Nama Cawapres Koalisi Masih Menjadi Misteri

MULAI hari ini, Sabtu, 4 Agustus  2018, KPU membuka pendaftaran pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres). Kita dapat menduga, di hari pertama masih nihil pendaftaran.

Diprediksi, pendaftaran pasangan Capres – Cawapres akan dilakukan pada batas akhir penutupan, 10 Agustus atau sehari sebelum penutupan.

Bagi partai koalisi pendukung Joko Widodo mendaftarkan pada detik – detik terakhir penutupan dapat dinilai sebagai strategi jitu. Mengapa? Karena persiapan lebih dahulu matang. Nama Cawapres sudah disepekati parpol pendukung, sekarang pun sudah di kantong Jokowi, tinggal menunggu waktu tepat untuk diumuman kepada publik.

Beda dengan kubu koalisi Partai Gerindra, PKS, PAN dan Partai Demokrat. Capres Prabowo Subianto sudah menjadi kesepakatan partai pengusung. Yang belum tuntas adalah siapa nama Cawapres yang bakal mendampingi Prabowo.
Hingga kemarin Partai Gerindra sebagi pemegang kendali koalisi masih terus melakukan komunikasi dengan parpol pendukungnya untuk menentukan cawapres.

Tentu saja cawapres yang bakal dipilih bukan sebatas cocok dan ideal dengan capres  Prabowo, dalam arti saling mengisi dan melengkapi, tetapi diharapkan makin meningkatkan ‘daya juang’ dan ‘daya jual’ . Tidak itu saja, pasangan yang terbentuk kelak memiliki keunggulan kompetensi dan kempetisi. Pendamping capres Prabowo menjadi satu kunci tersendiri untuk mendongkrak perolehan suara. Karena itu diperlukan sosok cawapres yang mampu menghipnotis simpati publik.

Meski begitu penentuan nama cawapres perlu lebih hati- hati.Salah memilih tidak saja dapat merusak eksistensi parpol koalisi, juga berakibat menurunnya kadar simpati massa yang pada akhirnya menggerus perolehan suara.

Sama seperti koalisi partai pendukung Jokowi, koalisi Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat juga baru akan mengumumkan pasangan Capres –Cawapres sebelum 10 Agustus. Batas akhir penutupan menjadi pilihan waktu yang tepat.

Hari akhir dipilih karena masih ada kemungkinan perubahan susunan pasangan, bisa jadi pergantian nama pasangan setelah mengetahui komposisi pasangan lawan yang akan berlaga dalam pesta demokrasi.

Hal ini sah dan wajar – wajar saja dalam strategi politik, apalagi perhelatan besar seperti pemilihan presiden.

Yang tidak dibenarkan, jika menjegal lawan tanding secara tidak fair melalui beragam aksi yang mengarah kepada pembunuhan karakter, mencari- cari kesalahan dengan mengangkat persoalan hukum masa lalu yang diaktualkan kembali agar bisa masuk ke proses hukum, apalagi sampai menjurus ke sabotase politik. Kita mesti jujur dan fair dalam berlaga seperti halnya pertandingan bola. (*).