Besok, Rakyat Banten Memilih

SERANG, (KB).-Sebanyak 7.734.485 warga Banten akan memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) Banten pada perhelatan pesta demokrasi Pilkada Banten yang akan digelar serentak, Rabu (15/2/2017). Warga yang tercantum dalam Daftar Pemilih (DPT), memiliki surat keterangan (Suket) dari Disdukcapil, maupun yang memiliki KTP-el akan menggunakan hak pilih di 16.540 TPS se-Provinsi Banten. Sampai H-2 Senin (13/2/2017) kemarin, hampir sebagian besar logistik pilkada sudah didistribusikan. KPU Banten juga memastikan, bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah di provinsi tersebut seperti banjir di Lebak dan Pandeglang tidak mengganggu distribusi logistik. Ketua KPU Banten, Agus Supriyatna mengatakan, berdasarkan hasil koordinasi dengan KPU Kabupaten Lebak dan Pandeglang, bencana alam yang terjadi di daerah tersebut tidak menghambat proses distribusi logistik Pilgub Banten, karena petugas KPU Lebak dan Pandeglang dibantu dengan penyelenggara lainnya sudah mengantisipasi proses distribusi logistik tersebut agar sampai lokasi tepat waktu. Ia mengatakan, KPU Banten mengajak warga untuk berpartisipasi untuk memberikan hak suara pada tanggal 15 Februari mendatang. Karena Presiden Joko Widodo sudah menetapkan bahwa tanggal 15 Februari adalah libur nasional. "Jadi tidak ada alasan lagi bagi warga Banten untuk tidak memberikan hak suaranya, karena Tanggal 15 Februari adalah libur nasional," katanya.

Direlokasi

Sementara itu, sejumlah lokasi yang direncanakan akan dijadikan TPS di wilayah Kabupaten Pandeglang dan Lebak menjadi wilayah terdampak banjir sejak Kamis (9/2) lalu. Akibatnya TPS yang terdampak tersebut harus dilakuka relokasi untuk membuat pemilih lebih aman dan nyaman dalam memberikan hak suaranya pada Rabu (15/2) mendatang. Komisioner KPU Banten Didih M. Sudi mengatakan, ada 6 kecamatan di wilayah Kabupaten Lebak dan 9 kecamatan di Kabupaten Pandeglang yang terdampak bencana banjir. Pihaknya telah melakukan identifikasi terhadap beberapa desa yang terkena dampak banjir tersebut dan harus direlokasi dari rencana semula. "Mau tidak mau kalau sudah kena dampak banjir harus direlokasi, jadi bisa jadi sekolah yang digunakan dan rumah penduduk juga bisa digunakan. Kalau memang itu terkena dampak," ujar Didih kepada wartawan, Senin (13/2/2017). Didih menuturkan, jika desa yang terdampak banjir tersebut bervariasi jumlahnya. Namun yang pasti komisioner KPU Agus Supadmo selaku ketua pokja logistik telah berkeliling untuk memastikan logistik aman. Kemudian para penyelenggara di tingkat bawah juga telah melakukan rapat koordinasi bersama pemda setempat. "Karena pada saat banjir baru sampai kecamatan jadi tidak kena banjir jadi aman logistiknya. Bisa jadi nanti satu lapangan bisa bareng-bareng disana. Kita tunggu rekomendasi dari bawah," katanya.Ketua Pokja Pemungutan dan Penghitungan Suara KPU Banten Syaeful Bahri mengatakan, sampai hari ini semua logistik telah didistribusikan dengan baik, termasuk di tiga pulau di Kabupaten Serang. Oleh karena itu, sebelum hari H dipastikan semua logistik telah sampai. Pihaknya juga telah meminta laporan dari Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Berdasarkan laporan ada beberapa 10 TPS yang memang harus direlokasi untuk Kecamatan Pandeglang akibat menjadi korban banjir bandang dan tanah lonsor. "Kemudian nanti juga bisa berkurang jumlah tersebut, jika hari ini lokasi itu sudah bisa dibersihkan dan akses untuk TPS," ucapnya. Pihaknya ingin memastikan kepada para penyelenggara, jika lokasi yang telah direncanakan tersebut berpotensi terjadi longsor maka jangan dijadikan TPS. TPS bisa direlokasi ke gedung sekolah, rumah warga dan yang lainnya. "Walaupun lebih jauh, karena yang penting itu faktor keamanan selain jauh dekat. Beberapa daerah yang berpotensi rawan bencana itu," tuturnya. Selasa (14/2/2017) hari ini, semua penyelenggara akan mulai mendirikan TPS. Oleh karena itu, pihaknya akan mengkroschek lokasi tersebut. Pihaknya ingin memastikan apakah ada yang perlu direlokasi atau tidak. Sebab jika harus direlokasi maka alamat TPS di C6 pun akan turut berubah. "Malam ini akan meluncur ke sana untuk memastikan apakah ada yang perlu direlokasi atau tidak. Kalau hari ini airnya sudah surut maka tinggal pengeringan. Tapi kalau bekas banjirnya tidak memungkinkan karena adanya genangan maka tidak boleh didirikan di sana," tuturnya.

