Hal itu, dipertegas Ketua DPW PKS Provinsi Banten, Najib Hamas, saat pengurus PKS di delapan Kabupaten/Kota di kantornya, Kota Serang, Kamis (14/8/2025).
Wakil Bupati Serang itu mengungkapkan, Dimyati tidak masuk jajaran pengurus wilayah, lantaran beliau merupakan tokoh nasional yang skup wilayahnya lebih luas.
Namun di sisi lain, Dimyati juga mempunyai marwah baru sebagai Wakil Gubernur Banten, yang mempunyai tanggung jawab besar di daerah.
“Ya, tidak masuk. Beliau difokuskan untuk menjalankan amanahnya,” tandasnya.
Selanjutnya, sebagai partai pengusung, PKS juga tentu mempunyai kewajiban untuk mensukseskan segala program yang termaktub dalam visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.
“Dan itu akan kami lakukan sampai masa periodenya selesai,” imbuhnya.
Diketahui, delapan ketua DPD PKS tersebut yaitu, Dodi Setiawan sebagai Ketua DPD Kabupaten Pandeglang, Lili Sugiyanto Ketua DPD Kabupaten Lebak, Sigit Parminto Ketua DPD Kabupaten Tangerang, dan Oka Imron Ketua DPD Kabupaten Serang.
Selanjutnya, Mustopa ditunjuk sebagai Ketua DPD Tangerang Selatan, Mustofa Ali Ketua DPD Kota Tangerang, Ihyaudin Rosyadi Ketua DPD Kota Serang, dan Fery Budiman ditunjuk untuk memimpin DPD Kota Cilegon.
Najib melanjutkan, hasil keputusan tersebut ditunjuk langsung oleh DPP PKS, sementara pihaknya hanya mengumumkan hasil SK yang telah diumumkan secara virtual beberapa jam sebelumnya.
“Kita hanya mengusulkan nama-nama ke DPP untuk bisa mengisi Ketua DPD di daerah. Salah satunya meminta pendapat dan masukan dari tokoh PKS yang ada di daerah,” katanya, dalam konferensi pers.
Setelah hasil pengumuman, pihak DPW akan melakukan pertemuan lewat virtual dengan masing-masing ketua DPD periode yang baru dan lama se-Banten. Hal itu dilakukan untuk menyelaraskan hasil putusan.
“Nanti malam nanti kita akan rapat online pimpinan wilayah dengan pimpinan daerah untuk memastikan bahwa masa transisi kepengurusan harus clean dan clear,” ujarnya.
Selanjutnya, ia meminta kepada Ketua DPD yang telah ditunjuk untuk segera menyusun kepengurusan masing-masing dengan batas waktu 14 hari setelah menetapkan ketua DPD.
“Setelah rapat online pimpinan daerah harus bulan bekerja besok. Agenda pertama yaitu menyiapkan upacara HUT RI sekaligus acara pendukung sesuai muatan lokal di masing-masing DPD,” tuturnya.
Menurut Najib, penetapan pimpinan daerah ini menjadi titik awal penguatan internal, sekaligus persiapan untuk menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 mendatang.
Bahkan, dalam lima tahun ke depan PKS telah memiliki program untuk penguatan internal, yakni peningkatan kapasitas kader.
“Agenda pilkada akan dibahas dalam rakelwil dan rakerda di masing-masing daerah. Tapi gambaran besar bahwa 5 tahun ke depan secara nasional punya program penguatan kader dan kaderisasi, meningkatkan jumlah kader,” tuturnya.
“Tahun ketiga dan keempat konsolidasi untuk membangun komunikasi politik untuk Pemilu dan Pilkada ke depan,” sambungnya.
Menurutnya, dalam kepengurusan baik di DPW maupun DPD akan diisi oleh berbagai kalangan, baik muda maupun tua, atau mereka sebut kalangan setelah muda. Hal ini dilakukan tentu saja untuk menyelaraskan program yang menyasar pada berbagai kalangan.
“Hal ini, agar ada kesinambungan, yang terpenting semangatnya sama bagaimana melayani masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing,” ungkapnya.
0 comments:
Post a Comment