JANJI Politik : Dari Rakyat “BUKAN” untuk Rakyat

 

Proses Pilpres dan Picaleg dan Pilkada 2024  adalah salah satu Hasil produksi undang-undang otonomi daerah. Berawal dari sebuah proses Reformasilah yang telah menjadi sejarah bagi hadirnya realitas perpolitikan di Nasional dan Daerah. 

 

Menarik untuk kita ulas adalah pilkada itu berbeda dengan Pilpres atau Pemilihan legislatif. Ada ruang yang berbeda sehingga makna Pilkada dan Pilpres  Semakin menjadi harapan masyarakat di level grass root (paling bawah).

 

Oleh karenanya, pilkada meniscayakan lahirnya kepala daerah yang akan menjadi jembatan atau penyambung langsung bagi masyarakat dalam meraih cita-cita kesejahteraannya. 

 

Masyarakat di level bawah secara faktual sangat jarang mempertanyakan kinerja presiden atau anggota DPR-RI, akan tetapi mereka selalu menagih janji kepada kepala daerah dan anggota DPRD yang mereka pilih. Hal itulah yang menjadi fakta menarik untuk di cermati secara serius.

 

Dalam lenskap perpolitikan di daerah ketika kita menjumpai banyak fenomena dan masalah yang beragam, semuanya bermuara dalam proses PILKADA. Pilkada meniscayakan seorang kandidat kepala daerah menyusun visi dan misi, melakukan proses kampanye sebagai bentuk penegasan atas janji dan komitmen mereka terhadap masyarakat, dan melakukan konsolidasi politik sebagai bagian dari skema dan strategi pemenangan. Dalam Perspektif tersebut, ini merupakan hal yang wajar dan niscaya dalam setiap momentum pilkada. 

 

Sehingga kita pun berharap proses demokrasi tersebut berjalan dengan efektif dan produktif.Marilah kita mencoba menelaah dan membandingkan janji-janji politik setiap kandidat disaat melakukan proses kampanye, dan pada waktu terpilih, ternyata ada banyak kejanggalan-kejanggalan yang akan kita dapatkan bersama. Pada akhirnya, janji politik itu hanyalah sebuah kata manis dan draft yang sifatnya normatif yang menipu publik. Kenyataan tersebut hampir kita bisa dapatkan di semua daerah di Indonesia. 

 

Maka wajar ketika munculnya kritik dan sifat apriori terhadap pemerintah akibat dari hadirnya kenyataan tersebut.Selama hampir lebih dari satu dekade, tepatnya setelah rezim orde baru tumbang, kita hanya menyaksikan karnaval politik yang sangat menyesatkan. Banyak terjadi black campaign (kampanye illegal), money politik (pemberian suap), hingga saling melakukan pencitraan dimana-mana. Satu sisi kita sangat membutuhkan kerja keras para politisi (pejuang politik) untuk menyelesaikan problem-problem kedaerahan, tetapi disisi lain kita 

 

bagaikan masyarakat bagaikan anak kecil yang dininabobokkan dengan omongan-omongan keadilan, kesejahteraan, dan perbaikan-perbaikan lewat kampanye-kampanye menjelang pemilu. Namun nyatanya, tak satupun program yang berjalan secara kongkrit dan kontinyu.Inilah potret politisi di Republik ini. Mereka tak benar-benar memposisikan dirinya sebagaimana ‘wakil rakyat’ yang semestinya. Lalu pada akhirnya, janji-janji politik hanyalah formalitas dan hegemoni yang dibuat-buat belaka atau kebiasaan yang sangat mudah diucapkan tanpa ada tindak lanjut yang jelas.

 

Kaidah politik ; Dari Rakyat “BUKAN” untuk Rakyat

 

Pilkada sebagai salahsatu media perpolitikan yang bertujuan memantaskan diri dalam suatu kekuasaan. Kekuasaan dalam kehidupan sosial adalah suatu persoalan yang sangat penting, karena fungsinya untuk mengarah dan mengatur, mendistribusikan dan bahkan untuk mentransformasikan sumber-sumber pokok dalam kehidupan. Disisi lain, kekuasaan yang terkonsentrasi dapat melahirkan kediktatoran dan kezaliman dan jauh dari harapan awal.

 

Ada dua faktor yang menjadi penyebab mengapa terkonsentrasinya kekuasaan bias menimbulkan kezaliman dan berbagai perbuatan jelek lainnya. Pertama, kesalahan konseptual dalam memandang kekuasaan, sumber atau modal manifestasinya. Kedua, lahirnya penyalah-gunaan kekuasaan akibat dari lemah atau tiada control social yang berarti.

 

Pada era klasik dahulu, kesadaran sosial tentang kekuasaan dibangun dan diprovokasikan oleh individu atau kelompok potensial, agar masyarakat percaya bahwa kekuasaan itu bersumber dari dewa-dewa, yang sedikit banyak berbau metologis. Pada tingkat “sosiologis” mereka kemudian mengklaim dirinya sendiri –dan kemudian disosialisasikan kepada masyarakat—bahwa dirinyalah yang memperoleh legislasi kekuasaan itu untuk memerintah rakyat.

 

Sedikit bergeser dari era klasik, pada era millenium ini para calon penguasa sudah kehabisan cara untuk menghadirkan kepercayaan bagi rakyat terhadap calon penguasa. para dewa-dewa sudah tidak lagi berpengaruh, harus ada satu cara untuk menarik simpati rakyat, yakni melalui kaidah politik “Dari Rakyat Untuk Rakyat”. Namun pada realitasnya, kaidah ini berbunyi “Dari Rakyat [bukan] Untuk rakyat”.

