JAKARTA ( KONTAK BANTEN) Menjelang akhir tahun 2022, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tengah menyusun Kebijakan Umum Anggaran
dan Plafon Prioritas (KUA-PPAS) APBD tahun 2023. Dalam proses pemyusunan, Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda
Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati, memaparkan sejumlah program prioritas
untuk menuntaskan tiga masalah besar yang jadi momok warga Jakarta.
Pertama
untuk menuntaskan antisipasi resesi ekonomi, Pemprov akan menjaga
kestabilan pangan dengan meningkatkan market share dengan harapan harga
bisa dikendalikan. “Tahun 2023 kita juga mengusulkan anggaran untuk subsidi pangan ini
sebesar Rp 984 miliar dan nantinya tentu ini bisa juga menjaga inflasi.
Dalam rangka pengendalian inflasi sektor pangan, ada pembelian produk
strategis di Darma Jaya,” ucapnya,Jakarta, Selasa (1/11).
Selain
itu, untuk menghadapi resesi, Pemprov juga akan mengadakan program
pengembangan UMKM dengan mengajarkan berbagai pelatihan keterampilan di
lima kota dan kabupaten.
“Mulai dari pendaftaran, pendampingan
permasalahan dan lain-lain, sampai terakhir kita juga mendampingi dalam
konteks permodalan,” tuturnya.Selanjutnya untuk penanganan kemacetan, Pemprov akan menambah Public
Service Obligation (PSO) untuk meningkatkan kenyamanan dan subsidi untuk
warga yang ingin memanfaatkan transportasi publik.
“Kemudian
juga kita melalui hibah ke Polda Metro Jaya kita juga ingin mendorong di
tahun 2023 ini Electronic Traffic Law Enforcement atau kita kenal
dengan ETLE sudah diterapkan optimal, juga Dinas Bina Marga dan Dinas
Perhubungan terkait dengan marka jalan, untuk mengendalikan kemacetan,”
ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda) DKI, Atika Nurahmania menjelaskan, untuk penanggulangan
banjir, kegiatan yang menjadi fokus yakni pembangunan pintu air atau
bendung pengendali banjir, penyediaan drainase perkotaan dan sarana
penduduknya, operasi dan pemeliharaan sistem drainase, operasi dan
pemeliharaan pompa banjir, juga penyediaan jasa pemeliharaan, biaya
pemeliharaan dan perizinan alat besar.“Jadi dengan demikian di dalam spesifikasi tiap wilayah telah kami
sampaikan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target pada
penyelesaian tiga prioritas besar tersebut,” tandasnya
0 comments:
Post a Comment