Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengatakan, harga BBM bersubsidi jenis Pertalite

 

Presiden Joko Widodo didampingi beberapa menteri saat mengumumkan kenaikan harga BBM, Sabtu (3/9/2022). (Tangkapan layar / Instagram @jokowi)

JAKARTA ( KONTAK BANTEN)  - Pernyataan pemerintah soal fluktuasi harga bahan bakar minyak (BBM) makin membingungkan publik. Selain itu, mengindikasikan pemerintah tidak punya empati terhadap ekonomi rakyat yang kian sulit.

Kemarin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengatakan, harga BBM bersubsidi jenis Pertalite berpeluang turun setelah dinaikkan pemerintah tepat seminggu lalu.

"Nanti kita lihat. Kalau harga minyak membaik, ya Insya Allah (harga Pertalite turun)," kata Arifin kepada wartawan di Hotel Ayana MidPlaza, Jakarta, Jumat (9/9/2022).

Keterangan berbeda sebelumnya disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir. Di Graha Pertamina, Rabu (7/9/2022), Erick menerangkan, jika harga minyak mentah dunia turun ke angka USD75 per barel maka harga BBM jenis Pertamax akan menyesuaikan atau turun. 

Namun, Erick tekankan bahwa mekanisme itu tidak berlaku untuk BBM jenis Pertalite dan Solar yang akan tetap menerima subsidi. Penentuan harga keduanya merupakan kewenangan pemerintah, tidak mengikuti harga pasar.

Selain berbeda dengan Erick, Menteri Arifin Tasrif juga meminta masyarakat berhemat mengonsumsi energi. Selain untuk mengontrol volume BBM, penghematan konsumsi sekaligus untuk mengurangi polusi udara.

"Tolong diminta semua masyarakat, bisa tidak kita coba dengan kesadaran menghemat. Yang biasanya keluar bensin tiga liter bisa tidak dua liter saja. Ya mengurangi menghirup udara polusi CO2," jelasnya.

Arifin juga berbicara soal rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Menurut dia, hal tersebut masih dalam pembahasan dan pendalaman oleh pemerintah.

Arifin pun menjelaskan, keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM karena harga Indonesia Crude Price (ICP) di tingkat dunia mengalami kenaikan, sedangkan konsumsi masyarakat semakin meningkat.

Awalnya pemerintah mengalokasikan Rp502,4 triliun untuk memberi subsidi pada harga BBM dengan asumsi volume konsumsi untuk Solar sebanyak 15 juta kiloliter dan Pertalite 23 juta kiloliter hingga akhir tahun.

Namun, konsumsi masyarakat makin meningkat di tengah harga ICP yang naik dengan prediksi volume konsumsi terhadap Solar hingga akhir tahun mencapai 17 juta kiloliter, sedangkan Pertalite 29 juta kiloliter.

Oleh sebab itu, pemerintah menaikkan harga BBM mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah sangat berat jika harus menambah alokasi subsidi energi dari Rp502,4 triliun menjadi hampir Rp700 triliun.

Belakangan ini harga minyak mentah dunia mulai mengalami tren penurunan atau bergerak di bawah USD90 per barel. Sejalan dengan itu, harga rata-rata minyak mentah Indonesia pada Juli 2022 juga ikut terkoreksi menjadi USD106,73 per barel dari sebelumnya USD117,62 per barel.

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati menjelaskan, jenis bahan bakar minyak umum (JBU) yang jadi kewenangan Pertamina tentu ikut turun mengikuti fluktuasi harga minyak dunia. Jenis BBM yang sudah mengalami penurunan harga saat ini ialah Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

“Sedangkan untuk Solar dan Pertalite menjadi kewenangan pemerintah untuk penentuan harganya,” jelas Nicke dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (8/9/2022).

Untuk BBM di luar Solar dan Pertalite, penentuan harga merupakan kewenangan Pertamina dengan formula yang ditetapkan pemerintah. Formula tersebut berdasarkan Indonesia Crude Price (ICP) dan Harga Indeks Pasar (HIP) yang setiap bulannya disesuaikan.

Adapun harga Pertamax agak berbeda. Di dalam regulasi, Pertamax masuk dalam kategori JBU yang harganya disesuaikan dengan kondisi harga minyak mentah (floating price). Namun, pada saat ini harga Pertamax juga dikendalikan pemerintah.

Meski harus menjual rugi dan nombok selisih harga Pertamax, Nicke bilang, Pertamina dapat mempertahankan kinerja bottom line melalui strategi subsidi silang.

"Pertamina ini hulu hilir, ketika harga komoditas naik kita dapat windfall dari hulu, tetapi di hilir dapat beban. Nah inilah yang terjadi subsidi silang yang di tahun lalu kami membuukan keuntungan," terangnya.

Hanya Hiburan

Pengamat ekonomi dari Universitas Surakarta, Agus Trihatmoko, menilai, pernyataan Menteri ESDM soal penurunan harga BBM subsidi masih terlalu dini. 

Bahkan bisa jadi pernyataan itu hanya untuk menghibur masyarakat yang pada umumnya sedang kesusahan akibat kenaikan harga BBM sepekan terakhir.

