku Tapi Ada di Hati

Hati Nurani Tidak Ada Dalam Buku Tapi Ada di Hati

PROMOSI BERSAMA

SELAMAT HUT BAWASLU REPUBLIK INDONESIA

BERGERAK DAN BERGERAK

Portal Kementrian Kemlu Indonesia

Seputar Parlemen

INFO KPK JAKARTA

INFO ICW NASIONAL KLIK

Salam Damai Untuk Indonesia

Koran Bahasa Ingeris

Layanan Kota Tangerang Selatan BPHTB

Kementrian

Susunan Redaksi

Kementrian PU

Support