Jalan Protokol Cilegon Ditanami Pohon Pisang, Kepala DPUTR: Kenapa Gak Sekalian Tanem Duren!

CILEGON – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cilegon, Nana Sulaksana menanggapi terkait insiden penanaman pohon pisang di Jalan Protokol. Penanaman pohon pisang itu merupakan aksi protes warga karena jalan pusat kota baja itu mengalami kerusakan parah.

Namun demikian Nana mengaku pihaknya tidak bisa berbuat banyak terkait rusaknya jalan wajah kota industri itu. Sebab, kewenangan jalan itu merupakan wewenang Satuan Kerja (Satker) Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Wilayah Banten I.

Bahkan Nana pun berseloroh atas aksi warga yang menanam pohon pisang di tengah jalan yang berlubang itu.

“Kenapa sekalian tidak ditanami pohon duren. Biar ada hasilnya. Jangan pohon pisang,” ujar Nana ditemui di Kantor DPRD Kota Cilegon, Senin (26/3/2018).

Nana mengaku pihaknya sudah menyurati Satker PJN Wilayah Banten I namun belum ada jawaban.

“Kalau jalan yang berlubang ditanami pohon pisang itu solusinya menggunakan plat besi. Soalnya disitu gorong-gorong, gak bisa ditimbun,” kata Nana.

Diberitakan sebelumnya, Kerusakan jalan protokol Kota Cilegon kian hari makin rusak. Kerusakan bahkan merata di sepanjang jalan pusat Kota Industri tersebut.

Hingga kini Pemkot Cilegon pun seakan tak berdaya untuk memperbaiki jalan yang berada di wajah Kota Baja itu. Sebab, kewenangan jalan berada pada
Satker PJN Wilayah Banten I.

Guna mencegah terjadinya kecelakaan, bahkan warga memasang sebatang pohon pisang di Jalan Protokol Kota Cilegon tepatnya di Lingkungan jombang kali RT 02 Rw 01, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Minggu (25/3/2018).

Tidak jelas siapa yang memasang pohon pisang tersebut. Yang jelas pohon pisang tersebut merupakan sebuah kekecewaan warga terhadap infrastruktur di Kota Petro dolar yang kian buruk.

Sebelumnya, Plt Walikota Cilegon Edi Ariadi mengungkapkan dirinya secara langsung sudah menyurati pemerintah pusat menyangkut persoalan banyaknya jalan nasional di Kota Cilegon yang berada dalam kondisi rusak.

Dikatakan Edi, dalam surat yang ditujukan ke Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR tersebut, pemerintah daerah meminta perbaikan infrastruktur jalan nasional yang perlu disegerakan menyusul kerusakan yang turut disebabkan oleh banjir yang melanda Kota Cilegon pada beberapa waktu lalu.

“Ya dari kapan itu kan saya juga sudah minta (diperbaiki). Apalagi ada berita tentang kecelakaan tunggal seperti yang di SKI, di Cikuasa, saya minta PU untuk cepat koordinasi apalagi kebetulan waktu ada Satker juga yang datang ke sini,” ujar Edi saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (16/3/2018).

Dalam surat tersebut, lanjut Edi, Pemkot meminta agar perbaikan infrastruktur jalan nasional itu dilakukan secara komprehensif baik pada badan jalan maupun bangunan pelengkapnya dan turut memicu terjadinya banjir lantaran buruknya sistem drainase jalan.

“Memangnya duit daerah cukup? Jadi harus disuratin dulu kayaknya. Kalau diem aja, malah salah kitanya. Jadi intinya bikin surat ini koordinasi dulu kitanya. Apalagi kita kan harus tahu juga kemana sih dia (Ditjen Bina Marga) itu anggarannya,” katanya.

Disinggung terkait dengan minimnya anggaran pemeliharaan yang dialokasikan APBD ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU-TR) Cilegon yakni Rp4,6 miliar pada tahun ini, Edi tidak menampiknya.

“(Anggaran) untuk perbaikan jalan, kalau memang kita ngitungnya segitu, ya segitulah. Adanya uang segitu. Kan tidak semua jalan juga yang rusak. Pokoknya uang yang ada, optimalkan. Jangan ngeluh. Kita juga ngga tahu kok, dia (DPU-TR) itu ngerjain yang mana. Kepala dinasnya juga ngga laporan ke saya, kabidnya ngga laporan, kalau dia laporan, saya tahu teknisnya, pasti coba tuh benerin,” jelasnya.