Smart Indonesia Initiatives Conference dimulai pada Senin
(18/9)September 2017. Menghadirkan Keynote Speaker antara lain Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia,
Prof. Dr. Bambang P.S. Brodjonegoro,
Asisten Deputi Telematika dan Utilitas Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian Republik Indonesia, Eddy Satriya, serta Kepala Puslitbang
Kebijakan dan Penerapan Teknologi Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, Ir. Rezeki Peranginangin, M.Sc, MM. Mereka memaparkan
tentang konsep smart city.
Lebih dari 150 peserta konferensi hadir di Nusantara Hall, ICE BSD,
Tangerang, Banten. Konferensi ini merupakan rangkaian dari event
Indonesia Future City & REI Mega Expo 2017 yang telah berlangsung
sejak 14 – 24 September 2017 di ICE BSD.
Dalam paparannya, Kepala Bappenas menegaskan bahwa konsep smart city
haruslah berujung kepada semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat
di kota tersebut. Kepala Bappenas mengingatkan pemerintah kota untuk
tidak terjebak dengan kata ‘smart city’, karena Pemerintah Kota sering
mengidentikkan kata ‘smart city’ dengan kecanggihan informasi teknologi.
Lebih dari itu, konsep ‘smart city’ sebenarnya adalah bagaimana
mempercepat layanan publik serta meningkatkan produktivtas kota agar
kota bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi (smart economy).
Konsep smart city diupayakan agar kota yang kita tinggali menjadi
kota yang berkelanjutan dalam hal smart economy, smart human capital,
smart governance, smart mobility dan smart living.
Konsep Smart Economy yang akan diarahkan oleh Pemerintah berdasarkan
RPJMN (2015-2019) adalah city branding (produk unggulan, SDM, karakter
sosial dan budaya), e-business (mengembangkan peran layanan sistem
informasi industri dalam meningkatkan nilai tambah perekonomian kota),
meningkatkan kemampuan inovasi SDM dalam inovasi dan kewirausahaan
dan elektronikasi (transaksi manual menuju ke transaksi online).Kepala
Bappenas juga menyoroti tentang kesulitan pemerintah daerah dalam
mencukupi kebutuhan perumahan bagi warganya karena keterbatasan APBD.
Menurutnya , saat ini pemerintah sedang mendorong e-governance,
dimana pelayanan publik dibuka seluas mungkin aksesnya agar semua
kebutuhan masyarakat kota dapat terpenuhi. Salah satu yang harus
diupayakan adalah konsep Public Private Partnership (PPP),
dimana pihak swasta dan pemerintah daerah berkolaborasi bersama untuk
memenuhi kebutuhan warga Kota. Contohnya, kebutuhan pemukiman bagi
warga dilakukan oleh pihak swasta, namun seturut arahan dari pemerintah
kota /kabupaten.
Hal ini haruslah dijadikan kebiasaan Pemda ke depannya, untuk
mencapai smart economy dan smart governance.Kepala Bappenas menambahkan,
pada tahun 2045, 80 persen penduduk Indonesia akan tinggal di
perkotaan, oleh karena itu mulai saat ini sudah harus diantisipasi
hal-hal yang akan menjadi kebutuhan warga Kota.
Misalnya, untuk 20 kota di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk
yang banyak, sudah harus membuat konsep angkutan massal berbasis rel,
untuk segera diwujudkan ke depan.
Pemerintah sendiri juga memiliki banyak pekerjaan rumah, diantaranya
bagaimana mengintegrasikan semua sistem informasi teknologi yang ada di
semua pemerintah kota, bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi
dalam hal layanan publik serta membuat regulasi yang baik, agar dapat
mengantisipasi bisnis online yang semakin menjamur,
dan semua pelaku berada di level yang sama (the same level of playing
field).Kepala Bappenas mengapresiasi Smart Indonesia Initiatives
Conference yang digelar selama 3 hari berturut-turut di ICE BSD
Tangerang Banten.
Menurutnya, ini merupakan ajang yang sangat baik untuk bertukar
pikiran dan berdiskusi membahas tentang Kota Masa Depan yang
dicita-citakan.
Smart Indonesia Initiatives Conference berlangsung hingga Rabu
(20/9), menghadirkan total 60 pembicara dari dalam dan luar negeri.
Salah satunya ada Prof. Toshio Obi Dosen dari Waseda University yang
menjadi Keynote Speaker pada hari ke-2 konferensi.
0 comments:
Post a Comment