PKS Ingatkan Kader di Pemerintahan Daerah Tak Buat Kebijakan Semena-mena

 

Presiden PKS Almuzammil Yusuf menjadi pemimpin upacara Peringatan HUT ke-80 RI di kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 17 Agustus 2025

 

 PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Almuzammil Yusuf mengingatkan seluruh kader partainya, utamanya mereka yang menduduki jabatan sebagai kepala daerah untuk selalu berpihak dan mengutamakan kepentingan rakyat.

Ia mengatakan kader PKS di pemerintahan daerah tak boleh melupakan amanah yang telah diberikan oleh rakyat, sehingga melayani rakyat dengan sepenuh hari sudah merupakan suatu kewajiban yang tak dapat ditawar lagi. "Kepala dan wakil daerah dari PKS kami ingatkan untuk betul-betul memperhatikan aspirasi rakyat, tidak gegabah, tidak arogan," kata Almuzammil saat berpidato di Upacara Peringatan HUT ke-80 RI di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Ahad, 17 Agustus 2025.

Almuzammil mencontohkan demonstrasi besar yang terjadi di Kabupaten Pati pada Rabu, 13 Agustus lalu yang berujung pada disetujuinya pembentukan panitia khusus hak angket pemakzulan Bupati oleh DPRD. Menurut dia, kader PKS di pemerintahan daerah harus tahu betul persoalan rakyatnya sebelum menetapkan kebijakan.

"Kasus di Kabupaten Pati adalah pelajaran berharga agar pejabat publik tidak membuat kebijakan yang semena-mena," ujar Almuzammil.

Adapun demonstrasi besar di Kabupaten Pati dipicu oleh keputusan Bupati Pati, Sudewo yang kontroversial, salah satunya kenaikan tarif PBB-P2 hingga 250 persen. Meski keputusan itu dibatalkan, warga Pati kadung kesal dengan sikap Sudewo yang sebelumnya justru menantang. Bahkan, Sudewo juga menyita donasi logistik bagi massa dengan dalih untuk melancarkan prosesi kirab boyongan.

Di tengah riuhnya demonstrasi, delapan fraksi partai politik di DPRD Kabupaten Pati, termasuk fraksi Gerindra yang mengusung Sudewo menyepakati pembentukan panitia khusus hak angket tentang pemakzulan Bupati.

Sudewo menanggapi digulirkannya hak angket dengan mengatakan, menghormati keputusan DPRD. Namun, dia enggan untuk menuruti tuntutan warga untuk mundur dari jabatannya.

"Saya dipilih oleh masyarakat secara konstitusional dan demokratis," kata Sudewo, Rabu, 13 Agustus 2025.

Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS, Mulyanto, berpendapat demonstrasi besar yang dilakukan warga Pati dengan tuntutan pemakzulan Bupati Sudewo menjadi alarm pengingat bagi pemerintah di seluruh tingkat. Ia mengatakan apa yang terjadi di Kabupaten Pati menjadi pelajaran penting, ihwal bagaimana semestinya pemerintah mengelola kebijakan publik yang sesuai dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Menurut Mulyanto, alih-alih menghasilkan kebijakan yang unggul dan berorientasi rakyat, keputusan yang dibuat Sudewo justru mencerminkan proses perumusan kebijakan yang gagal atau policy failure. "Dalam sistem demokrasi sudah semestinya seluruh proses kebijakan dibuat dengan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Namun, yang terjadi di Pati, menurut saya justru sebaliknya," ujar Mulyanto.