JAKARTA ( KONTAK BANTEN) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta publik ikut mengontrol
potensi adanya kesewenang-wenangan aparat negara menggunakan kekuasaan
untuk memenangkan calon presiden tertentu. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy menyoal
didapuknya putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka
menjadi calon wakil presiden pendamping calon presiden Prabowo Subianto
di 2024, Senin (23/10).
Pria yang akrab disapa Romy ini
memandang, majunya Gibran tidak terlepas dari intervensi Presiden Joko
Widodo. Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat untuk ikut menjaga adanya
kecurangan saat pemilu.
“Begitupun, karena Mas Gibran ini putra presiden, yang secara
emosional tentu sulit mempercayai dukungan presiden tidak melekat untuk
putranya,”ujar Romy.
“Publik juga wajib mengontrol potensi abuse
of power oknum aparat yang bisa digunakan untuk memenangkan Pemilu.
Baik itu 271 Pj. kepala daerah, aparat penegak hukum, TNI, maupun
penyelenggara pemilu,” imbuhnya.
Romy mengatakan KPU dan Bawaslu juga harus dikawal ketat, dan diminta untuk berpihak pada kelompok manapun.
“Khusus
untuk penyelenggara pemilu, ini harus sangat dicermati keberpihakannya.
Karena, adanya Nota Dinas yang terbit, menggantikan perubahan PKPU
19/2023 ditengarai sejumlah pakar sebagai melanggar ketentuan UU
Pemilu,” ucapnya.
Meski demikian, Romy menyampaikan selamat kepada Gibran Rakabuming Raka, yang terpilih menjadi cawapres Prabowo.“Apapun, selamat untuk Mas Gibran, karena ini menandai era baru peluang
kiprah anak muda berusia di atas 21 tahun dalam politik nasional. Sekali
lagi selamat!” tutupnya
0 comments:
Post a Comment