APBD Perubahan 2019, Pemprov Banten Fokus pada Kesehatan dan Pendidikan

SERANG, (KB).- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan memfokuskan alokasi Perubahan APBD 2019 pada program kesehatan dan pendidikan. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Banten sedang memproyeksikan penambahan anggaran untuk kedua program yang juga bagian prioritas pemprov ini.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Banten Mahdani menuturkan, TAPD sudah memiliki proyeksi alokasi yang akan dilakukan. Meski pembahasan Perubahan APBD 2019 belum rampung.

Proyeksi alokasi itu diantaranya memfokuskan pelaksanaan kebijakan pada kesehatan dan pendidikan. Pada program kesehatan pemprov ingin merealisasikan program universal health coverage (UHC) atau cakupan semesta layanan asuransi BPJS.

Melalui realisasi cakupan semesta layanan asuransi BPJS pemprov ingin agar layanan kesehatan bagi Warga Banten terlaksana secara prima. “Ini nanti kaitan UHC itu, jaminan kesehatan paripurna. Itu masih dibahas dalam waktu dekat kembali dibahas ulang,” katanya, kemarin.

Sebenarnya standar cakupan semesta di Banten sudah mencapai batas minimal, yakni 95 persen kepesertaan dari jumlah penduduk daerah. Akan tetapi penetapan capaian semesta ini belum tertuang dalam sebuah nota kesepahaman. “Yang terdaftar (BPJS) sudah 96 persen, tinggal belum ada kesepakatan UHC,” katanya.

UHC bisa terealisasi jika sudah ada beberapa nota kesepahaman yang disepekati. Terkait penambahan anggaran bidang kesehatan, kata dia, anggaran ini dimaksudkan untuk jaminan tanggungan iuran asuransi warga tak mampu.

Pemprov terus melakukan pendataan Warga Banten yang belum tercover oleh BPJS. Warga yang saat berobat belum tercover BPJS langsung didaftarkan. “Alokasi Rp350 miliar kalau full setahun (tanggungan asuransi BPJS), kalau ini kan tinggal beberapa bulan lagi,” ujarnya.

Selain kesehatan, pemprov akan memfokuskan pada program pendidikan. Pada bidang ini pemprov akan melaksanakan penambahan kuota siswa per kelas untuk SMA/SMK Negeri.

Disinggung terkait jumlah penambahan kuota siswa per kelas, ia mengaku belum mengetahuinya. “Kemarin Pak Gubernur minta tambahan kuota siswa per kelas. Itu juga akan ada penambahan untuk kursi meja,” ucapnya.

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menuturkan, belanja yang dialokasikan pada Perubahan APBD 2019 tidak akan semaksimal ABPD 2019. “Karena kan terbatas. Dalam kapasitas ini kan di dalam program prioritas tetap, di sisi pelayanan publik dan juga kemasyarakatan. Khususnya dalam kapasitas pendidikan dan kesehatan juga infrastruktur,” ujarnya.

Alokasi yang bisa dilakukan pada Perubahan APBD 2019 hanya bersifat pergeseran-pergeseran pos anggaran. “Nanti kita akan bisa memaksimalkan itu APBD murni 2020. Hanya pergeseran-pergeseran anggaran saja sekarang (Perubahan APBD 2019),” kata pria yang juga politikus Partai Golkar ini.