Mahasiswa Demo Dindik Banten Masalah Carut Marut PPDB

 

Mahasiswa saat demonstrasi carut marut PPDB di Kantor Dindikbud Banten (

BANTEN ( KONTAK BANTEN)  Massa aksi yang tergabung dalam aliansi Geger Pendidikan melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten, Selasa (18/7/2023).

Dalam aksinya, mereka membawa spanduk yang bertuliskan carut marut PPDB 2023 di Banten sebagai bentuk kecaman.

Denlap Aksi, Apudin mengatakan, dalam temuannya secara kasat mata pelaksanaan PPDB 2023 diduga ternodai dengan pelanggaran etik dan moral.

Saat melakukan pemantauan di salah satu sekolah di Kota Serang, pihaknya menemukan ada wali murid yang berkeluh kesah sudah bayar buat anaknya masuk sekolah, namun tidak dapat masuk atau diterima.

“Ada satu ibu ngedumel pribadi. ‘Ya Allah kenapa anak saya tidak masuk ke SMA ini. Padahal punten saya sudah bayar dengan sekian juta’. Maaf saya tidak sebutkan,” katanya menirukan keluhan wali murid saat orasi.

Menurut Apudin, nominal rupiah yang diberikan hanya untuk anaknya masuk di sekolah cukup besar.

“Tapi nominal bagi saya sebagai orang tidak punya itu luar biasa. Saking anaknya ingin anaknya sekolah di sekolah waktu itu,” ucapnya.

Kemudian lanjutnya, wali murid tersebut merasa hak warga negaranya dan anaknya untuk mendapatkan sebuah pendidikan telah diambil.

“Saya bertanya kepada Ibu tersebut, hari ini hak saya sebagai warga negara diambil, sudah hak uang saya, sudah hak prerogatif saya, sudah hak anak saya. Dituntut untuk sekolah, tapi saya dihalang-halangi, padahal saya sudah bayar dengan sekian rupiah,” ujarnya.

Dengan kasus tersebut, mahasiswa menilai potret pendidikan di Banten buruk. Sehingga sangat wajar apabila praktik pungli masih marak.

“Ini jelas, ini pendidikan moral yang buruk bagi Provinsi Banten, itu cuma satu sampel pak. Maka Provinsi Banten wajar punya korupsi banyak, punya pungli banyak karena kita di didik secara tidak bermoral di sekolah kita sendiri. Artinya kita jangan bungkam,” teganya.

Di sisi lain, ada anak pejabat atau pengusaha yang membuat surat miskin hanya untuk anaknya bisa mengenyam pendidikan di sekolah elit.

“Ada anak pejabat yang menggunakan SKTM untuk masuk sekolah elit. Ini jelas miris, kita harus sadar dan intropeksi diri,” tuturnya.

Dalam rilisnya, para mahasiswa menuntut Pemprov Banten untuk mengevaluasi pelaksanaan PPDB 2023. Evaluasi kinerja Dindik dan DPRD Komisi V.

Selanjutnya, menuntut seluruh anggota dewan dan pejabat Pemprov Banten tidak bermain dalam PPDB. Mendekas Pemprov Banten menindak oknum kecurangan PPDB 2023.

Mendesak Pj Gubernur Banten membuat tim khusus investigasi yang berintegritas dan profesional terkait PPDB 2023. Terakhir, copot Kadis Dindik Provinsi Banten.