![]() |
Ketua Pansus LKPJ AMJ Amarno (kiri) dan Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerang Sjaifuddin Hamadin (kanan).
|
TANGERANG-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang menyoroti
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Wali
Kota Tangerang Arief R Wismansyah dan Wakilnya Sachrudin dalam periode
2013-2018.
Setelah mengkaji, wakil rakyat tersebut memberikan pandangannya
kepada pasangan yang kembali melanjutkan kepemimpinan lima tahun
kedepan.
Ketua Pansus LKPJ AMJ DPRD Kota Tangerang Amarno mengatakan pihaknya
telah menyampaikan catatan penting dan strategis serta rekomendasi.
Sebanyak 20 poin yang direkomendasikan oleh wakil rakyat untuk
Pemerintah Kota Tangerang agar tata pemerintahan kota industri dan 1001
jasa itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
"Kalau dilihat dari sisi anggaran cukup baik serapannya meskipun
silpanya cukup besar tahun ini Rp890 juta. Bukan karena satu-satunya
anggaran yang tidak terserap oleh karena juga dari pendapatan," ucapnya,
Jumat (17/8/2018).
Pertama, lanjutnya, yang menjadi sorotan adalah kinerja organisasi
perangkat daerah (OPD). Sebagian besar tidak memiliki beban kerja namun
ada juga OPD mempunyai tugas berlebihan. Menurut Amarno, penyebabnya
adalah penempatan SDM tidak sesuai dengan kebutuhan OPD.
"Kami sarankan pemerintah kota melakukan analisis apakah sudah sesuai
orang ditempatkan disitu, kinerjanya bagus atau tidak," jelasnya.
Wakil rakyat juga menyemprot kinerja Dinas Pertanahan. Menurutnya,
saat ini, dinas tersebut tidak mengelola apapun atau tidak menjalankan
tugas yang semestinya. Karena tugasnya dibebankan kepada pengguna jasa
(user).
Amarno juga meminta bahwa pelaksanaan PRONA atau Percepatan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) segera diaudit. Karena
selama ini pula, kelurahan maupun kecamatan yang seharusnya hanya
memfasilitasi namun turut mengintervensi program itu sehingga Badan
Pertanahan Nasional (BPN) tidak berperan maksimal.
"Yang penting sekali yang jadi sorotan hampir semua komisi, banyak
sekali yang mengadukan pelaksanaan PRONA yang sekarang jadi PTSL. Banyak
sekali yang laporan bahkan kita punya data," paparnya.
Amarno menekankan bahwa yang menjadi sorotan krusial lainnya berada
di sektor pendidikan. Menurutnya, insentif guru Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) teramat kecil.
Wakil rakyat juga meminta agar di setiap kecamatan tersedia SMK
negeri. Sekolah Luar Biasa (SLB) negeri pun dibutuhkan. Data mengenai
jumlah siswa miskin di kota Tangerang tidak valid dan persoalan lainnya.
"Dispora dan Disbudpar tidak punya data akurat jumlah kunjungan. Soal
PKL juga melihat embrio harus 'by name by adress by zonasi'. Barangkali
ini yang krusial," papar Amarno.
Seperti diketahui, pasangan Arief - Sachrudin yang terpilih kembali
sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang periode 2018 - 2023.
Keduanya kembali melanjutkan kepemimpinan di pemerintahan Kota
Tangerang.
0 comments:
Post a Comment