JAKARTA ( KONTAK BANTEN) -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara hingga Oktober mencapai Rp 2.351,1 triliun atau 75,7 persen dari target pagu dalam APBN 2022. Realisasi ini tercatat naik sebesar 14,2 persen dibandingkan dengan belanja negara pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp 2.958,9 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, melalui belanja negara dan pembiayaan investasi. APBN dalam hal ini telah berperan sebagai shock absorber yang artinya telah melindungi masyarakat, mendukung sektor prioritas dan mendorong pemulihan ekonomi.
“Belanja negara sampai dengan akhir Oktober mencapai Rp 2.351,1 triliun. Ini adalah cermin poin dari APBN KITA sebesar 75,7 persen dari total belanja yang sudah ada di UU APBN,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (24/11).
Bendahara negara merinci, belanja negara hingga Oktober terdiri dari belanja K/L sebesar Rp 754,1 triliun atau 79,7 persen. Anggaran ini dimanfaatkan untuk penyaluran berbagai bansos dan program PEN ke masyarakat. Lalu, pengadaan peralatan atau mesin, jalan, jaringan, irigasi, belanja pegawai termasuk THR dan Gaji ke-13 dan kegiatan operasional K/L.
Ia juga mengatakan bahwa belanja non K/L tercatat lebih besar dari belanja K/L. Hal ini tercatat untuk belanja non K/L sebesar Rp 917,7 triliun atau telah mencapai 67,7 persen.
“Dominasi sangat besar utamanya didukung untuk penyaluran subsidi, kompensasi BBM dan listrik. Sementara yang relatif kecil untuk pembayaran pensiun (termasuk THR dan pensiun 13) serta jaminan kesehatan ASN,” rincinya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani membeberkan untuk transfer ke daerah sebesar Rp 679,23 triliun atau sudah mencapai 84,4 persen dari alokasi anggaran. Sebagian besar jenis TKD mengalami kenaikan kinerja penyaluran disebabkan kepatuhan pemda yang lebih baik.
Dalam hal ini penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami lonjakan yang lebih tinggi sebesar Rp 114,75 triliun dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 73,35 triliun. Sedangkan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) lebih stabil sebesar Rp 341,07 triliun dari sebelumnya mencapai Rp 338,24 triliun pada tahun 2021.“Adapun pembiayan investasi Rp 77,92 triliun digunakan untuk sektor infrastruktur khususnya dalam penyelesaian proyek strategis nasional dan pembiayaan sektor perumahan,” tandasnya.
0 comments:
Post a Comment