JAKARTA ( KONTAK BANTEN) Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa
presiden terpilih Prabowo Subianto belum pernah mengeluarkan susunan
kabinet resmi pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Kami tegaskan sekali lagi bahwa itu tidak benar, dan belum pernah
dikeluarkan oleh Pak Prabowo Subianto dan timnya," kata Dasco dalam
keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.
Hal itu disampaikan-nya untuk menepis sejumlah daftar susunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran yang banyak beredar di publik.
"Kepada masyarakat luas terutama pendukung Prabowo-Gibran agar tidak
merasa bingung bahwa akhir-akhir ini banyak sekali beredar susunan
kabinet dengan berbagai macam versi. Nah, untuk itu kami konfirmasi
bahwa tidak ada satupun versi yang benar," ujarnya.Dia menjelaskan bahwa proses penyusunan kabinet pemerintahan
Prabowo-Gibran belum dimulai sebab Menteri Pertahanan RI itu saat ini
masih terus melakukan komunikasi dan kajian untuk merumuskan komposisi
kabinet pemerintahan 2024-2029.
"Komunikasi-komunikasi masih dilakukan, kemudian Pak Prabowo masih
melihat portofolio-portofolio yang ada, kemudian masih melakukan
pengkajian-pengkajian kementerian-kementerian yang ada sehingga terlalu
dini rasanya kemudian susunan-susunan kabinet itu sudah keluar,"
katanya.
Menurut dia, daftar susunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran yang
banyak beredar itu mungkin sebuah aspirasi bagi perumusan kursi-kursi
menteri periode mendatang.
"Bahwa itu juga mungkin dikeluarkan untuk menjadi aspirasi ya mungkin,
tapi kami tegaskan sekali lagi bahwa itu tidak benar dan belum pernah
dikeluarkan oleh Pak Prabowo Subianto dan timnya," tuturnya.Untuk itu, dia berharap masyarakat tidak lagi bingung terhadap kebenaran
beragam versi susunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran yang beredar
luas di masyarakat.
"Sehingga kami minta masyarakat untuk tidak bingung karena ini banyak
yang bertanya dan WA (WhatsApp) apakah versi ini, yang mana yang benar?
Bahwa semuanya itu adalah mungkin aspirasi, tapi bukan dikeluarkan resmi
oleh Pak Prabowo Subianto maupun timnya," kata Ketua Koordinator
Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu.
Sebelumnya, Kamis (18/4), Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra
Ahmad Muzani mengatakan bahwa pembicaraan terkait komposisi kabinet
Prabowo-Gibran kian intensif menjelang putusan perselisihan hasil
pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (22/4).
"Saya kira dengan makin dekatnya keputusan Mahkamah Konstitusi, saya
kira pembicaraan tentang susunan kabinet dalam pemerintahan
Prabowo-Gibran makin intensif, baik menteri-menteri yang berasal dari
partai koalisi, ataupun menteri-menteri yang berasal dari berbagai macam
profesi dan keahlian, termasuk daerah-daerah," kata Muzani di Kompleks
Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dia menyebut syarat untuk menjadi pembantu presiden dalam kabinet
Prabowo-Gibran adalah mereka yang memahami dan menyetujui program
presiden sebab kebijakan menteri merupakan elaborasi atau penerjemahan
dari kebijakan presiden.
0 comments:
Post a Comment