Mulai 2027, PPPK Paruh Waktu Lintas Profesi Diangkat Jadi Penuh Waktu, Ini Daftarnya

 

Pemerintah mengumumkan peningkatan status P3K paruh waktu lintas profesi menjadi penuh waktu mulai 2027 (YouTube/TV Parlemen).

JAKARTA, KONTAK BANTEN – Pemerintah bersama DPR menyepakati peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Selain itu, pemerintah merencanakan pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada November 2026.

Kebijakan tersebut menjadi kabar penting bagi tenaga honorer yang telah berstatus PPPK paruh waktu maupun masyarakat yang ingin mengikuti seleksi CPNS.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan kesepakatan tersebut dalam konferensi pers bersama pimpinan DPR dan sejumlah menteri di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

1. PPPK Paruh Waktu Diangkat Menjadi Penuh Waktu

Prasetyo menjelaskan, peningkatan status PPPK berlaku bagi berbagai profesi di lingkungan pemerintahan.

Beberapa bidang pekerjaan yang masuk dalam kebijakan tersebut meliputi:

• Guru dan dosen.

• Tenaga kesehatan dan tenaga medis.

• Petugas pemadam kebakaran.

• Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

• Tenaga teknis.

• Tenaga pelayanan dan pelaksana lainnya.

“Secara status, ini akan ditingkatkan dari paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu,” ujar Prasetyo.

Pelaksanaan peningkatan status tersebut direncanakan secara bertahap mulai 1 Januari 2027.

2. PPPK Penuh Waktu Berkesempatan Mengikuti Seleksi CPNS

Pemerintah juga membuka peluang bagi pegawai yang telah berstatus PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi CPNS sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah tengah menyiapkan pengaturan khusus bagi sejumlah profesi.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah persyaratan batas usia. Selama ini, faktor usia menjadi salah satu kendala bagi sebagian pegawai yang ingin mengikuti seleksi menjadi PNS.

3. Sebanyak 174.805 Guru Non-PNS Mendapat Perpanjangan Masa Kerja

Pemerintah juga memberikan kepastian keberlanjutan pekerjaan bagi guru non-PNS yang bertugas di sekolah negeri.

Guru yang masa kontraknya berakhir pada Desember 2026 akan mendapatkan perpanjangan masa kerja, dengan ketentuan telah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Prasetyo menyebutkan, kebijakan tersebut mencakup:

• 172.323 guru di bawah kewenangan pemerintah daerah.

• 2.482 guru di lingkungan Kementerian Agama.

Dengan demikian, total guru non-PNS yang masuk dalam kebijakan perpanjangan masa kerja tersebut mencapai sekitar 174.805 orang.

Perpanjangan serupa juga akan diberlakukan bagi tenaga kesehatan atau tenaga medis.

4. Pendaftaran CPNS Direncanakan Dibuka November 2026

Selain kebijakan PPPK, pemerintah merencanakan pembukaan pendaftaran CPNS pada November 2026.

Rekrutmen tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) di berbagai instansi pemerintah.

Ada beberapa alasan pemerintah kembali merencanakan rekrutmen CPNS, di antaranya:

• Mengisi kebutuhan pegawai akibat banyaknya PNS yang memasuki masa pensiun.

• Melakukan regenerasi aparatur sipil negara.

• Memenuhi kebutuhan tenaga kerja di berbagai instansi.

• Mendukung pelaksanaan program prioritas nasional.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini akan memimpin panitia seleksi CPNS.

Prasetyo mengimbau masyarakat yang berminat mengikuti seleksi agar memantau pengumuman resmi pemerintah dan mulai mempersiapkan diri menghadapi seluruh tahapan tes.

Pemerintah Siapkan Pengaturan Teknis

Peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, perpanjangan masa kerja guru non-PNS, serta rencana pembukaan CPNS menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menata kebutuhan aparatur negara.

Masyarakat diharapkan tidak hanya menunggu jadwal seleksi, tetapi juga memperhatikan persyaratan dan informasi resmi dari pemerintah agar tidak keliru menerima informasi mengenai proses pengangkatan maupun rekrutmen ASN.

Sementara itu, kebijakan peningkatan status PPPK paruh waktu dijadwalkan mulai dilaksanakan secara bertahap pada 1 Januari 2027.(TIM)