aPlt Kepala Bapenda Provinsi Banten E Deni Hermawan saat wawancara 14/12/2023
BANTEN ( KONTAK BANTEN) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi.
Hal itu mengingat, pada tahun 2024 target pendapatan retribusi terjadi peningkatan mencapai Rp21,930 Miliar lebih.
Di tahun 2023 ini, target PAD dari sektor retribusi sebesar RP16,724 Miliar lebih dan menjelang akhir tahun anggaran 2023 sudah terealisasi sebesar Rp15,7 Miliar atau sekitar 94,04 persen.
Plt Kepala Bapenda Provinsi Banten E Deni Hermawan mengatakan, ada 12 OPD penghasil retribusi yang bisa dioptimalkan, yakni Dinas Kesehatan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas pertanian, Badan Penghubung, Dinas Perhubungan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) serta Bapenda itu sendiri.
“Semua itu akan kita optimalkan, untuk meningkatkan pendapatan daerah secara masif. Optimalisasi pendapatan intinya bukan hanya Bapenda yang bergerak, namun didukung dengan kapasitas dan fungsi dari OPD lain yang bisa sama- sama beriringan saling mendukung dan melengkapi,” ungkap Deni, Kamis, (14/12/2023).
Menurut Deni, banyak hal yang dapat dilakukan dalam optimalisasi pendapatan, salah satunya kolaborasi antar OPD sesuai tugas dan fungsi.
Misalnya BKD menyiapkan data pegawai yang memiliki wajib pajak, Diskominfo wewenang dalam melayani masyarakat melalui pelayanan digitalnya seperti penggunaan aplikasi pajak, serta OPD lain yang saling bahu membahu melakukan manajemen supaya pendapatan kita naik.
“Intinya pemahaman yang sama bahwa kita punya tanggung jawab menyebarluaskan kepada masyarakat. Dan ini tugas bersama terus berupaya melakukan kegiatan yang berdampak pada ekonomi dan keuangan daerah,” pungkasnya.
Secara umum, lanjut Deni, realisasi pendapatan daerah Banten masih 88,64 persen atau Rp10,69 Triliun dari target Rp12,062 Triliun. Realisasi itu bersumber dari Realisasi pajak daerah yakni Rp7,46 Triliun atau 89,3 persen dari target Rp 8,35 Triliun, realisasi untuk retribusi daerah yakni Rp 15,7 Miliar atau 94,04 persen dari target Rp 16,72 Miliar.
Kemudian, realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai 100,01 persen atau Rp 60,758 Miliar dari target Rp 60,755 Miliar.
Selain itu, lanjutnya, realisasi lain-lain PAD yang sah yakni Rp 273,71 Miliar atau 62,08 persen dari target Rp 440,88 Miliar. Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah 100 persen atau Rp 5,79 Miliar.
“Selain itu realisasi pajak kendaraan bermotor Rp3,12 Triliun atau 96,27 persen dari target Rp 3,24 Triliun, bea balik nama kendaraan bermotor Rp 2,43 Triliun atau 97,22 persen dari target Rp 2,5 Triliun. Realisasi pajak air permukaan Rp 38,84 Miliar atau 94,06 persen dari target Rp 41,29 Miliar,” paparnya.
Selain itu, lanjut Deni, realisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor Rp 1,14 Triliun atau 73,57 persen dari target Rp 1,55 Triliun.
Sedangkan, realisasi pajak rokok mencapai Rp 716,43 Miliar atau 71,26 persen dari target Rp 1 Triliun.
“Secara keseluruhan, realisasi pajak daerah Rp 7,46 Triliun atau 71,26 persen dari target Rp 8,35 Triliun,” ujarnya.
Sementara, target APBD tahun 2024 sebesar Rp11,735 Triliun dengan rincian untuk Pajak daerah sebesar Rp8,284 Triliun yang terdiri dari PKB Rp3,395 Triliun, BBNKB Rp2,648 Triliun, Pajak Air Permukaan Rp42 Miliar, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) Rp1,193 Triliun, Pajak rokok Rp1 Triliun dan Pajak Alat Berat Rp3,322 Miliar.
Kemudian, untuk retribusi daerah ditargetkan Rp21,930 Miliar dengan rincian Pajak dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp58,558 Miliar, lain-lain PAD yang sah Rp291,712 Miliar. Lalu pendapatan transfer Rp3 Triliun, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp6,326 Miliar.
“Kami terus mengoptimalkan pendapatan daerah,” ujar Deni.
Sebelumnya, Pj Gubernur Banten Al Muktabar, menekankan kepada Bapenda agar mengoptimalkan realisasi pendapatan menjelang akhir tahun anggaran ini agar tidak terjadi gagal bayar.
Selain harus melakukan belanja daerah, Pemprov Banten juga harus menggenjot pendapatan untuk membiayai seluruh belanja tersebut.
“Kita tidak mungkin membelanjakan lebih dari pendapatan, kita atur siklusnya,” tegas Al.
Untuk itu, pihaknya membuat desain rencana anggaran dan pendapatan daerah, mulai dari menyiapkan agenda kerja untuk membiayai dan sekaligus mencari pembiayaan. Agar pendapatan maksimal, Al mengaku terus keliling ke kabupaten/kota.
0 comments:
Post a Comment