Buruh Protes Penetapan UMK 2020

 

SUASANA aksi demontrasi yang dilakukan AB3 di depan Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Rabu (20/11/2019).*

SERANG, (KB).- Dua massa buruh menggelar aksi unjuk rasa di di depan Pendopo Gubernur Banten dan kantor Bupati Serang, Rabu (20/11/2019). Mereka adalah Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) memprotes keputusan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) tentang kenaikan UMK 2020 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 2015 yang sebesar 8,51 persen, dan Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh (ASPSB) Kabupaten Serang yang diantaranya menolak dijadikan kambing hitam atas hengkangnya sejumlah investor.

Berdasarkan pantauan, AB3 memprotes keputusan Gubernur Banten Wahidin Halim dan menilai besaran kenaikan tersebut tak sesuai dengan tuntutan serikat buruh, yang telah rekomendasikan melalui dewan pengupahan.

Perwakilan massa aksi Dedi Sudarjat meminta, Gubernur Banten mendatangi SK tentang besaran upah sesuai dengan keinginan serikat buruh, besarannya di atas 8.51 persen. “Tujuan kami datang ke sini meminta gubernur itu menetapkan UMK sesuai rekomendasi dewan pengupahan kota atau kabupaten dari unsur serikat buruh,” katanya di sela-sela aksi.

Pihaknya secara tegas menolak kenaikan upah sebesar 8.51 persen. Sebab, besarannya tidak mewakili kebutuhan hidup layak (KHL) buruh. Sebagai pengganti, ia ingin besaran kenaikan upah di atas 8.51 persen yang diklaimnya sudah dihitung berdasarkan survei pasar dan disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Itu sesuai 10 item, sandang, pangan papan dan lain-lain. Kita survei ke pasar kita cek ketemu angka itu (di atas 8.51 persen). Sekarang PP 78 itu hanya rumus pertumbuhan ekonomi sama inflasi, kan enggak adil,” katanya.

Massa aksi lainnya Galih Wawan mengatakan, sejak jauh-jauh serikat buruh sudah memperjuangkan besaran kanaikan upah di atas 8.51 persen. Dimulai dari kabupaten/kota melalui dewan kabupaten/kota, lalu melakukan audiensi dengan bupati dan wali kota.

“Setelah itu, bupati wali kota merekomendasikan angka kami. Jadi dua angka dari Apindo dan buruh. Ketika sudah masuk ke sini (pemprov) harapan kita gubernur menerima kita dulu sebelum menetapkan. Harusnya seperti itu sebagai pemimpin. Kami sudah mengirim surat audiensi tapi di tolak yang terjadi akhirnya ini,” ucapnya.

Perhitungan upah yang mengacu pada PP 78 telah menciptakan kesenjangan upah antar kabupaten/kota di Indonesia, misalnya antara Tangeranng, Depok Bekasi yang semakin jauh. “Kita berpatokan dengan undang-undang 13 tentang ketenagakerjaan,” katanya.

Ia menilai PP 78 yang rumusnya melihat PDRB dan inflasi nasional bukan mutlak aturan yang harus ditaati dalam penetapan upah. Gubernur sebagai kepala daerah dapat menggunakan diskresinya dengan melihat kondisi kebutuhan buruh. “Kami tidak mengikuti PDRB nasional, karena PDRB Banten sendiri itu lebih dari PDRB nasional,” katanya.

Untuk diketahui, Gubernur Banten mengeluarkan keputusan nomor 561/Kep.320-Huk/2019 tentang Penetapan UMK di Banten Tahun 2020. Kenaikan yang diputuskan sesuai dengan perhitungan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yakni sebesar 8.51 persen.

Dengan kenaikan tersebut besaran UMK di Banten bervariasi. Rinciannya, Kabupaten Pandeglang Rp. 2.758.909.007, Kota Serang Rp 3.773.940.00, Kota Cilegon Rp. 4.246.081.42, Kota Tangerang Selatan Rp. 4.168.268.62, Kabupaten Tangerang Rp. 4.168.269.62, Kota Tangerang Rp 4.199.029.929, Kabupaten Serang Rp.4.152.887.55, dan Kabupaten Lebak Rp. 2.710.654.00.

Sementara itu saat hendak dikonfirmasi terkait demonstrasi buruh, hingga pukul 19.10 WIB Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten Karna Wijaya belum memberikan jawaban.

