Pajak 12 Persen Diberlakukan untuk Barang Mewah Mulai Februari 2025

 

 Dampak Kenaikan Pajak 12 Persen pada Kendaraan Matic dan Barang Mewah Lainnya

 

JAKARTA KONTAK BANTEN Mulai 1 Februari 2025, pemerintah Indonesia akan menerapkan kebijakan baru mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen untuk barang-barang mewah. Keputusan ini diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, dengan fokus pada barang-barang yang termasuk dalam kategori mewah. Kendaraan bermotor dengan kapasitas mesin di atas 250 cc, termasuk motor matic, menjadi salah satu jenis barang yang terkena dampak dari kenaikan pajak ini.

Penerapan tarif PPN baru ini hanya berlaku untuk barang-barang mewah, yang tidak termasuk barang kebutuhan konsumsi umum. Seperti yang disampaikan oleh Pj. Gubernur Sumatera Selatan, Elen Setiadi, pajak 12 persen ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat tidak terbebani oleh pajak yang terlalu tinggi pada barang-barang pokok yang mereka butuhkan sehari-hari, seperti sembako.

Namun, untuk barang-barang mewah seperti kendaraan bermotor dengan kapasitas mesin lebih dari 3.000 cc, tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) akan melonjak hingga 70 persen. Sementara itu, kendaraan dengan kapasitas mesin antara 3.000-4.000 cc akan dikenakan tarif hingga 70 persen. Aturan ini berlaku pada kendaraan yang masuk dalam kategori mewah, seperti pesawat jet pribadi, kapal pesiar, dan rumah mewah dengan harga jual Rp 30 miliar atau lebih.

Penerapan pajak baru ini juga mendapat respons positif dari masyarakat. Yanti, salah seorang warga Palembang, mengungkapkan rasa syukurnya karena kebijakan ini hanya berlaku untuk barang mewah dan tidak akan memberatkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Namun, ada beberapa kebingungan di kalangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kebijakan ini. Pemerintah terus melakukan sosialisasi untuk memastikan semua pihak memahami ketentuan yang berlaku dan tidak ada kebingungan terkait penerapan tarif PPN 12 persen ini.

Kebijakan ini, yang mulai berlaku penuh pada 1 Februari 2025, diharapkan dapat memberikan dampak positif pada perekonomian Indonesia tanpa memberatkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka.(*)