Dana Desa Kabupaten Serang Naik Rp 20 Miliar

SERANG, (KB).- Anggaran Dana Desa (DD) Kabupaten Serang naik Rp 20 miliar di 2019, jika sebelumnya angaran DD hanya mencapai Rp 257 miliar kini menjadi Rp 277 miliar. Dari kenaikan tersebut, diperkirakan per desa akan mendapatkan tambahan DD sekitar Rp 200 juta.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang Rudi Suhartanto mengatakan, dana desa Kabupaten Serang sebelumnya sekitar Rp 257 miliar sekarang Rp 277 miliar.

“Kenaikannya cuma sekitar Rp 20 miliar, itu peningkatan untuk se-Kabupaten Serang. Sementara, untuk rinciannya saya belum dapat perbupnya, tapi kalau di angka segitu kenaikannya kayanya per desa tambahannya sekitar Rp 200 juta,” katanya kepada Kabar Banten, Senin (21/1/2019).

Untuk pencairannya, ujar dia, akan dimulai Februari 2017. “Sebelum pencairan PR desa harus beres laporan administrasinya terlebih dahulu,” ucapnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Serang Zaenal Abidin berharap, dengan adanya APBDes Infrastruktur di desa khususnya jalan desa dapat segera terbangun untuk kepentingan masyarakat.

“Itu kan setiap desa punya APBDes, kami ingin infrastruktur yang paling besar terutama untuk jalan, jadi bagaimana jalan poros desa semua dicor, kemudian fasiitas-fasilitas lain untuk kepentingan masyarakat juga dibangun,” tuturnya.

Untuk pembangunan sebelumnya, menurut dia, saat ini ada desa yang berhasil, ada juga yang kurang berhasil.

“Artinya ada yang pembangunannya kelihatan langsung, ada juga yang duitnya habis, tapi pembangunan gak kelihatan. Nah itu kewenangan Inspektorat itu, kalau gak sesuai APBDes-nya ya temuan. Tapi, menurut saya, dengan ada dana desa pembangunan ada buktinya lah, walaupun gak semu bagus,” katanya.

Dari sisi kualitas pembangunan, ujar dia, pembangunan di desa aturannya berbeda, tetapi selama kades mendampingi saat pembangunan, pihaknya yakin mutunya tidak akan jelek.

“Kecuali kami membiarkan, yang kami khawatirkan dana keluar pembangunan gak ada, tidak sesuai spek yang diharapkan, contohnya harus lebar 3 meter dibangun 2,5 meter nah ini yang harus pengawasan langsung,” ucapnya.

Kemudian, lanjut dia, azas pemerataan di masing-masing desa juga harus diperhatikan. Jangan sampai, karena misalnya tidak mendukung, daerahnya tidak di bangun.

“Kemudian, karena kemampuan kelola keuangan itu terkait dengan sumber daya manusia desa, nah ini harus di-backup oleh pemda, agar laporannya sesuai dengan pokok laporan keuangan. Kemudian, pengawasan Inspektorat juga harus mengarahkan bagaimana penyerapan anggaran itu sesuai perundang-undangan. Jadi, kalau ada salah bukan vonis salah, tapi diperbaiki,” tuturnya.