Jumat, 01 Juli 2022

Anggaran Negara untuk Kepentingan Rakyat

 


Tujuan utama anggar­an negara—yakni untuk kesejahteraan rakyat—belum sepenuhnya dihayati dan dilaksanakan oleh para penyelenggara negara, khususnya para gubernur, bupati, dan wali kota. Korupsi besar-besaran dan penyalahgunaan anggaran di daerah harus dihentikan lewat sebuah sistem yang benar.

Langkah pemerintah pusat untuk memangkas dana alokasi umum (DAU), seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2022  dinilai tepat. Berdasarkan PMK 16 Agustus 2020  itu, pemerintah akan memangkas DAU sebesar Rp 19,418 triliun untuk 169 daerah, terdiri atas 26 provinsi, 26 kota, dan 117 kabupaten.

Pemangkasan itu diharapkan bukan saja untuk menghemat ang­garan, melainkan untuk memastikan bahwa anggaran negara benar-benar dibelanjakan untuk kepentingan rakyat.

Demikian rangkuman pendapat pengamat keuangan publik dari Pusat Telah dan Informasi Regional (Pattiro) Maya Rostanty, pakar otonomi daerah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syarif Hidayat, Manajer Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Apung Widadi, dan Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng kepada SP di Jakarta, Selasa
Maya Rostanty mengatakan, penundaan penyaluran sebagian DAU harus menjadi momentum penghematan anggaran oleh pemerintah daerah (pemda). Pemda perlu mengalokasikan anggaran secara tepat. “Bisa dikatakan selama ini transfer daerah dari pusat itu setiap tahun selalu naik. Di sisi lain, memang ada juga proses-proses di daerah yang masih perlu diperbaiki. Misalnya, bagaimana mengalokasikan anggar­an secara tepat, menentukan prioritas yang kriterianya kepentingan masyarakat,” katanya.

Meski begitu, kata Maya, komunikasi dari pemerintah pusat belum utuh terhadap pemda yang DAU-nya ditunda. “Memang pusat kemudian mengatakan, dana di daerah itu besar, sehingga sepertinya tidak masalah kalau DAU-nya ditunda. Tetapi, kalau kita melihat respons kepala daerah, seperti ada yang kurang pas dari kebijakan pusat,” ujamya.

Maya mengatakan, memang seharusnya daerah memaklumi kondisi perekonomian yang saat ini sedang sulit sehingga pemerintah memangkas anggaran, tidak hanya di daerah, tetapi juga di pusat. Namun, ujarnya, jika kebijakan penundaan DAU itu sudah diberi tahu dulu ke daerah, klarifikasi dulu, tentu daerah akan lebih mudah untuk melakukan mitigasi.

Dikatakan, dalam kondisi adanya penundaan pencairan, lazimnya pemda mengamankan belanja pegawai. Sebab, bila gaji pegawai ikut tertunda, tidak menutup kemungkinan terjadi gejolak di daerah.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek mengatakan, komponen DAU sebagian besar memang digunakan untuk belanja gaji dan tunjangan. Meski ada penundaan, ujarnya, gaji pegawai harus tetap dibayarkan. “Namanya gaji pasti harus dibayarkan. Itu prioritas, tidak boleh tertunda,” katanya.

Donny membenarkan jika pemda akan mengalami kendala pembayaran pekerjaan proyek-proyek. “Implikasi penundaan ini, ruang fiskal sangat terbatas, karena banyak pekerjaan yang sudah dilakukan, sudah berjalan. Bila setelah ditagih tidak ada anggaran, jadi utang plus penalti,” katanya.

Menurutnya, langkah terbaik bagi pemda saat ini adalah efisiensi. Pemda bisa melakukan restrukturisasi belan­ja atau mengurangi belanja-belanja yang tidak perlu, seperti perjalanan dinas, pembelian kendaraan yang tidak produktif, dan pengetatan anggaran.

