Presiden Ingatkan Polri agar Masyarakat Rasakan Keadilan dan Manfaat Hukum

 

oto : ANTARA/AJI STYAWAN

PRESIDEN HADIRI HUT KE-76 BHAYANGKARA I Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara, Iriana Jokowi, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kedua dari kiri), dan Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa (kiri) menghadiri Upacara HUT Ke-76 Bhayangkara di Kampus Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (5/7). Upacara ini mengangkat tema Polri yang Presisi Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural untuk Mewujudkan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh.

JAKARTA  ( Kontak Banten)- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada jajaran Kepolisian RI agar masyarakat merasakan secara nyata keadilan dan manfaat hukum. Agar masyarakat merasakan keadilan, Presiden meminta jajaran Polri untuk mengedepankan pencegahan dengan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Amanat tersebut disampaikan Presiden saat bertindak sebagai Inspektur Upacara pada HUT ke-76 Bhayangkara di Kampus Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (5/7), seperti dipantau dari kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden.

Kepala Negara juga meminta kepada jajaran Polri untuk mengedepankan aspek humanis dalam menjalankan tugasnya sembari tetap menjaga ketegasan saat diperlukan.

"Polri harus mengedepankan pencegahan dalam menjaga kamtibmas. Lakukan berbagai tindakan dengan humanis, namun tegas ketika diperlukan," kata Jokowi.

Penegakan hukum, jelas Presiden, harus dijadikan sebagai upaya terakhir yang dilakukan dengan menjaga ketaatan terhadap prosedur serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia (HAM).

Menurut Presiden, Polri secara kelembagaan maupun tiap anggotanya harus terus bisa berinovasi di tengah tantangan tugas yang semakin hari semakin berat. "Harus semakin adaptif, responsif, dan bertransformasi menjadi institusi modern, dan bersinergi dengan TNI, kementerian, dan lembaga-lembaga dalam menjalankan tugas," katanya.

Dalam waktu dekat, kata Jokowi, Polri harus mendukung tiga agenda besar nasional, salah satunya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Agenda kedua, yaitu rangkaian agenda G20 hingga puncaknya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada November mendatang.

"Agenda ketiga yaitu demokrasi pileg (pemilihan legislatif ), pilpres (pemilihan presiden) dan pilkada (pemilihan kepala daerah) serentak tahun 2024 yang harus diantisipasi dengan baik. Berikan dukungan kamtibmas secara maksimal agar pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan baik," kata Presiden.

Pada upacara HUT ke-76 Bhayangkara melibatkan sedikitnya 1.996 personel dari unsur Polri, TNI, dan eksponen masyarakat yang mengusung tema "Polri yang Presisi Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural untuk Mewujudkan Indonesia Tangguh, Tangguh Indonesia Tumbuh".

Tidak Ada Polarisasi

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam kesempatan itu menegaskan tidak boleh lagi ada polarisasi di kalangan masyarakat pada Pemilu 2024.

"Polarisasi tidak boleh lagi terjadi pada pilpres, pileg, dan Pilkada Serentak 2024," kata Kapolri.

Menurut Kapolri, Pemilu 2019 masih menyisakan masalah yang dirasakan hingga saat ini, yakni polarisasi atau pecah belah antarmasyarakat.

"Hal ini sangat berbahaya bagi keberagaman dan kemajuan Indonesia," kata Listyo.

Dia menegaskan polarisasi tak boleh lagi terjadi pada Pemilu 2024 karena konflik sosial dan perpecahan akan menjadi kemunduran bagi bangsa Indonesia. "Polri harus mengawal pelaksanaan Pemilu 2024, harus antisipasi dengan baik. Beri dukungan kamtibmas secara maksimal agar pesta demokrasi ini berjalan baik," kata Kapolri.