Suarakan Tangerang Tengah, BPP KTT Minta Restu ke DPRD Banten

 

Belasan orang dari Presidium Pembentukan Pendirian Kota Tangerang Tengah saat melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Banten, Andra Soni di ruang rapat Ketua DPDR Banten KP3B Curug Kota Serang, Kamis (11/1/2024).

 

BANTEN ( KONTAK BANTEN)   Belasan orang yang tergabung dalam Badan Pembentukan Pemekaran Kota Tangerang Tengah (BPP KTT) mendatangi kantor DPRD Banten. Kedatangan mereka untuk meminta dukungan DPRD atas keinginan warga dalam merealisasikan pemekaran Kota Tangerang Tengah.  Kedatangan BPP KTT diterima langsung oleh Ketua DPRD Banten, Andra Soni. 

"Kami datang kesini untuk meminta dukungan kepada DPRD untuk pemekaran Kota Tangerang Tengah," ucap Ketua Presidium Badan Persiapan Pembentukan Pemekaran Tangerang Tengah, Nurdin Satibi, usai diterima Ketua DPRD di ruang rapat Ketua DPRD Banten di KP3B Curug Kota Serang, Kamis (11/1/2024). 

Nurdin mengatakan, kedatangan presidium pemekaran Kota Tangerang Tengah ini untuk memastikan dukungan dari DPRD Banten. Karena secara teknis upaya yang dilakukan oleh presidium di tingkat Tangerang sudah dilakukan. 

"Kami sudah melakukan kajian di internal, dan sangat layak dilakukan pemekaran Kota Tangerang Tengah. Apalagi PAD dari enam kecamatan ini cukup besar diatas Rp 1 triliun," ujarnya. 

Dari hasil pertemuan dengan Ketua DPRD Banten Andra Soni sangat mendukung atas keinginan warga untuk pemekaran Tangerang Tengah. Apalagi hasil kajian presidium pemekaran wilayah Tangerang Tengah sangat memungkinkan. 

"Alhamdulillah kami diterima dengan baik, dan pak Ketua DPRD provinsi juga mendukung," katanya. 

Ketua DPRD Banten Andra Soni mengaku mendukung atas aspirasi yang disampaikan Presidium Pemekaran Kota Tangerang Tengah. Meski diakui upaya itu perlu terus disuarakan oleh masyarakat Tangerang Tengah. 

"Pada dasarnya DPRD Banten mendukung. Ini harus terus disuarakan oleh warga Kota Tangerang Tengah, agar di dengar aspirasinya oleh pemerintah pusat," ujarnya. 

Apalagi saat ini, tambah Andra Soni keinginan warga masih terganjal dengan adanya moratorium pemekaran daerah baru dari pemerintah pusat. Sehingga upaya apapun yang dilakukan oleh pemerintah di daerah sulit terwujud selama moratorium tersebut belum dicabut oleh pemerintah pusat. 

"Persoalannya saat ini pemerintah pusat masih melakukan moratorium untuk pemekaran daerah otonom baru. Karena Banten juga telah mengajukan Cilangkahan di Kabupaten Lebak, Caringin dan Cibaliung di Kabupaten Pandeglang. Dari sisi persyaratan mereka lebih terdepan, karena sudah dibahas di DPR RI," katanya.