TANGERANG KONTAK BANTEN Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PKS DPRD Kota Tangerang sama-sama menyoroti penurunan pendapatan daerah dalam Rancangan APBD 2026 serta mendesak Pemerintah Kota Tangerang memperkuat kemandirian fiskal.
Dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Penyampaian RAPBD 2026 oleh Wali kota Tangerang, Selasa (21/10/2025), juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Teja Kusuma menyebut penurunan pendapatan daerah menjadi alarm bagi Pemkot. Pendapatan daerah diproyeksikan Rp5,06 triliun, turun dari tahun sebelumnya, terdiri atas PAD Rp3,13 triliun dan pendapatan transfer Rp1,9 triliun.
“APBD harus menjadi alat perjuangan, bukan sekadar catatan angka,” kata Teja. Ia menekankan efisiensi belanja tidak boleh mengorbankan pelayanan publik, serta mendorong pemerintah menggali potensi PAD baru, memperkuat data wajib pajak, dan meningkatkan sinergi antar dinas.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti defisit Rp400 miliar dalam RAPBD 2026 sebagai momentum memperkuat kemandirian daerah. Arah anggaran, kata Teja, harus berpihak kepada rakyat kecil, dengan prioritas pendidikan, kesehatan, UMKM, pertanian perkotaan, dan perikanan.
Selain itu, fraksi mendesak percepatan penyelesaian PSU, penanganan banjir, perluasan transportasi gratis untuk pelajar, serta peningkatan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) menjadi Rp50 juta per unit. “Kami memberi catatan konstruktif demi kesejahteraan rakyat,” ujar Teja.
Sementara, Fraksi PKS melalui juru bicaranya, Fredyanto, menyoroti pentingnya transparansi dalam proyeksi pendapatan daerah dan menanyakan dasar kenaikan PAD dibanding APBD 2025. PKS menilai banyak potensi pajak daerah belum tergarap maksimal akibat lemahnya sistem pendataan dan integrasi digital.
Fraksi PKS juga mengkritisi penurunan anggaran pendidikan sebesar Rp 9 miliar dan pemangkasan anggaran infrastruktur lebih dari 20 persen menjadi Rp 646,13 miliar. “Bagaimana meningkatkan SDM dan menuntaskan persoalan banjir jika anggarannya justru turun?” ujarnya.
PKS menilai perlu audit belanja rutin dan penguatan basis data fiskal agar target pendapatan realistis. Selain itu, PKS menyoroti penurunan anggaran UMKM menjadi Rp4,01 miliar, yang dianggap kontradiktif dengan semangat pemulihan ekonomi, serta mempertanyakan rasionalitas kenaikan di beberapa bidang lain seperti Kesbangpol dan Kepemudaan.
Terkait defisit Rp 400 miliar yang akan ditutup lewat SILPA, PKS meminta transparansi atas realisasi tahun berjalan. Fraksi itu juga menyoroti dua rumah sakit daerah baru sebagai potensi PAD baru di sektor kesehatan, serta meminta peningkatan kualitas layanan UHC yang kini sudah mencapai 99,32 persen. “Kemandirian fiskal adalah cita-cita bersama. Namun tanpa keadilan sosial, ia hanya akan melahirkan kesenjangan baru,” tegas Fredyanto.
Sementara Wakil Wali kota Tangerang Maryono Hasan saat memberikan jawaban atas pandangan fraksi menyampaikan, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terus memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta jajaran Forkopimda dalam menjawab tantangan fiskal dan memastikan pembangunan daerah tetap berjalan optimal di tahun anggaran 2026.
“Meski terjadi pemotongan dana transfer pusat dan ancaman defisit anggaran di depan mata, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif akan menjadi modal utama untuk terus mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Maryono, dengan nada optimistis.
Maryono, juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh anggota DPRD Kota Tangerang yang terus memberikan dukungan, masukan, dan pandangan konstruktif terhadap kebijakan Pemkot di bawah kepemimpinan Sachrudin-Maryono. “Terima kasih atas perhatian dan dukungan seluruh Fraksi DPRD Kota Tangerang. Saran dan masukan yang disampaikan menjadi bekal berharga dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
0 comments:
Post a Comment