“Konsep harga BBM bersubsidi berbasis harga komersial pasar dunia tidak tepat. Terkadang juga tidak dilaksanakan secara konsisten, seperti ketika harga minyak dunia di level terendah tidak diikuti oleh penurunan harga BBM dalam negeri,” kata Agus kepada Info Indonesia.

Ke depan, konsep itu harus diubah oleh pemerintah jika sengkarut subsidi BBM ingin dituntaskan secara adil dan konstitusional. Inilah yang harus digali secara mendalam oleh pemerintah agar subsidi dan harga BBM bisa berkeadilan. 

Pencetus ekonomi murakabi ini pun menyayangkan tidak ada relevansi antara tata-kelola BBM dengan Pasal 33 UUD 1945 dalam situasi sekarang. Perdebatan kebijakan hanya berkutat pada harga minyak dunia, subsidi dan beban APBN. 

“Polemiknya tidak akan tuntas untuk bisa dipahami oleh masyarakat dan pasar barang-barang yang rentan terhadap dampak harga BBM,” kata dia. 

Malas Berpikir

Sementara itu, pengamat politik dari Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, mengatakan, persoalan intinya bukan bersumber pada naik atau turunnya harga minyak dunia.

Jerry mengkritik pemerintah yang lebih antusias mebiayai proyek infrastruktur dengan anggaran APBN sekitar Rp300 triliunan dan pembangunan IKN yang diperkirakan menelan biaya Rp466 triliun. 

"Harusnya, megaproyek tersebut ditunda agar anggaran subsidi yang diklaim menbengkak itu bisa tertutupi,” kata Jerry.

Namun, Agus Trihatomoko kurang sependapat dengan desakan agar pemerintah mengalihkan anggaran pembangunan infrastruktur kepada subsidi BBM.

“Itu akan jadi hambatan tersendiri bagi kemajuan ekonomi apalagi sifatnya subsidi bukan produktif,” jelasnya. 

Anggaran pembangunan fisik dan subsidi Migas adalah dua hal yang berbeda secara prinsip. Masing-masing memiliki konsep politik keuangan yang harus didudukkan pada porsi politik ekonomi yang tepat. 

"Itu tugas para elite pemerintahan untuk menemukan jalan keluarnya,” ucapnya. 

Dia menyarankan pemerintah mengutamakan pembangunan fisik yang dapat menciptakan produktivitas dan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan. 

Yang jelas, lanjutnya, kenaikan harga BBM membuat banyak orang kesulitan. Daya beli masyarakat melemah karena harga barang dan jasa serentak naik. Sementara itu, perusahaan mengalami dilema untuk menaikkan gaji pegawai.

“Indikasi subsidi Pertamax yang mencapai ratusan triliun lebih baik menjadi prioritas dikaji ulang. Hal itu segera dialihkan langsung untuk subsidi Pertalite dan Solar. Sekali lagi, saat ini masyarakat dan pasar sangat butuh penurunan harga BBM subsidi,” ujarnya.

Tidak Punya Empati 

Dihubungi kemarin, analis kebijakan publik dari Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat, menilai pemerintah tidak peduli dengan penderitaan rakyat. Kepedulian penguasa lebih kepada oligarki yang dapat manisnya proyek-proyek infrastruktur.

Ironisnya, lagi-lagi anggaran yang dikorbankan adalah anggaran subsidi yang berdampak langsung pada ekonomi rakyat sehari-hari. 

"Ketidakpekaan pemerintah terhadap nasib rakyat ini tentu saja melanggar amanah UUD 1945,” jelas Achmad.

Padahal, masih banyak pilihan yang bisa diambil untuk menghadapi meroketnya minyak dunia tanpa harus menaikkan harga BBM subsidi. Misalnya, mengalihkan anggaran Ibu Kota Nusantara untuk menutupi subsidi minyak. 

“Ini sebuah ironi yang menggambarkan bahwa pemerintah tidak mempunyai empati terhadap penderitaan rakyat,” kata Achmad. 

Dia geram karena pemerintah terlalu sering menyalahkan keadaan. Krisis ekonomi global dan konflik Rusia-Ukraina selalu dijadikan pembenaran untuk menaikkan harga BBM subsidi tanpa mau berpikir panjang.

"Rakyat saat ini makin sadar dan pintar. Orang-orang yang kurang punya empati dan kapasitas dalam mengelola negara tentunya akan mereka tinggalkan dan tidak akan dipilih lagi (dalam Pemilu),” jelasnya. 

Berdasarkan data Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), daya beli masyarakat mengalami penurunan hingga 37 persen sejak harga BBM subsidi dinaikkan. Hal ini sungguh meresahkan pedagang pasar di seluruh Indonesia.

"Kenaikan harga BBM ini akan berdampak sangat besar terhadap kenaikan harga sembako di pasar,” ucap Ketua Bidang Penguatan Usaha dan Investasi Ikappi, Ahmad Choirul Furqon.

Ia juga mengatakan bahwa kenaikan harga BBM mempunyai efek domino. 

"Kenaikan harga BBM ini akan memberikan efek domino terhadap kehidupan masyarakat, seperti inflasi, biaya transportasi, hingga lonjakan harga pangan," kata dia.