Pasca Pengurangan Ribuan Karyawan Nikomas, Pemprov Banten Ambil Sikap Ini

 

SERANG ( KONTAK BANTEN)  – Pemprov Banten mendorong pihak BPJS Ketenagakerjaan, untuk ikut berperan dalam mengantisipasi terjadinya lonjakan pengangguran seusai PT Nikomas Gemilang membuka lowongan pengunduran diri sukarela bagi 1.600 karyawan, karena kondisi keuangan perusahaan sudah tidak memungkinkan lagi untuk mempekerjakan mereka.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Septo Kalnadi mengatakan, salah satu solusi agar tidak terjadi lonjakan pengangguran akibat dari kebijakan PT Nikomas itu, melalui Kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

“Nanti kan ada pelatihan peningkatan skill bagi karyawan. Tapi, pelatihan itu hanya bagi karyawan yang terdaftar saja, yang membayar premi setiap bulannya,” kata Septo, saat dikonfirmasi, Rabu, (11/1/2023).

Lanjut Septo, meskipun secara teknis kondisi itu merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah setempat, dalam hal ini Disnaker Kabupaten Serang.

“Itu kewenangannya ada di Disnaker Kabupaten Serang,” pungkasnya.

Untuk diketahui, hari ini PT Nikomas Gemilang sedang membuka lowongan pengunduran diri bagi ribuan karyawannya. Pembukaan lowongan itu hanya dilakukan selama satu hari ini saja.

Humas PT Nikomas Gemilang, Danang Widi mengatakan, kondisi perusahaan sudah mulai mengalami kesulitan sejak kuartal ketiga tahun 2022.

Sejak itu, perusahaan terus bertahan dengan harapan pada kuartal pertama tahun 2023 ini ada perbaikan. Namun yang terjadi justru semakin memburuk, karena jumlah produksi kita semakin menurun.

“Produksi kita kan 100 persen ekspor, terutama ke negara di bagian Eropa. Sementara jumlah orderan alas kaki mengalami penurunan dari beberapa negara di Eropa akibat dari resesi dunia, inflasi, harga bahan bakar, serta perang Ukraina dan Rusia,” tambahnya.

Kendati demikian, sebelum membuka pengunduran diri sukarela besar-besaran, PT Nikomas Gemilang sudah melakukan upaya agar tidak terjadinya pengunduran diri pada 53.400 karyawannya.

Upaya tersebut yakni, perusahaan sudah tidak membuka rekrutmen, tidak melakukan lembur, tidak ada cuti, sudah melakukan pengurangan jam kerja dan sudah memberlakukan cuti khusus.

“Tapi tetap saja tidak ketolong, tetap harus ada pengunduran diri,” ucap Danang.

Danang mengatakan, pihaknya juga telah berdiskusi dengan serikat pekerja dan stakeholder pemerintah terkait keputusan pembukaan pengunduran diri sukarela tersebut, sehingga tidak ada protes dari para karyawan.

“Sejauh ini, kita selalu berdiskusi dengan serikat, stakeholder pemerintah seperti Disnaker jadi alhamdulillah sampai saat ini tidak ada yang protes karena kita selalu menjelaskan ini bukan kemauan perusahaan terus juga kita sudah mencoba agar semua bisa bekerja seperti jam kerja dipotong, gaji 70 persen, tetap digaji walau kerja 3 hari dan itu sudah diterapkan semuanya selama 3 bulan,” jelas Danang.

Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengungkapkan, kondisi dunia usaha yang sedang mengalami kesusahan itu merupakan fenomena global, tidak hanya terjadi di Provinsi Banten.

Namun demikian, Al memastikan kondisi itu tidak akan mengganggu seluruh agenda pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 ini.

“Kita sedang petakan bersama seluruh stackholder terkait penanganan ketenagakerjaan itu. Saya juga secara inten melakukan komunikasi dengan para pelaku dunia usaha yang ada di Banten,” ungkap Al.

Al juga mengapresiasi atas segala langkah yang dilakukan PT Nikomas itu, meskipun kondisi seperti ini tidak kita inginkan semua.

Namun langkah yang baik, humanis yang ditawarkan oleh PT Nikomas itu, setidaknya mengurangi potensi terjadinya konflik horizontal.

“Kita juga terus melakukan komunikasi, karena ini merupakan fenomena global yang saat ini memang kondisinya sedang kurang baik,” ujarnya.

Al berharap, kondisi perekonomian di Banten tetap terjaga dengan baik, begitu juga pada sector ketenagakerjaannya. Ini dibutuhkan suatu pendekatan yang komperhensif dan terintegrasi dengan OPD terkait.

Apalagi kondisi investasi di Banten saat ini sudah cukup baik, bahkan melebihi dari target.

“Kita berharap Provinsi Banten secara umum bisa tetap stabil dalam aspek tatanan pemerintahan dan kehidupan,” pungkasnya.