Duit 500 Triliun Habis Untuk Studi Banding

  

JAKARTA ( KONTAK BANTEN) - Sungguh miris mendengar berita soal penanganan kemiskinan di Indonesia. Anggaran untuk penanganan kemiskinan Rp 500 triliun habis hanya untuk studi banding dan rapat. Kalau begini, gimana rakyat miskin berkurang dong. Ampun deh…

Habisnya anggaran ratusan triliun penanganan kemiskinan hanya untuk studi banding dan rapat ini, bukan hoaks, tapi nyata adanya. Yang ngungkapnya juga bukan orang sembarangan tapi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas.

Anas mengungkap hal itu dalam acara Sosialisasi Permen PAN-RB No.1/2023 tentang Jabatan Fungsional di Jakarta, Jumat (27/1) yang di-upload di akun Youtube Kementerian PAN-RB.

 “Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (KL), tapi tidak in line dengan target Pak Presiden Jokowi. Karena, kementerian/lembaga sibuk dengan urusan masing-masing,” ujar Anas.

“Programnya kemiskinan, tapi banyak terserap di studi banding kemiskinan. Banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi, menirukan Bapak Presiden, dan banyak program studi dan dokumentasi kemiskinan sehingga dampaknya kurang,” tambah eks Bupati Banyuwangi itu.

Oleh karena itu, Kementerian PANRB mendorong K/L terkait melakukan reformasi besar-besaran untuk meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan. Antara lain dengan memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan sosialisasi program kemiskinan untuk menghemat anggaran.

Selain itu, kemampuan kementerian dan lembaga atau pemerintah di daerah dalam mengentaskan kemiskinan dimasukkan ke dalam komponen penilaian Reformas Birokrasi (RB) Tematik. Jika angka kemiskinan tidak turun maka aparatur sipil negara di dalamnya juga tidak akan mendapatkan peningkatan tunjangan kinerja.

“Maka tata kelolanya ini lah yang kita pelototin bukan bantuannya. Perbaikan proses binsisnya, perbaikan datanya bagaimana, perbaikan regulasinya bagaimana, kebijakannya bagaimana, formulasi program bagaimana, kegiatannya bagiamana, sehingga lebih tepat sasaran dengan penyediaan dukungan teknologi,” tutur Anas.

Apa kata DPR soal keluhan Menteri Anas? Anggota Komisi XI DPR, Hendrawan Supratikno mengatakan, berapapun jumlah anggaran yang digelontorkan untuk penanganan kemiskinan tidak akan efektif. Sebab, yang paling menentukan adalah koordinasi dan kualitas belanja.

Banyak kegiatan yang tumpang tindih, penuh sesak dengan rapat dan seremoni. Yang berdampak langsung tidak banyak,” kata Hendrawan.

Sebagai pengawas, Hendrawan sudah berkali-kali mengingatkan agar Pemerintah bisa memaksimalkan anggaran yang diberikan sesuai tujuannya.

Sebab, kejadian seperti ini bukan hanya di bidang kemiskinan, tetapi juga di bidang lain, seperti pemberdayaan UMKM dan reformasi birokrasi.

Untuk diketahui, sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, kemiskinan per September 2022 mencapai 9,57 persen atau 26,36 juta orang dari total penduduk.

Angka tersebut meningkat 0,03 persen atau sekitar 0,20 juta orang dibandingkan kondisi Maret 2022. Namun, jika dibandingkan periode yang sama tahun 2021, persentase penduduk miskin turun 0,14 persen atau berkurang 0,14 juta orang.

Anas mengungkap hal itu dalam acara Sosialisasi Permen PAN-RB No.1/2023 tentang Jabatan Fungsional di Jakarta, Jumat (27/1) yang di-upload di akun Youtube Kementerian PAN-RB.

 “Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (KL), tapi tidak in line dengan target Pak Presiden Jokowi. Karena, kementerian/lembaga sibuk dengan urusan masing-masing,” ujar Anas.

“Programnya kemiskinan, tapi banyak terserap di studi banding kemiskinan. Banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi, menirukan Bapak Presiden, dan banyak program studi dan dokumentasi kemiskinan sehingga dampaknya kurang,” tambah eks Bupati Banyuwangi itu.

Oleh karena itu, Kementerian PANRB mendorong K/L terkait melakukan reformasi besar-besaran untuk meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan. Antara lain dengan memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan sosialisasi program kemiskinan untuk menghemat anggaran.

Selain itu, kemampuan kementerian dan lembaga atau pemerintah di daerah dalam mengentaskan kemiskinan dimasukkan ke dalam komponen penilaian Reformas Birokrasi (RB) Tematik. Jika angka kemiskinan tidak turun maka aparatur sipil negara di dalamnya juga tidak akan mendapatkan peningkatan tunjangan kinerja.

“Maka tata kelolanya ini lah yang kita pelototin bukan bantuannya. Perbaikan proses binsisnya, perbaikan datanya bagaimana, perbaikan regulasinya bagaimana, kebijakannya bagaimana, formulasi program bagaimana, kegiatannya bagiamana, sehingga lebih tepat sasaran dengan penyediaan dukungan teknologi,” tutur Anas.

Apa kata DPR soal keluhan Menteri Anas? Anggota Komisi XI DPR, Hendrawan Supratikno mengatakan, berapapun jumlah anggaran yang digelontorkan untuk penanganan kemiskinan tidak akan efektif. Sebab, yang paling menentukan adalah koordinasi dan kualitas belanja.

Banyak kegiatan yang tumpang tindih, penuh sesak dengan rapat dan seremoni. Yang berdampak langsung tidak banyak,” kata Hendrawan.

Sebagai pengawas, Hendrawan sudah berkali-kali mengingatkan agar Pemerintah bisa memaksimalkan anggaran yang diberikan sesuai tujuannya.

Sebab, kejadian seperti ini bukan hanya di bidang kemiskinan, tetapi juga di bidang lain, seperti pemberdayaan UMKM dan reformasi birokrasi.

Untuk diketahui, sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, kemiskinan per September 2022 mencapai 9,57 persen atau 26,36 juta orang dari total penduduk.

Angka tersebut meningkat 0,03 persen atau sekitar 0,20 juta orang dibandingkan kondisi Maret 2022. Namun, jika dibandingkan periode yang sama tahun 2021, persentase penduduk miskin turun 0,14 persen atau berkurang 0,14 juta orang.