 

Kaidah tesebut adalah kaidah yang mungkin sudah menjadi rumus pasti dan hukum yang ditetapkan di Republik ini. Teori demokrasi “Dari rakyat untuk Rakyat”  itu sudah menjadi bukti eksistensi, dan teralianasi dari realitas politik. Memang, menurut plato bahwa negara kerakyatan sejati akan sulit terwujud, apabila selalu ada hasrat ingin berkuasa dan menguasai. Hasrat inilah yang memperparah keadaan, sehingga para elit-politik selalu berfikir untuk bagaimana memperkaya diri dan kelompoknya dengan kekuasaan yang di milikinya. Waktu lima tahun digunakan untuk memproduksi proyek kelompok dan membayar mahar politik, sembari mempersiapkan modal dalam memperpanjang usia kekuasaan. Di akhir periode jabatan, mestinya mempercepat progress implementasi atas visi pembangunan malah justru digunakan untuk memperkokoh kuda-kuda dan dinasti politiknya. Bahkan anggaran negara maupun daerah disalah-gunakan untuk membangun populisme.

 

Janji adalah hutang. Janji dulu, menepati urusan belakang

“

Janji adalah hutang” mungkin kita sering mendengar istilah tersebut dari orang tua kita. Janji yang dulunya menjadi ucapan paling sakral bagi setiap orang, justru sekarang hanya menjadi sarana adu gagah belaka. Sebagai contoh, barangkali kita sudah lumrah melihat baliho-baliho yang terbentang sepanjang jalan, dengan berisijanji-janji politik dari seorang tokoh yang hendak maju mencalonkan diri sebagai bupati, gubernur, presiden atau bahkan calon DPR. Kitapun juga sudah sering mendengar janji-janji politik itu lewat kampanye-kampanye yang sangat semarak begitu musim pemilu datang. Atau semisal janji para calon DPR saat kampanye yang berjanji kepada siswa kelas XII SLTA atau sederajat yang akan tamat sekolah jika calon tersebut menang, maka ia akan membantu apa yang mereka butuhkan disaat acara kelulusan. Memang pada kenyataannya calon tersebut menang, dan ketika hendak ditagih janji sucinya, ia menghelak dengan alasan “maaf, saya belum di lantik. Digaji-pun belum”.

Dari contoh tersebut, dapat ditafsirkan bahwa ucapan janji bagi para calon penguasa adalah suatu keharusan yang mutlak untuk menarik dan mengumpulkan suara yang banyak, dan bukti dari janji tersebut adalah suatu keharusan yang relative dan harus sesuai dengan kemampuannya sendiri.

 

Kontrak Politik itu munafik

 

Salah satu keniscayaan demokrasi adalah keterbukaan. Seorang pemimpin menjadi lebih terhormat dan disegani ketika terbuka untuk menerima kritik dari rakyatnya. Seorang pemimpin dianggap hebat ketika dihadapan rakyat dia bersikap terbuka, sanggup menampung sekian saran sebagai bentuk motivasi dan apresiasi. Keterbukaan, dengan demikian, menjadi mutlak karena pemimpin tidak lain dan tidak bukan adalah perpanjangan tangan dari rakyat.

 

Dalam konteks keindonesiaan, keterbukaan itu salah satunya diterjemahkan dalam bentuk “kontrak politik”. Lewat wadah ini, rakyat bisa menyampaikan keinginan-keinginannya yang kemudian diapresiasi dan ditindaklanjuti oleh seorang pemimpin dalam wujud program kerja. Kontrak politik pada awalnya dimaksudkan sebagai sebuah kepastian dan komitmen dalam mengemban amanah rakyat. Kontrak politik juga menjadi penegas bahwa seorang pemimpin sudah semestinya memahami apa yang dikehendaki oleh mereka yang dipimpin. Namun demikian, dalam perjalanannya ternyata kontrak politik itu hanya menjadi wahana yang bersifat formalitas belaka, yang tidak memiliki dampak apa-apa terhadap kehidupan rakyat, kecuali pengingkaran dan penghianatan. Kenapa bisa demikian? Jawabannya tak lain berpijak pada logika ” untung rugi “

Menurut A. Yusgiantoro Lega (2013), logika “untung-rugi” begitu dominan dan menjadi prinsip dasar para politisi kita. Panggung politik tak ubahnya ladang bisnis. Barang siapa yang memiliki modal, bersatulah di pentas politik karena keuntungan materi yang didapat sungguh menggiurkan.

Disitulah genderang perang kompetensi para pedagang politik (political merchandise) ditabuh. Semua insan politik seperti berlomba-lomba mengadu nasib dalam bisnis politik yang menjanjikan. Lewat partai-partai politik yang mereka tunggangi, mereka bertaruh demi dan untuk kepentingan pragmatis. Tidak ada kemaslahatan umat, sebagaimana juga tidak ada keadilan sosial yang mereka perjuangkan. Sebab, ini dunia para pedagang politik, sebuah dunia yang memakai logika ” untung rugi “, di mana cita-cita keadilan sosial hanyalah jargon sesaat. Sepertinya selama ini pilkada telah melahirkan banyak penderita politik alias politicking karena di beri kembang gula politik dari kandidat.

Semoga kedepan proses pilkada melahirkan sosok pemimpin yang tetap komitmen dan konsisten pada perjuangan ideologinya yakni berkontribusi pada rakyat. Janji politik terealisasi, hak-hak masyarakat menjadi prioritas pembangunan, kebijakan yang produktif terus di dorong, dan janji-janji kampanye tidak terkhianati. Kita berharap pilkada berlangsung secara sehat dan demokratis. Karena esensi berdemokrasi adalah melahirkan kepemimpinan dan pemerintahan yang baik.

Muhammad Khaidir, ST ; Peneliti di PUSARAN INDONESIA (Pusat Study dan Transformasi Indonesia)