Deklarasi Tolak Peredaran Miras, Bupati Irna : Kita Selamatkan Generasi Muda

 

   PANDEGLANG (KONTAK BANTEN) – Puluhan masyarakat, tokoh agama dan sejumlah elemen pemerintahan, mendeklarasikan penolakan peredaran minuman keras (Miras), di Alun-alun Pandeglang, Kamis (22/6/2023).

Aksi itu sengaja digelar, sebagai upaya memberantas peredaran miras di Kota Sejuta Santri Seribu Ulama, sekaligus dalam rangka menyelamatkan generasi muda agar tidak terjebak mengkonsumsi minuman memabukkan tersebut.

Aksi tersebut terjadi, karena selama ini masih banyak miras yang dijual bebas di semua wilayah di Kabupaten Pandeglang.

Ketua Forum dalam deklarasi tersebut, Yajid Komarulloh mengatakan, kegiatan deklarasi akbar ini diikuti 52 lembaga, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, mahasiswa, dan santri. Tujuannya, sebagai upaya memberantas peredaran miras di Kabupaten Pandeglang.

“Kami terus berjuang dalam mengawal Perda miras agar menjadi nol persen. Dengan begitu pandeglang bebas dari miras sebagai daerah sejuta santri seribu ulama,” kata Yajid.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pandeglang Kiyai Haji Zamzami Yusuf mengatakan, aksi yang dilakukan pihaknya karena selama ini belum ada aturan yang mengikat, mengenai larangan Miras di Kabupaten Pandeglang.

Padahal, minuman haram tersebut banyak dan ramai diperjualbelikan di semua wilayah di Pandeglang.

Oleh karena itu, dia meminta kepada Pemkab Pandeglang agar segera merubah regulasi atau aturan yang ada, dan mengeluarkan aturan baru, yakni larangan miras atau membuat Peraturan Daerah (Perda) non alkohol.

“Dalam Perda Miras kadarnya 5 persen, maka hari ini kita menyepakati agar Perda direvisi supaya kadar alkoholnya nol persen,” katanya.

Zamzami mengatakan, pihaknya sudah lama menginginkan agar Kabupaten Pandeglang bisa bebas dari minuman karas. Karena dampak atau efek yang ditimbulkan, akibat minuman tersebut sangat membahayakan.

“Sebagai MUI, kami sudah sejak lama mendambakan agar kota santri jangan dinodai miras. Sebagai insan yang beriman, kita harus terhindar dari khamer atau miras,” tegasnya.

Zamzami menerangkan, dampak negatif dari miras itu yakni bisa menyebabkan masyarakat yang mengkonsumsi kehilangan akal sehat dan melakukan tindakan melawan hukum dan norma sosial, seperti mencuri, melakukan tindakan kekerasan, melakukan tindakan asusila, dan lainnya.

Oleh karena itu, dia meminta agar Bupati Irna Narulita bisa menjembatani hasil deklarasi tersebut dan segera merumuskan kebijakan bersama dengan semua pihak terkait lainnya. “Kota santri harus bersih dari miras, kita sepakati bersama miras ditiadakan di bumi Pandeglang,” katanya.

Ditempat yang sama, Bupati Irna Narulita, memberikan tanggapan positif atas aksi deklarasi tersebut. Kata dia, semua lapisan masyarakat harus bersatu dalam upaya memberantas peredaran miras di Pandeglang.

“Saya selaku Kepala Daerah, sepakat dengan kegiatan deklarasi akbar ini, tujuan nya ingin menyelamatkan generasi bangsa,” ungkap Irna.

Irna mengaku, sudah menginstruksikan kepada jajarannya yang bergerak di bidang penegakkan Perda, agar terus melakukan razia miras di semua wilayah Pandeglang.

Irna juga memberikan peringatan kepada para penjual miras, agar segera menghentikan aktivitas tersebut.

“Setiap aparat melakukan razia miras, akan lebih banyak lagi yang datang ke warung itu, ini harus kita berantas semua,” katanya.

Irna menerangkan, selama ini ada sekira 40 persen anak muda menjadi kecanduan miras dan narkotika.

Angka itu merupakan citra negatif bagi semua pihak dan harus ditangani secara serius. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan komunikasi dengan DPRD Pandeglang.

“Perda itu ada dua, pertama diusulkan Pemda, kedua oleh DPRD. Kebetulan Perda miras ini usulan DPRD, kita akan dorong dan saya sangat mendukung pemberantasan miras dan narkotika di Pandeglang,” imbuhnya