JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
resmi menetapkan mantan Menteri Sosial Idrus Marham sebagai tersangka
kasus suap PLTU Riau-1.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, pihaknya terus
mendalami kasus PLTU Riau-1 dan menemukan fakta-fakta baru. KPK terus
melakukan penyidikan sejak Selasa (21/8/2018) dan menetapkan Idrus
Marham sebagai tersangka.
“Dengan satu orang sebagai tersangka, yaitu IM (Idrus Marham) Plt
Ketua Umum Partai Golkar November-Desember 2017 dan Menteri Sosial,”
ucap Basaria di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat
(24/8/2018).
Idrus dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau
Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 56 ke-2 KUHP juncto
Pasal 64 ayat 1 KUHP.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Eni Maulani Saragih resmi
ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Politikus Golkar itu diduga
menerima suap terkait proyek pembangunan PLTU Riau-1.
Eni ditangkap ketika menghadiri perayaan hari ulang tahun anak Idrus
Marham di ruma dina menteri. KPK menyita uang Rp 500 juta dalam OTT yang
menjerat Eni.
Eni diduga menerima Rp 4,5 miliar terkait proyek itu dari pemegang
saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo
yang juga ditetapkan sebagai tersangka.
Dalam kasus ini, Eni berperan untuk memuluskan proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1.(CW6/b)
0 comments:
Post a Comment