Jaga Stabilitas Dalam Dinamika Politik 2019

SERANG, (KB).- Dewan Pengurus Wilayah Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Banten mengadakan diskusi publik dalam menjaga stabilitas keutuhan bangsa dalam dinamika politik 2019 disalah satu hotel di Kota Serang, Kamis (20/9/2018).

Ketua PGK Banten, Syamsul Hidayat mengatakan, latar belakang diskusi itu karena pihaknya ingin mengajak anak-anak milenial untuk tidak hanya fokus pada dinamika politik 2019, tetapi, bagaimana berfikir agar bangsa Indonesia tetap utuh dengan adanya hajat besar pemilu 2019.

“Pada penyelenggara kami berharap dan kepada aparat keamanan agar arif dan netral, karena kami tidak ingin seperi isu yang dimedsos, pihak penyelenggara dan keamanan tidak netral,” katanya.

Ia juga mengajak agar proses pemilu tidak menjadi alasan pecah antar umat beragama, sehingga menurutnya politik identitas harus dihindari. “Kami berharap isu agama ini cukup, jangan sampai yang bukan ulama di framing ulama dan yang ulama diframing anti ulama,” ucapnya.

Perwakilan dari Polda Banten, AKBP Andi Kardin mengatakan, Untuk menyongsong hajat besar nanti, harus ada komitmen dari semua pihak untuk menjaga stabilitas dan keamanan. Pihaknya, kata Andi, bersama penyelenggara dan kejaksaan sudah membentuk Gakummdu.

“Kepolosian RI diseluruh Indonesia sudah melaksanakan operasi mantap brata yang dipersiapkan untuk Pemilu,” katanya dalam pemaparannya sebagai narasumber.

Narasumber lainnya, Ketua Ikatan Alumni UI (Iluni) Banten, Agus Supriyatna mengatakan, stabilitas masyarakat dapat terjaga jika tiga dimensi yang ada dapat saling menjaga dan bersinergi. Kata Agus, ketiga dimensi tersebut adalah dimensi hukum, dimensi ekonomi dan dimensi politik.

“Untuk kasus penegakan hukum, kita bisa melihat misalnya terkait penangkapan 41 anggota DPRD di Malang ini membuat masyarakat melihat bagaimana kondisi penegakan hukum di kita, ini menjadi pertaruhan kedepannya untuk menjaga stabilitas di masyarakat,” kata Agus.

Ada represifitas yang dilakukan oleh aparat, ambil contoh yang terjadi betrokan antara aparat dengan mahasiswa yang melakukan unjuk rasa di Bengkulu dan Sulawesi juga turut disoroti olehnya.

Untuk masalah ekonomi, ia menyampaikan kondisi saat ini kestabilan negara juga terganggu dari sisi ekonomi, dimana harga-harga yang semakin naik, juga tentang rendahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, sehingga membuat resah masyarakat. “Ini menjadi pertaruhan pemerintah sekarang, bagaimana memastikan kondisi ekonomi dapat stabil,” ucapnya.

Sedangkan terkait kondisi politik, ia menyatakan dengan munculnya putusan MA yang mengabulkan gugatan terkait bolehnya mantan koruptor untuk mencalonkan diri mengakibatkan munculnya apatis masyarakat.

Divisi SDM Bawaslu Banten, Muhammad Nasehudin menyampaikan, stabilitas politik dapat terjaga jika tiga elemen yang ada dapat melakukan fungsinya dengan benar. Seperti penyelenggara pemilu yang netral dan profesional, peserta pemilu yang fair dan masyarakat yang turut serta berpartisipasi dalam mengawal pemilu.

Sedangkan terkait perang hastag yang ramai saat ini, menurutnya sudah disepakati sebagai dinamika politik yang menjadi kenyataan kondisi saat ini. “Sebenarnya kalau di masyarakat itu adem, namun elit politik dan kelas menengah yang membuat panas. Disini masyarakat yang harus berpartisipasi untuk menetralkan,” tuturnya.

Sedangkan terkait putusa MA, Nasehudin mengatakan, fungsi Bawaslu adalah untuk memutuskan sesuai dengan tempatnya. Karena dalam UU dan putusan MA sudah membolehkan mantan napi koruptor untuk mencalonkan diri, maka harus diterima.

“Bukan berarti Bawaslu pro terhadap koruptor. Sebab itu, partisipasi kelompok masyarakat harus ditingkatkan untuk memberikan pendidikan politik, seperti mahasiswa ini, agar masyarakat dapat memilih wakilnya yang baik dan bersih,” katanya.