“Proyek-proyek yang sudah berjalan, sudah lelang, dan sudah dilaksanakan, bisa saja direstrukturisasi. Tetapi nanti itu menjadi kewajiban dan akhirnya pemda tidak memiliki likuiditas baik, sehingga jadi kewajiban di tahun berikutnya,” kata dia.

Langkah Tepat

Manajer Advokasi dan Investigasi Fitra Apung Widadi mengatakan, langkah pemerintah menunda pencairan DAU Tahun Anggaran 2016 merupakan langkah tepat untuk menyelamatkan defisit APBN. “Ini langkah tepat untuk menyelamatkan defisit APBN yang semakin melebar. Di sisi lain, agar anggaran benar-benar efektif dan efisien digunakan,” ujarnya.

Menurut Apung, penundaan pencairan DAU harus menjadi momentum bagi daerah untuk menggunakan anggaran secara tepat, sehingga program-program prioritas bagi rakyat bisa terwujud. “Selama ini, perencanaan anggaran di daerah biasanya hanya copy paste dari anggaran sebelumnya, ditambah politisasi untuk bagi-bagi proyek kepentingan. Sehingga, banyak program yang prioritas malah tidak tercapai. Penyerapan rendah dan sisa lebih anggaran menumpuk,” katanya.

Direktur Eksekutif KPPOD Robert Endi Jaweng mendorong pemerintah pusat untuk mengevaluasi dan mengarahkan pemerintah daerah agar melakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Langkah itu penting agar penundaan pencair­an DAU tidak mengganggu belanja prioritas daerah.

Pemerintah Pusat, kata dia, tidak hanya mengeluarkan kebijakan penundaan pencairana DAU, tetapi juga mengarahkan pemerintah dae­rah. “Mudah-mudahan kebijakan ini (penundaan pencairan DAU) tidak mengganggu belanja prioritas daerah. Karena itu, penting sekali bagi pemerintah pusat agar tidak hanya mengeluarkan kebijakan, tetapi juga mengevaluasi dan mengarahkan daerah agar kemudian pemda tidak terlalu jauh mengganggu belanja prioritas,” ujarnya.

Menurut Endi, ada tiga belanja prioritas daerah, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, baik inffastruktur di bidang pertanian, irigasi, jalan, dan energi. Jika efisiensi diserahkan kepada pemerintah daerah saja, ujarnya, besar kemungkinan belanja prioritas daerah terganggu.

Diakui, penundaan pencairan DAU menjadi pil pahit bagi daerah. Apalagi, penundaan terjadi pada saat musim puncak penyerapan anggaran di daerah. Pemerintah daerah, kata dia, pada semester 2, mulai Juli sampai pertengahan Desember, sedang giat melakukan penyerapan anggaran.

Dalam konteks ini, pemda mengalami kebingungan. Sebagian proyek sudah melewati tahapan pralelang, lelang, sudah ada yang tanda tangan kontrak, bahkan sudah ada yang jalan. Sementara, pemerintah pusat hanya mengatakan proyek tersebut dibayar separuhnya dan sisanya dibayar tahun depan.

Namun, menurut pakar otonomi daerah dari LIPI Syarif Hidayat, pemotongan DAU tidak berdampak signifikan terhadap pembangunan di daerah. Dia menilai, Kementerian Keuangan telah melakukan pemo­tongan anggaran secara proporsional. Pemotongan anggaran daerah itu lebih banyak dialokasikan untuk belanja rutin di daerah, seperti kebutuhan rumah tangga, anggaran perjalanan dinas, dan rapat.

