 |
| Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. |
JAKARTA – DPRD DKI Jakarta mendesak Pemprov segera
menata 21 kampung kumuh seperti yang sudah direncanakan. Warga di
perkampungan tersebut masih menunggu, sebab hingga kini tidsk pernah
diajak musyawarah.
“Dari kunjungan sejumlah anggota dewan, warga menyebut belum ada
gerakan. Mestinya segera saja,” kata Triwitjaksana, Wakil Ketua DPRD DKI
Jakarta, Sabtu (2/2/2019).
Ia menjelaskan warga di pemukiman tersebut sangat membutuhkan
penataan daerahnya. “Apalagi sudah menjadi program Pemprov DKI,”
tambahnya.
Menurutnya, program pembenahan kampung kumuh tersebut mendapat
dukungan penuh anggota dewan. “Tapi kenapa belum dilaksanakan?” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan menyampaikan ada da 21
kampung kumuh yang akan ditata. Kampung itu ada di Penjaringan, yakni
Kampung Lodan, Kampung Tongkol, Kampung Krapu, Kampung Muka, dan Kampung
Walang di Ancol, Pademangan. Kemudian ada Kampung Akuarium, Kampung
Marlina, Kampung Elektro, dan Kampung Gedong Pompa.
Sementara di Pluit, ada Blok Empang, Kampung Kerang Ijo, dan Kampung
Baru Tembok Bolong. Kemudian Kampung Tanah Merah di Kelapa Gading Barat.
Di Tugu Selatan di beberapa RW di Koja.
Beberapa wilayan di Prumpung, Jatinegara, juga harus ditata. Hal sama
berlalu di beberapa tempat di Kebon Jeruk, juga Kampung Guji Baru di
Duri Kepa.
Di Kampung Kunir, Kampung Kali Apuran, dan Kampung Sekretaris di
Jakarta Barat termasuk dalam lokasi penataan. Di Jakarta Selatan,
penataan di Kampung Baru, Pondok Pinang, Kebayoran Lama.
Anies Baswedan mengakui hingga kini program belum direalisasi. Namun,
dalam waktu dekat segera diwujudkan. Bentuknya bisa dengan cara
memberikankan bantuan dana perbaikan langsung kepada masyarakat.
Anies menjelaskan, aturan untuk bantuan langsung tersebut sudah
keluar. “Perpres membolehkan pemerintah untuk mendanai atau menyerahkan
pembangunan ini kepada masyarakat dengan ukuran kinerja yang jelas,”
kata Anies.
Melalui Perpres tersebut, maka Pemprov DKI Jakarta diperbolehkan
untuk memberikan APBD kepada masyarakat dan masyarakat pun nantinya yang
mengerjakan sesuai dengan yang dianggarkan oleh Pemprov DKI Jakarta.
“Tujuannya adalah membuat program-program pemerintah yang sifatnya
sangat grass root itu dikerjakan oleh grass root sendiri, supaya rasa
kepemilikannya tinggi,” tutur Anies.
Melalui swakelola ini juga belanja pegawai juga dapat ditekan dan
jauh lebih hemat apabila Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk melakukan
pembangunan dengan bekerjasama dengan kontraktor.
0 comments:
Post a Comment