MENKEU RI : THR Dan Gaji Ke 13 ASN Cair 22 Maret 2024

 

Menkeu Sri Mulyani (tengsh) saat konferensi pers bersama Mendagri Tito Karnavian (kiri) dan MenPANRB Abdullah Azwar Anas (kiri). Foto : Ist

 JAKARTA (KONTAK BANTEN)  - Ada kabar gembira untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemerintah akan menggelontorkan anggaran Rp 99,5 triliun untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 tahun ini.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, secara rinci, Rp 48,7 triliun dari dana itu ditujukan untuk pembayaran THR ASN dan Rp 50,8 triliun lainnya disalurkan untuk gaji ke-13 ASN. Dibandingkan dengan tahun lalu, ada kenaikan sekitar Rp 18 triliun.
“Untuk ASN anggarannya naik jadi Rp 18 triliun karena ada kenaikan gaji pokok. Sementara itu, untuk pensiunan naik dari Rp 9,8 triliun jadi Rp 11,65 triliun karena ada kenaikan pensiun 12 persen,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, di Ge­dung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (15/3/2024).

Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia ini memastikan, pem­bayaran THR akan dilakukan paling cepat H-10 sebelum Hari Raya Idul Fitri atau 22 Maret. Menyusul itu, gaji ke-13 akan diberikan pada Juni atau setelah Juni.

Sri Mulyani mengungkapkan, pembayaran THR dan gaji ke-13 bagi ASN akan dibayarkan full 100 persen tahun ini usai empat tahun krisis akibat pandemi Covid-19 pada periode 2020-2023.
“APBN yang sudah mulai membaik mengembalikan fungsi termasuk dalam hal ini me­kanisme untuk pemberian THR dan gaji ke-13,” jelasnya.

Dirinya berharap, pemberian THR dapat menjaga pertumbuhan ekonomi nasional dan mendongkrak daya beli masyarakat, khususnya pada kuartal I-2023.
“Kami harap meningkatkan daya beli ASN, dan bisa digu­nakan untuk belanja produk dalam negeri agar membantu UMKM sehingga betul-betul bermanfaat,” harap dia.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menegaskan, THR ini akan dibagikan kepada ASN, calon ASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri dan pejabat negara, wakil menteri, staf khusus lingkungan kementerian/lembaga, serta dewan pengawas dan ketua lembaga.

Hal ini tertuang dalam Per­aturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pem­berian Tunjangan Hari Raya dan gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.
“Jadi, tenaga honorer tidak dapat THR,” kata Anas

Anas menekankan, pemberian THR dan gaji ke-13 merupakan bentuk penghargaan terhadap kontribusi seluruh aparat Pemerintah yang selama ini telah bekerja melayani publik sekaligus upaya menggerakkan ekonomi masyarakat.
“Tentu dengan harapan ke depan semuanya bisa terus meningkatkan kinerja, tak henti memperbaiki pelayanan publik, dan terus berinovasi untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat,” bebernya.
Pemberian THR ini juga seka­ligus upaya Pemerintah untuk terus menggerakkan ekonomi masyarakat melalui THR kepada aparatur negara, yang nantinya pasti juga dibelanjakan untuk berbagai kebutuhan sehingga menambah perputaran uang di masyarakat.

“THR untuk aparatur negara, TNI, Polri, hingga pensiunan ini menjadi instrumen fiskal yang turut memperkuat fon­dasi pemulihan ekonomi kita,” jelas eks Bupati Banyuwangi tersebut.

Di tempat yang sama, Men­teri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, ASN yang akan menerima THR dan gaji ke-13 terbesar yakni ASN DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
Tito menjelaskan, untuk DKI Jakarta sendiri memang standar gaji ASN-nya sudah lebih tinggi, ditambah lagi kapasitas fiskal Pemerintah daerah DKI cukup kuat.

Mereka memiliki kapasitas fiskal yang kuat, sekitar Rp 80 triliun dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 73 persen.
“Jadi, ketergantungan dengan pusatnya hanya 20 persen, apa­lagi untuk THR dan gaji ke-13 akan dikirimkan dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang su­dah diperhitungkan,” ucap Tito.

Sementara bagi perangkat desa tidak mendapatkan THR, bisa dilakukan melalui alokasi dana desa dalam bentuk insentif.

Menurut Tito, kepala desa hingga perangkat lainnya sta­tusnya bukan ASN, sehingga Pemerintah tidak termasuk dalam pemberian tunjangan oleh Pemerintah Daerah.
“Aturannya memang tidak ada, dalam Undang-Undang Desa itu perangkat desa bu­kan ASN, sama dengan ke­pala desa itu bukan ASN Baik dalam Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Desa statusnya belum jelas bukan ASN,” tandas­nya.