Aksi Ganti Presiden 2019 Dijegal, Rocky Gerung : Tidak Akan Terjadi di Tangerang

Akademisi Universitas Indonesia Rocky Gerung.

TANGERANG-Belakangan ini, deklarasi Ganti Presiden 2019 di beberapa daerah dihadang sejumlah masyarakat. Seperti di Pekanbaru, Riau, Anggota PKS Neno Warisman tertahan di Bandara Sultan Syarif Kasim II dan tak bisa keluar karena dihadang pendemo. 

Sementara di Surabaya, Jawa Timur, para Relawan Ganti Presiden 2019 dihadang Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan alasan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Lalu di tempat yang berbeda, polisi juga menolak memberi izin acara diskusi "Gerakan Selamatkan Indonesia" di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, lantaran menghadirkan aktivis oposisi Ratna Sarumpaet dan akademisi Rocky Gerung.

Akademisi Universitas Indonesia (UI) Rocky Gerung pun memberikan komentar mengenai aksi penghadangan deklarasi 2019 Ganti Presiden di beberapa daerah tersebut.

Hal itu diungkapkan Rocky usai memberikan pemaparan diacara Monday Executive Sharing Session (MESS) di Ruang Akhlakul Karimah, Puspemkot Tangerang, Senin (27/8/2018).

Menurutnya, persekusi massa Ganti Presiden 2019 tidak akan terjadi jika dilaksanakan di Tangerang. Sebab, stabilitas politik di Tangerang sudah teruji.

"Kan Tangerang punya infrastruktur politik yang sudah diuji dalam berbagai pilkada. Jadi enggak ada problem lagi soal perselisihan antara yang ganti presiden dan yang dua periode," ujarnya.

Rocky bertutur ramainya pergulatan politik nasional tersebut adalah hal yang wajar sehingga masyarakat lokal khususnya Tangerang tidak perlu cemas.

"Jadi Tangerang mesti mengatakan bahwa itu adalah isu publik yang biasa, yang standar saja, enggak ada urusan dengan ketakutan berlebihan sehingga perlu ada intelegen," ungkapnya.

Rocky juga menyebut tidak perlu ada peran intelegen untuk mewanti-wanti adanya perselisihan politik jika terjadi di Tangerang. Ia menambahkan tugas intelegen lebih baik menservis informasi untuk kepentingan kepala negara, bukan masyarakat.

"Intelegen itu tugasnya adalah memberi isu terkini kepada kepala negara, supaya tau tentang isu terutama isu internasional. Tapi kalau intelegen ikut urusan antar masyarakat itu artinya intel yang tak terlatih," paparnya.(