Keputusan KPK Tetapkan Setya Novanto Tersangka Dinilai Tepat

Abdul Fickar Hadjar

JAKARTA-Keputusan menerbitkan surat penahanan untuk tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP, Setya Novanto, dianggap sudah tepat. Pengamat Hukum Pidana, Abdul Fickar Hadjar mengatakan, keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu sudah sah sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Alasan penahanan kan ada dua, satu alasan objektifnya, setiap tindak pidana yang diancam hukuman lima tahun ke atas itu bisa ditahan. Kedua, alasan subjektifnya dikhawatirkan terdakwa yang pertama menghilangkan barang bukti, melarikan diri, mengulangi perbuatannya. Nah alasan ini kelihatannya terbukti. Karena itu kemudian KPK mengeluarkan surat penahanan, dan itu sah,” kata Fickar, usai diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2017).

Menurutnya, surat penahanan terhadap tersangka tak melulu harus mendapatkan tandatangan dari kuasa hukum. Terlebih dalam kasus Ketua DPR itu, yang dilihat dari kehadirannya hanya tiga kali dari 11 panggilan oleh KPK dalam proses penyidikan.

“Ditandatangani atau tidak oleh pengacaranya tetap penahanannya itu sah. Karena apa? Karena kalau hukum pidana itu itulah diskresi penyidik,” imbuhnya.

Saat ini Novanto masih terbaring di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Salemba, Jakarta Pusat, untuk menjalani perawatan akibat kecelakaan yang terjadi di kawasan Permata Hijau, Kamis (16/11/2017) petang. KPK pun telah menerbitkan surat penahanan untuknya, namun dibantarkan demi kepentingan medis.

Penahanan Ketua Umum Partai Golkar itu sendiri berlaku untuk 20 hari pertama. Pembantaran itu tak mempengaruhi masa tahanan dia nantinya di Rutan KPK.