DPRD DKI Minta Anies Segera Tata 21 Kampung Kumuh

 

Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta.

JAKARTA – DPRD DKI Jakarta mendesak Pemprov segera menata 21 kampung kumuh seperti yang sudah direncanakan. Warga di perkampungan tersebut masih menunggu, sebab hingga kini tidsk pernah diajak musyawarah.

“Dari kunjungan sejumlah anggota dewan, warga menyebut belum ada gerakan. Mestinya segera saja,” kata Triwitjaksana, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Sabtu (2/2/2019).

Ia menjelaskan warga di pemukiman tersebut sangat membutuhkan penataan daerahnya. “Apalagi sudah menjadi program Pemprov DKI,” tambahnya.

Menurutnya, program pembenahan kampung kumuh tersebut mendapat dukungan penuh anggota dewan. “Tapi kenapa belum dilaksanakan?” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan menyampaikan ada da 21 kampung kumuh yang akan ditata. Kampung itu ada di Penjaringan, yakni Kampung Lodan, Kampung Tongkol, Kampung Krapu, Kampung Muka, dan Kampung Walang di Ancol, Pademangan. Kemudian ada Kampung Akuarium, Kampung Marlina, Kampung Elektro, dan Kampung Gedong Pompa.

Sementara di Pluit, ada Blok Empang, Kampung Kerang Ijo, dan Kampung Baru Tembok Bolong. Kemudian Kampung Tanah Merah di Kelapa Gading Barat. Di Tugu Selatan di beberapa RW di Koja.

Beberapa wilayan di Prumpung, Jatinegara, juga harus ditata. Hal sama berlalu di beberapa tempat di Kebon Jeruk, juga Kampung Guji Baru di Duri Kepa.

Di Kampung Kunir, Kampung Kali Apuran, dan Kampung Sekretaris di Jakarta Barat termasuk dalam lokasi penataan. Di Jakarta Selatan, penataan di Kampung Baru, Pondok Pinang, Kebayoran Lama.

Anies Baswedan mengakui hingga kini program belum direalisasi. Namun, dalam waktu dekat segera diwujudkan. Bentuknya bisa dengan cara memberikankan bantuan dana perbaikan langsung kepada masyarakat.

Anies menjelaskan, aturan untuk bantuan langsung tersebut sudah keluar. “Perpres membolehkan pemerintah untuk mendanai atau menyerahkan pembangunan ini kepada masyarakat dengan ukuran kinerja yang jelas,” kata Anies.

Melalui Perpres tersebut, maka Pemprov DKI Jakarta diperbolehkan untuk memberikan APBD kepada masyarakat dan masyarakat pun nantinya yang mengerjakan sesuai dengan yang dianggarkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

“Tujuannya adalah membuat program-program pemerintah yang sifatnya sangat grass root itu dikerjakan oleh grass root sendiri, supaya rasa kepemilikannya tinggi,” tutur Anies.

Melalui swakelola ini juga belanja pegawai juga dapat ditekan dan jauh lebih hemat apabila Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk melakukan pembangunan dengan bekerjasama dengan kontraktor.