Senin, 20 Juni 2022

KPK Ajak APH Aktif Upayakan Pencegahan Korupsi

 

Ketua KPK Firli Bahuri saat RDP Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Aparat Penegak Hukum Provinsi Sumatera Barat di Hotel Mercure, Padang, Senin (20/6

JAKARTA ( Kontak Banten)   Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri mengajak Aparat Penegak Hukum (APH) dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Pencegahan korupsi itu mencakup perbaikan pada sistem, sehingga meminimalisisir terjadinya tindakan korupsi. Hal itu disampaikan langsung oleh Firli dalam acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Aparat Penegak Hukum Provinsi Sumatera Barat di Hotel Mercure, Padang, Senin (20/6).

Dalam sambutannya, Firli mengatakan, melalui upaya optimalisasi pencegahan, ke depan APH tidak hanya fokus pada penindakan saja. Sebabnya, masyarakat perlu mendapatkan edukasi lebih agar tidak terjerat dalam tindakan korupsi.


"Perlu ada semangat dan komitmen bersama pemberantasan korupsi dengan diawali satu kesamaan tujuan yaitu membebaskan Indonesia dari praktik korupsi. Baik melalui penindakan, pendidikan, maupun upaya aktif melalui pencegahan," ujar Firli.

Di hadapan 76 peserta pelatihan ini, Firli menjelaskan bahwa, pemberantasan korupsi di Indonesia tidak bisa dilakukan oleh satu instansi yaitu KPK saja.

Karena, konsep pemberantasan korupsi harus melibatkan seluruh stakeholder mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), hingga peran serta masyarakat.

KPK meyakini, dengan membangun sinergi dan kerjasama yang solid pemberantasan korupsi di Indonesia bisa selesai. Sinergitas dan koordinasi antar-lembaga itu sudah seharusnya dimulai sejak saat penyelidikan dilakukan.

Pada proses ini kata Firli, Kepolisian bisa melakukan diskusi intensif dengan Kejaksaan dan BPKP untuk mencari nilai kerugian negara dari kasus yang diselediki.Karena menurutnya, jika hal tersebut berjalan pada saat perkara naik ke proses penyidikan, maka hanya tinggal mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti  untuk menemukan tersangkanya. Dengan begitu, Kejaksaan tidak akan mengembalikan berkas perkara untuk dilengkapi atau P-19.

"Kalau tidak dibicarakan tentu ada perbedaan persepsi dan tidak ketemu (tujuannya). Makanya berkas perkara bolak-balik," katanya.
Share:

0 komentar:

Posting Komentar

IKLAN HUT BYANGKARA 2022 DPRD KOTA SERANG

IKLAN HUT BYANGKARA 2022 DPRD KOTA SERANG

Pemanasan Global 2022

Pemanasan Global 2022

SELAMAT HUT BYANGKARA KE 76

SELAMAT HUT BYANGKARA KE 76

Jadilah Penerus Bangsa Yang Peduli

Jadilah Penerus Bangsa Yang Peduli

Menikmati Hidup itu Bersyukur

Menikmati Hidup itu Bersyukur

Bergerak Tumbuh Bersama

Bergerak Tumbuh Bersama

Berbuat Baiklah Karena Senyum Pun Ibadah

Berbuat Baiklah Karena Senyum Pun Ibadah

iklan Ucapan Kementrian Dalam Negeri

iklan Ucapan Kementrian Dalam Negeri

AWAS BAHAYA LATEN KORUPSI

AWAS BAHAYA LATEN KORUPSI

Kata Motifasi Koran Kontak Banten

Kata Motifasi Koran Kontak Banten

Mau Kirim Tulisan Artikel Klik aja

TV KONTAK BANTEN

MOTO KAMI


Sekecil APAPUN Yang Anda Perbuat Akan Menjadikan Cermin Kami untuk Maju

BARCODE INFO KERJA KLIK

TV KONTAK BANTEN

Silakan Pesan Buku Catatan Kehidupan Ali

Berita Populer

Bergerak Kita Bangkit untuk Indonesia

Bergerak Kita Bangkit untuk Indonesia

BERIKAN SENYUM UNTUK MU INDONESIA

BERIKAN SENYUM UNTUK MU INDONESIA

HARI KESETIAKAWANAN NASIONAL

HARI KESETIAKAWANAN NASIONAL

iklan Ucapan isra Miraj 2022

iklan Ucapan isra Miraj 2022

AYO SELAMATKAN BUMI KITA

AYO SELAMATKAN BUMI KITA

PRAJA MUDA JIWA MUDA

IKLAN UCAPAN HARI PERS 2022

IKLAN UCAPAN HARI PERS 2022

PROMOSI BERSAMA

SELAMAT HUT BAWASLU REPUBLIK INDONESIA

BERGERAK DAN BERGERAK

Portal Kementrian Kemlu Indonesia

Seputar Parlemen

INFO KPK JAKARTA

INFO ICW NASIONAL KLIK

Salam Damai Untuk Indonesia

Koran Bahasa Ingeris

Layanan Kota Tangerang Selatan BPHTB

Kementrian

Susunan Redaksi

Kementrian PU

Support