Suket

Sementara itu, KPU Banten mengatakan, sebanyak 14.832 surat keterangan (Suket) akan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota. Hal itu dikarenakan KPU dan Disdukcapil telah berhasil menelusuri 88.599 jumlah pemilih yang sebelumnya dicoret pasca penetapan DPT Desember 2016. Komisioner KPU Banten Didih M. Sudi mengatakan, per tanggal 8 Desember 2016 pihaknya telah menetapkan DPT. Hasilnya, dari DPS yang berjumlah 7.802.350 ditetapkan sebanyak 7.734.485 menjadi DPT. Dari jumlah tersebut, sebanyak 88.599 dinyatakan tercoret dari DPT. Hal itu dikarenakan pemilih tersebut tidak memiliki KTP-el dan juga tidak ada di dalam database kependudukan. "Ini yang sekarang kita telusuri," ujar Didih. Didih menuturkan, pertemuan tersebut dilakukan untuk menelusuri perkembangan dari pemilih yang telah tercoret tersebut. Kemudian juga untuk mengidentifikasi pemilih atau suket yang dikeluarkan oleh Disdukcapil pasca penetapan DPT.Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, dari 88.599 pemilih yang dicoret itu, pihaknya telah menemukan sebanyak 23.255 pemilih. Namun dari jumlah tersebut yang berpotensi dikeluarkan surat keterangannya sebanyak 14.832 pemilih. Rinciannya, meninggal 218, ganda 4.796, pindah domisili 421, tidak dikenal 2.101, hilang ingatan 1, sudah memiliki KTP-el 51, sudah dicetak 835. "Jadi dari 88.599 itu 14.832 yang bisa kita keluarkan suketnya. Sisanya 65.344 itu datanya tidak ditemukan (tercoret dari pemilih)," ujarnya. Artinya, ucap Didih, 65.344 pemilih tersebut tidak ditemukan dalam database kependudukan. Jumlah tersebut tersebar di semua kabupaten/kota walaupun tidak merata namun semuanya ada. Menurutnya, data ini masih akan tetap berjalan dan dinamis. Pihaknya telah menyampaikan kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota agar mereka mendapatkan perlakuan yang sama. Dengan demikian, ujar dia, bagi yang belum melakukan perekaman disarankan agar melakukan perekaman. Sebab sampai besok pihak Disdukcapil masih akan melayani suket. Kemudian pada hari H, setiap kabupaten/kota akan memiliki call center untuk pemilih. "Sehingga jika nanti hari H ada yang diragukan bisa dicek. Jika KPPS itu punya HP bisa baca barcode itu bisa dicek. Ini untuk meminimalisasi KTP palsu," katanya. Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Banten Eka Satialaksmana meminta Disdukcapil, KPU kabupaten/kota, Panwas dan tim pemenangan paslon bisa bertemu terlebih dahulu. Kemudian memverifikasi data by name by adres yang dikeluarkan masing-masing Disdukcapil Kabupaten/Kota."Kemudian membahas soal skema distribusinya, karena dimohonkan oleh KPU ke Disdukcapil supaya dicetak dan kemudian didistribusikan ke bawah," ujarnya.

Cegah disalahgunakan

Pihaknya mengingatkan, pada saat pendistribusian harus ada pengawasan, sembari menyebarkan pemberitahuan C6. Jika orang yang menerima suket ini dipastikan tidak ada maka harus segera dikembalikan. "Sehingga tidak ada celah untuk disalahgunakan. Kita minta pengawasannya baik dari pengawas TPS, petugas KPPS dan dari tim pemenangan," ucapnya.Eka menjelaskan, jika jumlah 65.544 tersebut sampai tanggal 14 Februari tidak juga mendaftarkan sebagai penduduk setempat dan tidak melakukan perekaman, maka dipastikan orang tersebut tidak ada. Suket tersebut masih akan diberikan sampai H-1. Sebab kewenangan mengeluarkan suket ada di Disdukcapil. "Itu kan surat edaran dari Dirjen Dukcapil Kemendagri. Memang di situ tetap membuka layanan sampai tanggal 15 Februari. Tapi kemudian kami menyepakati, tanggal 14 Februari sebagai batasan akhir untuk permohonan keluar suket," tuturnya. (