Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengumumkan penerimaan surat pengunduran diri itu melalui akun media sosial resminya. Ia menyatakan bahwa proses selanjutnya akan mengikuti mekanisme kelembagaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Rapat Pimpinan MPR RI hari ini secara resmi menerima surat pengunduran diri Hidayat Nur Wahid dari jabatan Wakil Ketua MPR RI,” kata Muzani.
Muzani juga menyampaikan apresiasi atas pengabdian Hidayat selama menjalankan tugas sebagai pimpinan MPR. Ia berharap Hidayat tetap dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Wakil Ketua MPR
Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menjelaskan bahwa pengunduran diri Hidayat berkaitan dengan penugasan baru di lingkungan parlemen. PKS memberikan amanah kepada Hidayat untuk menjabat sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) DPR RI.
Melalui posisi tersebut, Hidayat akan menjalankan tugas memperkuat diplomasi parlemen Indonesia dengan berbagai negara. PKS juga mengarahkan penugasan itu untuk memperluas kerja sama dengan parlemen negara-negara Islam serta membangun dukungan internasional bagi perjuangan kemerdekaan Palestina.
Kholid menilai pengalaman dan jaringan internasional Hidayat menjadi modal penting dalam menjalankan tugas tersebut.
“Pengalaman, kapasitas, dan jejaring internasional beliau merupakan modal penting untuk membangun kerja sama dengan parlemen berbagai negara serta memperjuangkan kepentingan bangsa dan kemanusiaan,” ujar Kholid dalam keterangan tertulis.
Menurut Kholid, diplomasi antarparlemen memiliki peran strategis dalam memperkuat hubungan antarbangsa dan membangun kepercayaan. Upaya tersebut juga diharapkan dapat mendorong kerja sama nyata untuk mendukung perdamaian dan keadilan internasional.
PKS Tunjuk Mohamad Sohibul Iman sebagai Pengganti
Setelah Hidayat mengundurkan diri, PKS telah menyiapkan nama pengganti untuk mengisi posisi Wakil Ketua MPR. Partai tersebut menunjuk Ketua Majelis Syura PKS sekaligus anggota Komisi I DPR RI, Mohamad Sohibul Iman.
Keputusan itu disampaikan Kholid pada Rabu, 11 November 2026. Ia menyatakan Sohibul Iman akan melanjutkan kepemimpinan Hidayat sebagai pimpinan MPR dari unsur PKS.
Penunjukan tersebut selanjutnya perlu mengikuti mekanisme kelembagaan yang berlaku di MPR. Dengan demikian, pergantian pimpinan tidak hanya melibatkan keputusan internal partai, tetapi juga proses administratif sesuai ketentuan perundang-undangan.
Fokus Diplomasi Parlemen dan Dukungan untuk Palestina
PKS berharap penugasan baru Hidayat dapat memperkuat peran Indonesia dalam hubungan antarparlemen di tingkat internasional. Fokusnya mencakup perluasan kerja sama dengan negara-negara Islam maupun negara lain yang memiliki komitmen terhadap perdamaian dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Khusus mengenai Palestina, PKS mendorong diplomasi parlemen untuk menghasilkan dukungan yang lebih konkret. Langkah tersebut antara lain mencakup perlindungan warga sipil, pembukaan akses bantuan kemanusiaan, penghormatan terhadap hukum internasional, serta dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
Pengunduran diri Hidayat
dari jabatan Wakil Ketua MPR pun menandai peralihan tugasnya di parlemen.
Setelah surat pengunduran diri diterima pimpinan MPR, proses pergantian jabatan
akan dilanjutkan sesuai aturan yang berlaku, sementara Hidayat dipersiapkan
untuk menjalankan amanah baru di BKSAP DPR RI.(TIM

.gif)