KPK Sarankan Calon Kepala Daerah dan Wakil Rakyat dilakukan fit and proper test

 

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata usai memberikan pembekalan antikorupsi terhadap jajaran pengurus dan kader Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dalam program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2023 di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (28/2)/

JAKARTA ( KONTAK BANTEN)  Miris melihat banyak kepala daerah yang tidak bisa mengelola pemerintahan dengan baik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sarankan calon kepala daerah dan wakil rakyat dilakukan fit and proper test sebelum ditetapkan sebagai calon peserta pemilu. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, dirinya pernah berdiskusi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) membahas soal fit and proper test sebelum peserta pemilu dinyatakan layak menjadi calon wakil rakyat maupun calon kepala daerah.

"Saya pernah diskusi dengan KPU, kenapa sih nggak dilakukan semacam fit and proper test dulu, sebelum seseorang itu dinyatakan layak menjadi wakil rakyat, belum terpilih, baru diuji kelayakannya sebagai calon wakil rakyat, calon kepala daerah," ujar Alex saat memberikan pembekalan antikorupsi terhadap jajaran pengurus dan kader Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dalam program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2023 di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (28/2).

Alex pun mengaku heran dengan syarat yang terlalu sederhana untuk menjadi kepala daerah, salah satunya adalah pendidikan minimal SMA untuk kepala daerah tingkat II sebagai walikota atau bupati.

"Loh sekarang saja jadi ASN syaratnya itu pendidikan sarjana pak sebagian besar. Sudah banyak sekali sarjana kita. Loh apa kata orang," kata Alex.

Alex pun bercerita, banyak kejadian yang aneh di daerah-daerah. Di mana, ada kepala daerah yang tidak bisa berpidato.Bayangkan apa yang terjadi ketika dia tidak memahami bagaimana dia mengelola suatu pemerintahan, dia tidak paham bagaimana proses bisnis pemerintahan," terang Alex. Akibatnya kata Alex, kepala daerah sering kali melakukan jual beli jabatan untuk mengembalikan modal kampanye pada proses pemilu sebelumnya.

"Kepala daerah itu kan pejabat pembina kepegawaian. Semau-maunya dia aja pak ganti orang. Makanya yang terjadi jual beli jabatan marak di mana-mana pak. Kamu mau jadi kepala dinas? Segini harganya. Masih banyak tuh kita dapat laporan seperti itu pak. Itu karena biaya politik yang mahal tadi pak. Dia berpikir balik modal," pungkas Alex.