KALBAR KONTAK BANTEN - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membantah pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) mangkrak. Dalam blusukannya ke Kalimantan Barat, Sabtu (23/8/2025), Gibran tegaskan pembangunan IKN on progress.
Setelah mengunjungi korban gempa Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), Gibran lanjutkan lawatannya ke Kalimantan Barat. Di Bumi Khatulistiwa itu, Gibran menyempatkan blusukan ke Pasar Flamboyan, Kota Pontianak, Kalbar, Sabtu (23/8/2025) pagi. Gibran berinteraksi dengan pedagang, membeli sayur-mayur, ikan asin, hingga bahan pokok lainnya.
Kelar blusukan, Gibran yang mengenakan kemeja safari lengan panjang, celana hitam bergeser ke daerah Mempawah. Putra Sulung Presiden ketujuh RI Jokowi ini menghadiri ulang tahun Ketua Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Pangalangok Jilah, di Patih Patinggi, Desa Sepang, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah. Ini sekaligus kali pertama Gibran sebagai Wapres bertemu dengan pemimpin besar pasukan merah TBBR dari Suku Dayak Kanayatn alias Panglima Jilah.
Kedatangan Gibran disambut antusias warga Dayak. Perwakilan masyarakat adat lantas mengalungkan syal khas adat Dayak berwarna merah berpadu kuning, serta dipakaikan rompi khas tradisional adat Dayak, ke Gibran.
Sepanjang jalan, Gibran disambut teriakan dan antusias warga. Gibran tak segan menyapa dan menyalami. Sesekali berfoto bersama. Sebelum ke panggung acara, Gibran disambut tari-tarian adat Dayak dan dua barongsai berkelir hitam dan putih.
"Ini wajah-wajah kami orang Dayak, Pak, yang rindu dengan pemimpinnya. Besar harapan kami semua, meminta kesediaan Bapak untuk membangun daerah kami," kata ujar Panglima Jilah menyambut Wapres.
Dalam sambutannya, di depan ribuan warga Dayak, Gibran memastikan Pemerintah akan melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan IKN. Presiden Prabowo Subianto, kata Gibran, komit pembangunan tak lagi Jawa-sentris.
"Daerah-daerah lain nanti akan dibangun sesuai kekuatan fiskal. Itulah kenapa ada IKN. Saya yakin Bapak-Ibu semua, warga Dayak, pasukan merah, mendukung pembangunan IKN," pekik Gibran disambut setuju ribuan warga.
Gibran berpesan, warga Dayak tak mudah percaya berita hoaks, bahwa IKN bakal mangkrak dan mendek. "Bapak-Ibu warga Kalimantan, warga Dayak, pasukan merah, saya yakinkan sekali lagi, IKN pasti akan dilanjutkan dan diselesaikan pembangunannya," tegas mantan Wali Kota Solo ini.
Dari kunjungan terakhirnya, Wapres menegaskan, pembangunan IKN sebagai simbol pemerataan pembangunan, on progress. "Sudah baik, on progress semua. Tinggal kawasan yudikatif dan legislatif," sambungnya.
Mengakhiri sambutannya, Gibran menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo kepada seluruh masyarakat Mempawah, serta memohon doa agar Presiden Prabowo diberikan kelancaran dalam mengemban tugas kenegaraan.
Dan kita doakan juga Bapak Presiden sehat selalu untuk menjalankan tugas-tugasnya," pungkasnya.
Acara HUT ke-45 Pangalangok Jilah tersebut dirangkai dengan peluncuran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Toho. Gubernur Kalbar Ria Norsan yang turut mendampingi Gibran menyambut baik kehadiran Wapres. Dia menegaskan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam menjalankan program prioritas, termasuk MBG.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga meyakinkan, pembangunan IKN tetap berjalan. Presiden Prabowo, sebutnya, meminta Otorita IKN menuntaskannya dalam waktu tiga tahun. Artinya, pada 2028 pembangunan seluruh fasilitas serta sarana di IKN, kelar.
"Yaitu fungsi eksekutif, legislatif, maupun fungsi yudikatif," kata Prasetyo Sidang Tahunan MPR/DPR RI 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Istana meminta, publik tak perlu meragukan dan mempertanyakan kelanjutan pembangunan IKN. "Jadi tidak ada masalah dengan IKN. Lanjut terus," tekan Pras lagi.
Diketahui, saat momen HUT Kemerdekaan RI, Minggu (17/8/2025) lalu, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menegaskan, pembangunan ibu kota masa depan, terus berproses. Pihaknya kini tengah mengebut pembangunan eksekutif, dan mulai membangun kompleks yudikatif dan legislatif.
"Pembangunan kompleks yudikatif dan legislatif dijadwalkan dimulai akhir Oktober atau awal November 2025, dan ditarget rampung 2028," kata Basuki.
Dua kawasan ini, akan jadi pusat fungsi Pemerintahan nasional, melengkapi pembangunan Istana Presiden dan Kantor Kementerian yang telah berlangsung sejak 2022. Gedung DPR/MPR/DPD akan dibangun di sisi timur Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Sementara Mahkamah Agung dan institusi yudikatif berada di sisi barat.
Dipaparkan, Kementerian PUPR menyiapkan anggaran tambahan sebesar Rp 8,1 triliun untuk pembangunan gedung dan infrastruktur pendukung. Sedangkan proyek jalan akses menuju kawasan legislatif dan yudikatif telah dilelang sejak Agustus, dengan nilai kontrak mencapai Rp 2,9 triliun.
Jalan menuju kompleks legislatif dirancang sepanjang 3,7 kilometer. Sementara akses ke kawasan yudikatif memiliki nilai proyek Rp1,94 triliun. Kedua proyek menggunakan skema multiyears dengan durasi 660 hari kalender.
Selain itu, Kementerian PAN-RB akan memindahkan 3.500 orang dari 16 kementerian/lembaga ke IKN pada relokasi awal. Juga 5.000 orang pekerja yang sudah ikut dalam pembangunan IKN.
"Jika kegiatan baru dimulai, bisa mencapai 25 ribu orang. Selain itu, ada ribuan turis lokal yang datang setiap harinya, serta kunjungan rutin dari tamu-tamu pemerintah," ujar Basuki.
0 comments:
Post a Comment