Tolak Upah Murah

Sementara itu, ratusan buruh dari delapan federasi yang tergabung dalam Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh (ASPSB) Kabupaten Serang melakukan aksi unjuk rasa menolak upah murah dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan di depan kantor Bupati Serang. Selain itu, buruh juga menolak dijadikan kambing hitam sejumlah investor hengkang.

Masa aksi datang sekitar pukul 13.00 WIB, mereka langsung menggelar orasi bergantian. Pengawalan ketat dilakukan oleh pihak kepolisian dan satpol PP. Masa aksi kemudian diterima beraudiensi oleh Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum, Wakil ketua Komisi II Ahmad Faisal dan Kepala Disnakertrans R Setiawan di ruang paripurna. Secara bergantian masing-masing perwakilan federasi menyampaikan keluhannya.

Wakil koordinator Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh Kabupaten Serang Isbandi Anggono mengatakan, UMSK ini terbagi ke dalam dua sektor. Yaitu untuk sektor satu, pihaknya meminta dinaikan sekitar 6 persen dari semula Rp 155 ribu naik menjadi Rp 229 ribu. Sedangkan sektor dua naik 4 persen dari semula Rp 105 ribu.

“Tapi kami tinggal menunggu nih, UMK kan kita belum tahu, kalau sudah (ditetapkan) artinya kekurangan (Kenaikan UMK) yang kami minta di 10, 47 persen? alihkan ke sektoral, jadi adil?,” ujarnya kepada Kabar Banten.

Menurut dia, kenaikan UMK yang hanya diangka 8,51 persen bisa dihitung berapa rupiah naiknya dari tahun kemarin. Sementara setiap ada kenaikan upah selalu diiringi harga barang naik, sehingga tidak menncukupi.

“Kami ingin laksanakan apa yang menjadi amanat undang undang. Untuk menentukan upah itu kan menurut undang undang 13 harus rekomendasi dari dewan pengupahan kota kabupaten, tapi kita disana sudah dihadang dengan PP 78, dan angkanya sudah dipastikan 8,51 persen,” katanya.

Selain itu, ia juga menolak kenaikan? iuran BPJS kesehatan. Karena menurutnya kenaikan iuran yang cukup signifikan ini akan memberatkan buruh dan perusahaan. “Kalau karyawan masih bekerja perusahaan juga akan menaikan itu, jadi beban buat perusahaan, itu yang kami tuntut hari ini ke dewan,” tuturnya.

Kemudian kata Isbandi, pihaknya juga enggan di sebut penyebab hengkangnya sejumlah investor ateu perusahaan karena kenaikan upah. “Artinya pemerintah harus pro dengan warga dan investor. Tapi jangan dialihkan gara gara naik upah, investor jadi kabur. Kita ingin rasa keadilan ada,” ucapnya.

Mananggapi adanya desakan buruh tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Serang, R Setiawan mengaku akan berkoordinasi lebih dahulu dengan para pengusaha yang tergabung dalam APINDO terkait usualan kenaikan UMSK ini.
Karena menurutnya harus ada kesepakatan antara serikat buruh dan pengusaha.

“Nanti kita bicarakan, akan kita agendakan tanggal 26 November, tapi sebelum itu kami akan berkoordinasi dulu dengan para pengusaha. Saya juga tahu usulan 6 dan 4 persen disini, saya juga belum tahu dasarnya apa,” ujarnya.

Setiawan menjelaskan UMSK ini diberikan oleh perusahaan berbarengan dengan UMK sesuai dengan sektornya setiap bulan. Sehingga, jika diakumulasi bisa sangat besar. “Jadi gaji UMK plus UMSK,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, tantangan terbesar yang harus diselesaikan Banten yaitu persoalan pengangguran. Banten sendiri dianggap masih menjadi provinsi yang menjadi daya tarik warga luar untuk mencari kerja.”Setelah kita telusuri, ternyata 62 persen pengangguran adalah pendatang. Berarti Banten ini masih punya daya tarik tersendiri bagi pencari kerja,” ucapnya.

Di sisi lain saat ini sejumlah pabrik di Banten bakal hengkang ke luar. Alasannya upah daerah tersebut lebih rendah dari Banten. “Tapi Banten juga masih menjadi primadona invenstor. Akan ada investasi masuk senilai Rp36 triliun,” katanya penyerahan DIPA tahun anggaran 2020 di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu (20/11/2019).