Bahas APBD di Luar Kota, Diduga Modus Penggelembungan SPPD

SERANG, (KB).- Akademisi Untirta Gandung Ismanto menduga ada motif penggelembungan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), pada rapat luar kota yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Serang dan DPRD Kota Serang.

Hal itu menyusul adanya rapat luar kota antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD Kota Serang, terkait pembahasan hasil evaluasi Gubernur Banten terhadap APBD Kota Serang tahun 2020 di salah satu hotel di Jakarta, Selasa (17/12/2019).

Gandung mengatakan, penyelenggaraan rapat di luar kota patut dipertanyakan urgensinya, di samping membatasi partisipasi publik, hal itu dinilai tidak efektif dan efisien. Sehingga, harus ada keberanian dari Kepala Daerah untuk mendobrak kebiasaan buruk ini, guna menunjukkan sinyal kepedulian dan komitmen dalam memangkas perilaku pemborosan anggaran daerah.

“Bagaimanapun publik sudah sangat paham, sehingga sangat muak dengan modus ‘penggelembungan SPPD’ melalui rapat-rapat di luar kota seperti ini,” kata Gandung.

Penggelembungan SPPD tersebut, ucap dia, dalam arti menentukan rapat di luar kota tanpa urgensi, dengan motif untuk mencari nilai SPPD yang lebih besar daripada rapat di dalam kota. Apalagi di kantor sendiri yang tanpa SPPD.

Atas dasar itu, kepala daerah seharusnya memiliki sensitivitas terhadap etika publik dan kepedulian terhadap isu-isu publik. Sehingga kebiasaan rapat-rapat di luar kota seharusnya sudah mulai dibatasi bila perlu dipangkas habis, mengingat kondisi kapasitas fiskal pemerintah kota yang sangat terbatas.

“Secara sistematis, Kepala Daerah harus mulai berani mengidentifikasi dan menganulir kegiatan-kegiatan serupa dalam perencanaan anggaran. Sehingga efisiensi dari kegiatan ini akan jauh lebih bermanfaat buat kepentingan publik, yang malu dengan wajah Kota Serang sebagai ibukota provinsi yang tak banyak berubah,” ucapnya.

Sementara itu Wali Kota Serang Syafrudin menuturkan, rapat di luar daerah untuk tahun ini masih bisa dilaksanakan. Namun, untuk tahun selanjutnya akan dipangkas.

“Melaksanakan rapat APBD 2020 atau pengesahan APBD 2020 di Jakarta, saya kira itu tidak nyalahin aturan. Nanti tahun depan memang kita sudah kita pangkas,” ucapnya.

Tahun selanjutnya, ujar dia, semua kegiatan Pemkot akan dilaksanakan di Kota Serang. Namun, untuk tahun anggaran 2019 masih diperbolehkan melaksanakan rapat diluar kota. “Iya sama (DPRD juga), pembahasan ini (APBD) di daerah,” ujarnya.