“Saya kira kalau daerah mampu memaksimalkan anggaran yang ada, tidak akan berpengaruh banyak terhadap belanja infrastruktur. Ini lebih kepada anggaran rutin, termasuk biaya perjalanan,” katanya. Pemda bisa melakukan penghematan terhadap belanja-belanja yang tidak terlalu mendesak sehingga penggunaan anggaran akan lebih tepat sasaran untuk kepentingan rakyat.
Share:

0 komentar:

Posting Komentar

SELAMAT HUT PROVINSI BANTEN DPRD BANTEN

SELAMAT HUT PROVINSI BANTEN DPRD BANTEN

SELAMAT HUT PROVINSI BANTEN KE 22

SELAMAT HUT PROVINSI BANTEN KE 22

TV KONTAK BANTEN LIVE

DISHUB KOTA CILEGON

DISHUB KOTA CILEGON

DINAS PENDIDIKAN HUT KOTA SERANG KE 15

DINAS PENDIDIKAN HUT KOTA SERANG KE 15

INFO DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) RI

Kanwil Departemen Agama Provinsi Banten 1 Muharam 1444 H

Kanwil Departemen Agama Provinsi Banten 1 Muharam 1444 H

SELAMAT HARI ADIYAKSA KE 62

SELAMAT HARI ADIYAKSA KE 62

Jadikan Kritik Masyarakat Sebagai INTROPEKSI

Jadikan Kritik Masyarakat Sebagai INTROPEKSI

Dinas Pendidikan Kota Serang

Dinas Pendidikan Kota Serang

ENERGI KOLOBORASI

ENERGI KOLOBORASI

Bergerak TAK TERBATAS

Bergerak TAK TERBATAS

Ucapan Kementrian Agama DEPAG BANTEN HUT RI KE 77

Ucapan Kementrian Agama DEPAG BANTEN HUT RI KE 77

KELUARGA BESAR KEJAKSAAN RI

KELUARGA BESAR KEJAKSAAN RI

SENYUM ADALAH IBADAH

SENYUM ADALAH IBADAH

Jadilah Penerus Bangsa Yang Peduli

Jadilah Penerus Bangsa Yang Peduli

PERKIM KOTA CILEGON HUT RI KE 77

PERKIM KOTA CILEGON HUT RI KE 77

Bergerak Tumbuh Bersama

Bergerak Tumbuh Bersama

Berbuat Baiklah Karena Senyum Pun Ibadah

Berbuat Baiklah Karena Senyum Pun Ibadah

SELALU BERBUAT UNTUK BANGSA

AWAS BAHAYA LATEN KORUPSI

AWAS BAHAYA LATEN KORUPSI

Kata Motifasi Koran Kontak Banten

Kata Motifasi Koran Kontak Banten

Mau Kirim Tulisan Artikel Klik aja

MOTO KAMI


Sekecil APAPUN Yang Anda Perbuat Akan Menjadikan Cermin Kami untuk Maju

BARCODE INFO KERJA KLIK

TV KONTAK BANTEN

Silakan Pesan Buku Catatan Kehidupan Ali

Berita Populer

Pancasila Sakti 2022

Pancasila Sakti  2022

PANCASILA ADALAH NKRI

PANCASILA ADALAH NKRI

INFO KPK

INFO KEJAKSAAN RI

Bergerak Kita Bangkit untuk Indonesia

Bergerak Kita Bangkit untuk Indonesia

BERIKAN SENYUM UNTUK MU INDONESIA

BERIKAN SENYUM UNTUK MU INDONESIA

HUT RI KE 77 Bangsa Besar Hargai Jasa Para Pahlawan

HUT RI KE 77 Bangsa Besar Hargai Jasa Para Pahlawan

BANGKIT LEBIH KUAT

BANGKIT LEBIH KUAT

AYO SELAMATKAN BUMI KITA

AYO SELAMATKAN BUMI KITA

PRAJA MUDA JIWA MUDA

Hati Nurani Tidak Ada Dalam Buku Tapi Ada di Hati

Hati Nurani Tidak Ada Dalam Buku Tapi Ada di Hati

PROMOSI BERSAMA

SELAMAT HUT BAWASLU REPUBLIK INDONESIA

BERGERAK DAN BERGERAK

Portal Kementrian Kemlu Indonesia

Seputar Parlemen

INFO KPK JAKARTA

INFO ICW NASIONAL KLIK

Salam Damai Untuk Indonesia

Koran Bahasa Ingeris

Layanan Kota Tangerang Selatan BPHTB

Kementrian

Susunan Redaksi

Kementrian PU

Support