Tuesday, 10 January 2023

Belasan Permohonan Penghentian Penuntutan Disetuju Jaksa Agung Hari Ini

 


JAKARTA ( KONTAK BANTEN)  Sebanyak 12 berkas permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (restorative justice) kembali disetujui Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Dr. Fadil Zumhana.

Data itu ia sampaikan Kapuspenkum Kejaksaan Agung Dr Ketut Sumedana, melalui siaran pers resmi Kejagung RI, yang diterima Kabar6, (Senin 10/01/2023).

Restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana melalui proses dialog dan mediasi. Restorative Justice diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dua belas berkas permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang disetujui Jaksa Agung yaitu:

  • Tersangka Surya Paul Bawole dari Kejaksaan Negeri Minahasa Utara yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
  •  Tersangka I Efander Takaliwungan alias Yanto, Tersangka II Geriver Pokuliwutang alias Geri dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe yang disangka melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP atau Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
  •  Tersangka Rizki Pobela dari Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan yang disangka melanggar Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  • Tersangka Surya Paul Bawole dari Kejaksaan Negeri Minahasa Utara yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
  • Tersangka I Efander Takaliwungan alias Yanto, Tersangka II Geriver Pokuliwutang alias Geri dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe yang disangka melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP atau Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
  • Tersangka Rizki Pobela dari Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan yang disangka melanggar Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  • Tersangka Vincentius Ola alias Cen dari Kejaksaan Negeri Halmahera Utara yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
  • Tersangka Hendri Sihotang bin Asber dari Kejaksaan Negeri Simeulue yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
  • Tersangka Rasidah binti Alm. Saman dari Cabang Kejaksaan Negeri Aceh Selatan di Bakongan yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
  • Tersangka Fahmi bin Idris dari Kejaksaan Negeri Bireuen yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
  • Tersangka Ramadansyah Putra alias Ada bin Abu Rahmad dari Kejaksaan Negeri Gayo Lues yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
  • Tersangka Helda Purnama Ria binti Hermain (Alm) dari Kejaksaan Negeri Lampung Selatan yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
  • Tersangka Suhartono bin Poniran dari Kejaksaan Negeri Mesuji yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
  • Tersangka Ilham Ramadhan Putra bin Abd Hakim dari Kejaksaan Negeri Bantaeng yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
  • Tersangka Muhtar dari Kejaksaan Negeri Dompu yang disangka melanggar Kesatu Pasal 310 Ayat (1) atau Kedua Pasal 310 Ayat (2) atau Ketiga Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    Selanjutnya Sumendana mengatakan, alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain karena telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf; Tersangka belum pernah dihukum; Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana; Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya; Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi; Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar; Pertimbangan sosiologis; dan Masyarakat merespon positif.

    JAM-Pidum telah memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum.
Share:

0 comments:

Post a Comment

SELAMAT HARI PERS 2023 DPRD KOTA CILEGON

SELAMAT HARI PERS 2023 DPRD KOTA CILEGON

KONTAK MEDIA GROUP

KONTAK MEDIA GROUP

STRIMING TV

PORTO FOLIO WEBSITE Silakan Isi Data

HARI PERS 2023 DINAS PU KOTA CILEGON

HARI PERS 2023 DINAS PU KOTA CILEGON

SELAMAT HARI PERS 2023 DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG

SELAMAT HARI PERS 2023 DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG

TALK SHOW MENCARI PEMIMPIN SEJATI

TALK SHOW MENCARI PEMIMPIN SEJATI

SELAMAT HARI PERS 2023 PERKIM KOTA CILEGON

SELAMAT HARI PERS 2023  PERKIM KOTA CILEGON

MOTO KAMI


BERBUAT BAIK TERHADAP SESAMA SESUNGGUHNYA UNTUK KEBAIKAN DIRI KITA

SELAMAT HARI PERS 2023

SELAMAT HARI PERS 2023

KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM

KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM

RESOLUSI TAHUN 2023

RESOLUSI TAHUN 2023

INFO DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) RI

KEMENTRIAN BUMN

KEMENTRIAN BUMN

SELAMAT HARI ADIYAKSA KE 62

SELAMAT HARI ADIYAKSA KE 62

Jadikan Kritik Masyarakat Sebagai INTROPEKSI

Jadikan Kritik Masyarakat Sebagai INTROPEKSI

Dinas Pendidikan Kota Serang

Dinas Pendidikan Kota Serang

ENERGI KOLOBORASI

ENERGI KOLOBORASI

Bergerak TAK TERBATAS

Bergerak TAK TERBATAS

Ucapan Kementrian Agama DEPAG BANTEN HUT RI KE 77

Ucapan Kementrian Agama DEPAG BANTEN HUT RI KE 77

KELUARGA BESAR KEJAKSAAN RI

KELUARGA BESAR KEJAKSAAN RI

SENYUM ADALAH IBADAH

SENYUM ADALAH IBADAH

Jadilah Penerus Bangsa Yang Peduli

Jadilah Penerus Bangsa Yang Peduli

JAGA KESEHATAN AGAR HIDUP LEBIH BERMAKNA

JAGA KESEHATAN AGAR HIDUP LEBIH BERMAKNA

Bergerak Tumbuh Bersama

Bergerak Tumbuh Bersama

Berbuat Baiklah Karena Senyum Pun Ibadah

Berbuat Baiklah Karena Senyum Pun Ibadah

SELALU BERBUAT UNTUK BANGSA

AWAS BAHAYA LATEN KORUPSI

AWAS BAHAYA LATEN KORUPSI

Kata Motifasi Koran Kontak Banten

Kata Motifasi Koran Kontak Banten

Mau Kirim Tulisan Artikel Klik aja

MOTO KAMI


Sekecil APAPUN Yang Anda Perbuat Akan Menjadikan Cermin Kami untuk Maju

BARCODE INFO KERJA KLIK

Silakan Pesan Buku Catatan Kehidupan Ali

Berita Populer

Pancasila Sakti 2022

Pancasila Sakti  2022

PANCASILA ADALAH NKRI

PANCASILA ADALAH NKRI

INFO KPK

INFO KEJAKSAAN RI

Bergerak Kita Bangkit untuk Indonesia

Bergerak Kita Bangkit untuk Indonesia

BERIKAN SENYUM UNTUK MU INDONESIA

BERIKAN SENYUM UNTUK MU INDONESIA

HUT RI KE 77 Bangsa Besar Hargai Jasa Para Pahlawan

HUT RI KE 77 Bangsa Besar Hargai Jasa Para Pahlawan

BANGKIT LEBIH KUAT

BANGKIT LEBIH KUAT

AYO SELAMATKAN BUMI KITA

AYO SELAMATKAN BUMI KITA

PRAJA MUDA JIWA MUDA

Hati Nurani Tidak Ada Dalam Buku Tapi Ada di Hati

Hati Nurani Tidak Ada Dalam Buku Tapi Ada di Hati

PROMOSI BERSAMA

SELAMAT HUT BAWASLU REPUBLIK INDONESIA

BERGERAK DAN BERGERAK

Portal Kementrian Kemlu Indonesia

Seputar Parlemen

INFO KPK JAKARTA

INFO ICW NASIONAL KLIK

Salam Damai Untuk Indonesia

Koran Bahasa Ingeris

Layanan Kota Tangerang Selatan BPHTB

Kementrian

Susunan Redaksi

Kementrian PU

Support